oleh: Putra Adhiguna*
Seiring tertekannya pasokan dan kacaunya harga energi global akibat perang di Iran, para pemimpin Asia Tenggara mungkin perlu mendiversifikasi pasokan minyak dan gas demi melindungi masyarakat umum.
Namun, mereka juga harus melihat lebih jauh dari solusi jangka pendek dan berupaya membebaskan negara-negara mereka dari ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain mengembangkan pembangkit energi terbarukan dan memodernisasi jaringan listrik agar mampu menampung pasokan listrik baru, Asia Tenggara juga harus lebih berhati-hati dalam mengimpor gas serta mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV).
Angkutan darat merupakan pendorong utama permintaan minyak di kawasan ini, dan gas merupakan bagian penting dari pasokan listrik di beberapa negara. Krisis di Selat Hormuz telah mengganggu sekitar seperlima dari arus pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) global. Dari total gas yang diekspor melalui selat tersebut tahun lalu, 90% di antaranya ditujukan ke Asia.
Asia Tenggara telah menjadi pengimpor bersih minyak selama lebih dari dua dekade. Seiring pertumbuhan penduduknya, pemenuhan kebutuhan energi di kawasan ini masih bergantung pada model era 1990-an: peningkatan subsidi kendaraan bermotor dan bahan bakar; peningkatan impor bahan bakar untuk memasak; serta upaya berkelanjutan untuk membangun kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar gas yang lebih besar. Namun, produksi minyak dan gas di kawasan ini justru terus menurun.
Produksi minyak Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1990-an, dan kini negara tersebut mengimpor 60% dari kebutuhannya dan menghabiskan puluhan miliar dolar setiap tahun untuk subsidi bahan bakar dan listrik untuk menjaga stabilitas harga bagi rumah tangga. Produksi gas Thailand telah menurun sejak pertengahan tahun 2010-an, namun masih menghasilkan sekitar 65% listriknya dari bahan bakar tersebut. Pada tahun 2023, Thailand mengimpor hampir setengah dari pasokan gasnya, menurut Badan Energi Internasional (IEA).
Meskipun kawasan ini secara keseluruhan telah berupaya meningkatkan produksi gas, terutama melalui kegiatan pengeboran, implikasinya jelas: seberapa pun cepat negara-negara tersebut berusaha meningkatkan produksi, permintaan yang terus meningkat seperti saat ini akan tetap jauh melampaui pertumbuhan pasokan. Asia Tenggara tampaknya akan menjadi importir gas bersih.
Untuk menjamin masa depan energinya, kawasan ini perlu mempercepat elektrifikasi sektor transportasinya melalui penerapan kendaraan listrik serta memperkuat pengembangan energi bersih, sehingga membuka jalan yang menjanjikan menuju kemandirian energi.
Dampak dari adopsi kendaraan listrik
Manfaat penggunaan kendaraan listrik (EV) sering kali diabaikan ketika porsi bahan bakar fosil dalam bauran energi masih tinggi. Namun, ada jalan lain: melakukan elektrifikasi dan membuka peluang untuk menyuplai sektor ini melalui energi hijau. Bahkan ketika ditenagai oleh jaringan listrik yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, kendaraan listrik menghasilkan emisi yang lebih sedikit sepanjang masa pakainya dibandingkan dengan mobil konvensional, karena tidak menghasilkan emisi knalpot saat berada di jalan dan pada akhirnya mencapai titik “impas”, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian BloombergNEF.
Yang lebih penting lagi, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik memungkinkan kawasan ini untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seiring dengan semakin ramahnya jaringan listrik, sementara kendaraan berbahan bakar bensin dan solar tidak menawarkan alternatif yang sebanding. Listrik bersih membuka jalan menuju pengurangan emisi sekaligus peningkatan kemandirian energi.
Menurut perkiraan BloombergNEF, pada tahun 2025, penggunaan minyak harian sebesar 2,3 juta barel berhasil dihindari berkat armada kendaraan listrik (EV) global. Angka ini hanya mewakili 2% dari permintaan minyak global, namun menjadi sinyal yang jelas akan adanya jalur alternatif.
Cina memilih jalur kendaraan listrik (EV) antara lain untuk mengurangi ketergantungannya pada impor minyak, yang memenuhi sekitar 70% dari kebutuhannya. Strategi tersebut diperkirakan telah membuahkan hasil di tengah krisis energi di Teluk. Agar negara-negara Asia Tenggara dapat melakukan hal yang sama, pemerintah mereka perlu meningkatkan dukungan publik dan politik untuk memperluas adopsi kendaraan listrik. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan produsen mobil listrik untuk meningkatkan produksi kendaraan listrik dan menciptakan lapangan kerja lokal, serta dengan membangun infrastruktur pengisian daya.
Apakah gas bahan bakar transisi yang stabil?
Dengan harga LNG di Asia yang tetap sangat fluktuatif di tengah krisis energi global, narasi yang menggambarkan gas sebagai bahan bakar transisi yang stabil mulai runtuh. Krisis ini telah mengungkap risiko dari peningkatan pangsa gas yang pesat dalam bauran energi di Asia Tenggara.
Gas telah gencar dipromosikan sebagai langkah sementara untuk mencapai tujuan kawasan ini dalam mengurangi ketergantungan pada batu bara dan emisi CO₂, sambil terus mengembangkan energi terbarukan. Penelitian yang dilakukan oleh Energy Shift Institute, tempat saya bekerja, menunjukkan bahwa banyak pemerintah di Asia menganggap gas sebagai bagian dari investasi berkelanjutan. Namun, meskipun pembakaran gas memang menghasilkan emisi yang lebih sedikit daripada batu bara, ketika terjadi kebocoran dalam rantai pasokannya, gas memiliki potensi pemanasan global 80 kali lipat lebih besar daripada CO₂.
Selain itu, ada juga selisih harga untuk LNG impor dari pemasok yang berlokasi jauh, yang harganya jauh lebih mahal daripada gas pipa produksi dalam negeri.
Gas jauh lebih sulit untuk disimpan dibandingkan minyak, sehingga menimbulkan risiko yang lebih besar bagi perekonomian yang bergantung pada impor. Kerentanan ini terlihat jelas selama krisis energi tahun 2022 yang dipicu oleh perang di Ukraina, ketika harga LNG melonjak dan pengiriman yang semula ditujukan ke Pakistan dialihkan ke Eropa karena para pedagang berusaha memanfaatkan kenaikan harga tersebut. Kejadian serupa kemungkinan besar akan terulang kembali dalam guncangan pasokan di masa mendatang.
Akan ada ruang untuk mengembangkan sumber daya dan cadangan lokal. Sama seperti minyak, gas akan tetap memainkan peran penting sebagai sumber energi dan bahan baku industri, terutama di sektor-sektor yang memiliki pilihan teknologi alternatif yang terbatas, seperti industri pupuk.
Tiongkok sekali lagi dapat dijadikan contoh, dengan pangsa gas sebesar 8% dari total pasokan energinya pada tahun 2023, di mana hampir 40% di antaranya diimpor. Hal ini, ditambah dengan pertumbuhan energi terbarukan yang pesat, menunjukkan logika yang jelas: membatasi ketergantungan pada energi impor sambil menyisihkan pasokan gas untuk keperluan yang sangat membutuhkannya.
Terus bergantung pada impor gas berisiko menjebak Asia Tenggara dalam kerentanan yang sama, yang baru saja mulai disadari di sektor minyak.
Pemerintah dan perusahaan utilitas di negara-negara tersebut secara rutin mengutip biaya awal yang tinggi sebagai hambatan dalam membangun pembangkit energi terbarukan dan memodernisasi jaringan listrik, namun mereka menandatangani kontrak impor LNG jangka panjang tanpa pertimbangan yang sama. Mereka juga menghabiskan dana secara besar-besaran selama krisis di Teluk: tagihan subsidi Malaysia untuk menstabilkan harga eceran bahan bakar bagi konsumen telah melonjak lebih dari sepuluh kali lipat. Sementara itu, subsidi bahan bakar Indonesia untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi rumah tangga dan pengendara diperkirakan menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 6,7 triliun (USD 387 juta) per kenaikan satu dolar AS dalam harga minyak. Hal ini memunculkan pertanyaan mendesak tentang bagaimana anggaran dapat dialokasikan secara optimal untuk menjamin pasokan energi bagi kawasan ini.
Langkah-langkah jangka pendek selama krisis memang sangat penting, namun kepemimpinan sejati dalam menjamin pasokan energi yang aman membutuhkan visi jangka panjang. Prioritas anggaran pemerintah yang saling bersaing dan kebutuhan untuk menjamin pasokan energi segera membuat perhatian cenderung tertuju pada solusi-solusi yang sudah lazim, seperti mendiversifikasi pemasok minyak dan gas serta menambah cadangan darurat.
Namun, dalam sektor energi, tidak ada solusi instan; kuncinya terletak pada konsistensi dalam menempuh arah yang jelas. Asia Tenggara belum sepenuhnya menjajaki alternatif yang dapat mengurangi ketergantungannya terhadap guncangan pasokan minyak dan gas. Krisis minyak pada tahun 1970-an memicu kemunculan energi terbarukan, dan krisis saat ini mungkin akan sama berpengaruhnya bagi sistem energi global.
Penerapan energi bersih harus dipercepat. Transisi ini akan memakan waktu, tetapi titik awalnya sudah jelas: pemerintah perlu mengelektrifikasi sebanyak mungkin sebelum krisis berikutnya mulai mengancam.
*Penulis adalah direktur pelaksana Energy Shift Institute, sebuah lembaga think tank di bidang keuangan energi yang berfokus pada Asia.
Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Dialogue Earth pada 1 Mei 2026, dengan judul: “Southeast Asia must decisively decouple from fossil fuels, starting with transport”
Foto banner: Mobil listrik di stasiun pengisian daya di Bali. (Foto: Carrot / Alamy)
