oleh: Nabiha Shahab Setelah sekian lama tuntutan akan kerangka hukum yang lebih kuat untuk mengatasi ketimpangan tanah dan konflik agraria, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan
Jakarta — Kelompok advokasi hukum lingkungan ClientEarth dan lembaga penasihat kebijakan Indonesia Think Policy telah meluncurkan program pelatihan intensif selama tiga hari untuk memperkuat kapasitas
oleh: Azam Hawari* Sejak 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memasukkan revisi Undang-Undang Kehutanan ke dalam Program Legislatif Nasional Prioritas 2024–2029. Panitia Kerja berencana menyelesaikan
Jakarta — Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU
Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk mengeksekusi pencabutan izin usaha PT Agincourt Resources setelah Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan
Jakarta — Pada peringatan ke-80 Hari Kemerdekaan Indonesia, koalisi organisasi masyarakat sipil dalam pernyataan pada Minggu, 17 Agustus, mendesak parlemen untuk merevisi Undang-Undang Kehutanan Tahun
TanahAir.net adalah blog berita independen tentang isu-isu lingkungan, perubahan iklim dan transisi energi.
TanahAir.net memantau perjalanan menuju dunia net-zero.
Get notified about new articles