Perselisihan mengenai waktu pelaksanaan penilaian ilmiah iklim besar-besaran berikutnya serta pendanaan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah menjadi isu yang kontroversial dalam konferensi iklim PBB, COP31, di Antalya, Turki, yang memperlihatkan semakin dalamnya perpecahan politik terkait peran ilmu pengetahuan dalam negosiasi iklim global.
Inti dari perselisihan ini adalah Laporan Penilaian atau Assessment Report Ketujuh (AR7) IPCC, yang diperlukan oleh pemerintah sebagai dasar untuk menyusun Global Stocktake kedua (GST2) di bawah Perjanjian Paris pada tahun 2028. Meskipun banyak negara menginginkan laporan tersebut selesai tepat waktu untuk proses stocktake tersebut, negara-negara lain menentang jadwal yang diusulkan, dengan alasan kekhawatiran terkait kemampuan negara-negara berkembang dalam menelaah temuan-temuan ilmiah tersebut.
Ketidaksepakatan tersebut telah berkembang menjadi konfrontasi yang lebih luas seputar ilmu iklim, dengan kekhawatiran bahwa penolakan politik terhadap jadwal penilaian tersebut dapat membahayakan pekerjaan dan sumber daya keuangan IPCC.
Mary Robinson, mantan presiden Irlandia dan mantan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dalam sebuah pertemuan dengan media di sela-sela COP31 pada Selasa, 17 November, mengatakan bahwa komunitas internasional tidak boleh melemahkan IPCC di saat ilmu iklim semakin sering menghadapi serangan politik dan disinformasi.
“Dunia sama sekali tidak boleh melemahkan atau bahkan kehilangan IPCC. Lembaga ini sangat penting bagi sistem iklim multilateral,” katanya di COP31.
Apa sebenarnya yang menjadi pokok sengketa ini?
Perbedaan pendapat tersebut berpusat pada apakah IPCC seharusnya menyelaraskan penerbitan laporan AR7-nya dengan Global Stocktake kedua, yang akan berakhir pada tahun 2028.
Global Stocktake adalah mekanisme penilaian lima tahunan yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Paris untuk mengukur kemajuan bersama dalam upaya membatasi pemanasan global dan memperkuat tindakan iklim. Temuan-temuan dari mekanisme ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi negara-negara saat mereka memperbarui komitmen dan kebijakan iklim mereka.
Pada COP28 di Dubai tahun 2023, para pemerintah mengakui pentingnya laporan penilaian IPCC sebagai dasar bagi Global Stocktake pertama dan mengundang panel tersebut untuk menyelaraskan siklus penilaiannya di masa mendatang dengan stocktake-stocktake berikutnya.
Namun, pemerintah-pemerintah anggota IPCC belum juga mencapai kesepakatan mengenai jadwal penerbitan AR7 selama lebih dari tiga tahun.
Uni Eropa, banyak negara pulau kecil yang sedang berkembang (SIDS), dan pemerintah-pemerintah lain mendukung penyelarasan laporan-laporan tersebut dengan proses evaluasi. Arab Saudi, Rusia, Tiongkok, India, dan Kenya menentang jadwal yang diusulkan, meskipun alasan di balik sikap mereka belum tentu sama.
Salah satu argumen yang sering dikemukakan oleh para penentang adalah bahwa jadwal penerbitan yang dipercepat dapat merugikan negara-negara berpenghasilan rendah, yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang memadai untuk menelaah laporan-laporan tersebut dan berkontribusi dalam penilaian ilmiah.
Namun, para pendukung berpendapat bahwa menunda penerbitan laporan-laporan tersebut akan membuat negara-negara yang rentan kehilangan informasi ilmiah yang sangat penting pada saat mereka paling membutuhkannya.
Mengapa garis waktu IPCC itu penting?
IPCC melakukan penilaian terhadap pengetahuan ilmiah mengenai perubahan iklim, dampaknya, risikonya, serta langkah-langkah yang dapat diambil. Laporan-laporannya, yang disusun oleh ribuan ilmuwan di seluruh dunia, menjadi landasan ilmiah bersama bagi negosiasi iklim internasional dan penyusunan kebijakan nasional.
Siklus penilaian keenam (AR6) memainkan peran penting dalam menjadi dasar bagi Penilaian Global pertama, yang ditutup pada COP28. Landasan ilmiah yang sama diperlukan untuk Penilaian Global kedua pada tahun 2028.
“Kita membutuhkan laporan penilaian ketujuh tepat waktu menjelang evaluasi global berikutnya,” kata Robinson, sambil menegaskan bahwa negara-negara tidak dapat menilai kemajuan bersama secara tepat tanpa bukti ilmiah terbaru.
Ia menekankan pentingnya AR7 bagi negara-negara dengan kapasitas ilmiah dan kelembagaan yang terbatas, terutama negara-negara paling kurang berkembang dan negara-negara kepulauan kecil.
Robinson mengatakan bahwa perwakilan dari Maladewa, Nepal, dan Kepulauan Marshall telah secara langsung menyampaikan harapan mereka agar laporan tersebut diserahkan tepat waktu.
“Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyusun laporan terpisah. Mereka mengandalkan laporan ini,” katanya, merujuk pada negara-negara berkembang yang rentan.
AR7 juga diharapkan dapat membahas masalah kerugian dan kerusakan serta menggabungkan pengetahuan adat dan tradisional dengan ilmu pengetahuan, bidang-bidang yang menurut Robinson semakin penting di tengah dampak iklim yang semakin parah.
Apakah IPCC sedang menghadapi krisis pendanaan?
Ketidaksepakatan mengenai jadwal penerbitan tersebut juga telah memengaruhi pembahasan mengenai keuangan IPCC.
Pada sidang pleno ke-65 di Addis Ababa, Ethiopia, pada bulan Oktober, para pemerintah gagal mencapai kesepakatan baik mengenai jadwal AR7 maupun anggaran organisasi untuk tahun 2027. Pertemuan tersebut ditunda, sehingga kedua masalah tersebut tetap belum terselesaikan.
Ketidakpastian keuangan ini telah memicu kekhawatiran bahwa IPCC mungkin akan kesulitan untuk melanjutkan pekerjaannya, termasuk penyelenggaraan pertemuan yang memungkinkan para ilmuwan dan perwakilan pemerintah dari negara-negara berkembang untuk ikut serta.
Lebih dari 200 ilmuwan yang turut berkontribusi dalam AR7 telah mengeluarkan surat terbuka yang berisi janji untuk melanjutkan pekerjaan mereka.
Robinson berpendapat bahwa perselisihan anggaran itu dimanfaatkan sebagai alat tawar-menawar politik dalam pertentangan mengenai jadwal penilaian.
“Jumlahnya memang tidak terlalu besar, tapi intinya adalah anggaran itu digunakan sebagai semacam taktik,” katanya.
Dia mengakui adanya kekhawatiran yang wajar di kalangan negara-negara Afrika terkait pengembangan kapasitas, namun berpendapat bahwa hal tersebut sebaiknya ditangani secara terpisah, bukan dijadikan alasan untuk menghambat pekerjaan IPCC.
Pemerintah dijadwalkan akan melanjutkan pembahasan secara daring pada tanggal 1–3 Desember.
Apakah perselisihan ini juga berkaitan dengan keabsahan ilmu iklim?
Di luar perbedaan pendapat mengenai AR7, konfrontasi ini mencerminkan pertarungan politik yang lebih luas mengenai penilaian ilmiah mana yang bersedia diakui oleh pemerintah dalam negosiasi iklim.
Salah satu contohnya adalah laporan UNEP mengenai “climate overshoot”, yang mengkaji implikasi dari melampaui ambang batas pemanasan 1,5°C untuk sementara waktu serta opsi-opsi untuk menurunkan kembali suhu tersebut.
Laporan tersebut menuai kritik dari sejumlah negara yang mempertanyakan kredibilitas ilmiahnya karena tidak melalui proses peninjauan resmi oleh pemerintah melalui mekanisme iklim PBB.
Laurence Tubiana, direktur eksekutif European Climate Foundation dan salah satu arsitek Perjanjian Paris, telah memperingatkan agar tidak mengabaikan temuan ilmiah yang tidak menyenangkan.
Berbicara mengenai laporan overshoot tersebut, ia mengatakan bahwa laporan itu “mengungkap kebenaran yang oleh sebagian orang lebih suka disembunyikan”.
“Kita sedang menuju kenaikan suhu melebihi 1,5°C, dan membatasi seberapa jauh serta berapa lama kenaikan tersebut terjadi merupakan masalah kelangsungan hidup bagi kita semua,” katanya.
Tubiana juga telah menyerukan kepada pemerintah-pemerintah agar membela penilaian ilmiah dan para ilmuwan yang berada di baliknya.
Robinson juga mengkritik upaya-upaya yang bertujuan melemahkan lembaga-lembaga ilmiah, dengan berpendapat bahwa legitimasi IPCC berasal dari prosesnya yang inklusif yang melibatkan pemerintah dan ilmuwan di seluruh dunia.
Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait semakin besarnya pengaruh kelompok kepentingan bahan bakar fosil dalam negosiasi iklim, dengan berpendapat bahwa pemerintah seharusnya berfokus pada penghentian bertahap penggunaan bahan bakar fosil, alih-alih bergantung pada solusi teknologi yang mahal.
Apa yang akan terjadi jika pemerintah-pemerintah tidak mencapai kesepakatan?
Ada tiga skenario yang mungkin terkait bagaimana bukti ilmiah dapat menjadi masukan bagi Global Stocktake kedua: pertama, “keselarasan penuh”, di mana ketiga laporan Kelompok Kerja AR7 telah diselesaikan dan disahkan tepat waktu untuk GST2; kedua, “keselarasan sebagian”, di mana beberapa laporan—kemungkinan penilaian ilmu fisika di bawah Kelompok Kerja I—sudah siap tepat waktu, sementara yang lain menyusul kemudian; dan ketiga, “penilaian alternatif”, di mana penilaian tersebut mengacu pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia yang dikompilasi oleh badan-badan PBB lainnya.
Skenario ketiga tidak akan mengabaikan evaluasi tersebut tanpa bukti ilmiah. Publikasi dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan Program Lingkungan PBB (UNEP), termasuk laporan Emissions Gap dan Adaptation Gap, tetap dapat menjadi acuan dalam proses tersebut.
Namun, penilaian-penilaian ini tidak akan sepenuhnya menggantikan tinjauan ilmiah komprehensif yang dilakukan oleh IPCC.
Kepemimpinan COP31 memiliki kesempatan untuk membantu memecahkan kebuntuan dengan menggalang dukungan politik terhadap jadwal IPCC sebelum para pemerintah melanjutkan pembahasan pada bulan Desember. Penyebutan hal tersebut dalam keputusan akhir konferensi dapat menjadi sinyal politik yang penting.
Perselisihan ini tidak hanya berkisar pada tanggal penerbitan dan anggaran lembaga. Perselisihan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai peran ilmu pengetahuan dalam penyusunan kebijakan iklim serta kemampuan negara-negara yang rentan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan global.
Saat berbagai pemerintah bersiap untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam kerangka Perjanjian Paris, taruhannya sudah jelas: melemahkan IPCC berisiko merusak salah satu landasan terpenting kerja sama iklim internasional, tepat pada saat bukti ilmiah yang kredibel sangat dibutuhkan. (nsh)
Foto banner: Francesco Ungaro/Pexels.com


