Jakarta — Pemerintah Indonesia telah mengusulkan subsidi energi sebesar Rp 272,95 triliun dalam rancangan anggaran negara tahun 2027, naik 20,1% dari proyeksi pemerintah sebesar Rp 227,26 triliun pada tahun 2026, demikian menurut para analis.
Kenaikan paling tajam terjadi pada subsidi tabung LPG 3 kilogram, yang diproyeksikan naik 26,2% menjadi Rp 114,1 triliun dari Rp 90,4 triliun. Catatan Keuangan yang menyertai rancangan anggaran tersebut menyebutkan bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya volume distribusi LPG bersubsidi, yang diproyeksikan mencapai 8,94 juta metrik ton.
Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis, 27 Agustus, bahwa kombinasi antara melemahnya nilai tukar mata uang, harga impor LPG yang terikat pada Harga Kontrak Saudi Aramco, serta volume distribusi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan beban fiskal pemerintah secara signifikan.
“Kenaikan 26,2% pada subsidi LPG 3 kilogram menunjukkan bagaimana beberapa tekanan biaya dapat masuk ke keuangan negara pada saat yang bersamaan,” kata Sana.
Subsidi listrik juga diperkirakan akan naik sebesar 17,8% menjadi Rp 130,1 triliun. Kenaikan ini terkait dengan meningkatnya biaya pasokan listrik dan konsumsi di kalangan pelanggan yang menerima subsidi, di mana biaya tersebut dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah, Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), serta peningkatan pembangkit listrik berbahan bakar gas.
Tekanan fiskal dapat semakin meningkat jika nilai tukar rupiah dan harga energi melampaui asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Rancangan anggaran tersebut mengasumsikan nilai tukar sebesar 17.500 rupiah per dolar AS dan harga ICP sebesar 75 dolar AS per barel.
Nilai tukar rupiah berada di level 17.856 rupiah per dolar pada 18 Agustus, menurut Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, sementara harga ICP berada di level 81,68 dolar AS per barel pada bulan Juli.
Pemerintah mengandalkan pengembangan tenaga surya untuk menekan biaya energi dalam jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program tenaga surya dengan kapasitas hingga 100 gigawatt dapat menghasilkan penghematan tahunan setidaknya Rp 73,9 triliun melalui penurunan biaya pembangkitan listrik.
Namun, masih harus dilihat apakah transisi energi ini akan berujung pada penurunan biaya fiskal. Kementerian Keuangan Indonesia mencatat total subsidi energi dan pembayaran kompensasi sebesar Rp 233 triliun pada paruh pertama tahun 2026, yang menunjukkan bahwa beban fiskal untuk menjaga harga energi tetap terjangkau masih terus berlanjut. (nsh)
Foto banner: Tulisan “Hanya untuk masyarakat miskin” pada tabung gas LPG bersubsidi seberat 3 kg. Diambil pada 20 Januari 2021. (Ani Fathudin/shutterstock.com)
