Energi bersih dorong efisiensi industri dan penerangan desa di Jawa Tengah

Kepala Desa Banjarsari, Haryanto, memaparkan latar belakang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) saat Dialog Media bersama IESR Jawa Tengah di Rosti Cafe, Sabtu (14/3/2026). (Hartatik)

Semarang — Transisi menuju energi bersih tidak hanya menjadi agenda besar pemerintah, tetapi juga mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh sektor industri maupun masyarakat desa di Jawa Tengah. Pemanfaatan energi terbarukan terbukti mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi, mengurangi emisi karbon, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Manager Utility PT Phapros Tbk., Arie Wicaksono, mengatakan perusahaannya mulai memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari strategi efisiensi energi sekaligus upaya meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Perusahaan farmasi yang merupakan bagian dari holding BUMN Farmasi itu memasang panel surya sejak 2019 sebagai bagian dari inisiatif green energy dan green manufacturing.

Menurut Arie, langkah tersebut juga didorong oleh target perusahaan untuk meraih peringkat tinggi dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper), khususnya kategori Proper Hijau.

“Pemanfaatan energi bersih ini pada awalnya didorong oleh tuntutan efisiensi produksi sekaligus upaya perusahaan mencapai Proper Hijau,” ujar Arie dalam Dialog Media bersama IESR Jawa Tengah di Rosti Cafe, Sabtu, 14 Maret.

PT Phapros menginvestasikan dana sekitar Rp 1,2 miliar untuk pengadaan panel surya dengan kapasitas 80 kWpeak atau setara produksi energi sekitar 403 kWh. Pemanfaatan energi surya ini terbukti mampu menekan emisi karbon hingga sekitar 790 ton per tahun.

Selain berdampak pada lingkungan, penggunaan panel surya juga memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Arie menyebutkan sistem tersebut mampu meningkatkan efisiensi energi hingga 12,9 persen setiap tahun.

“Penggunaan panel surya juga mengurangi konsumsi listrik dari PLN sehingga perusahaan bisa menghemat biaya sekitar Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan, atau sekitar 20 sampai 30 persen dari penggunaan listrik sebelumnya,” katanya.

Dengan penghematan tersebut, investasi energi bersih yang dilakukan perusahaan diperkirakan dapat mencapai titik impas atau break-even point (BEP) dalam waktu kurang dari 10 tahun.

Di sisi lain, pemanfaatan energi terbarukan juga dilakukan di tingkat desa untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Kepala Desa Banjarsari, Haryanto, menceritakan bagaimana desa yang dipimpinnya memanfaatkan energi angin dan surya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH).

PLTH tersebut digunakan untuk menyalakan lampu penerangan jalan antardukuh sepanjang sekitar 700 meter dengan total 17 titik lampu. Lokasi pemasangan berada di jalur yang menghubungkan Jembatan Glodak hingga Genderuwo di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Demak.

Haryanto mengatakan selama puluhan tahun jalur tersebut tidak memiliki penerangan sehingga kerap menjadi titik rawan tindak kriminal pada malam hari. Kondisi itu menjadi perhatian karena banyak warga, khususnya perempuan, melintasi jalan tersebut ketika pulang bekerja dari pabrik.

“Selama bertahun-tahun jalan itu gelap gulita dan cukup rawan. Padahal banyak warga, terutama perempuan, yang melintas di malam hari sepulang kerja dari pabrik,” ujarnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, pada 2023 Haryanto bersama sejumlah dosen dari Universitas Semarang (USM) menginisiasi pembangunan PLTH sebagai solusi penerangan jalan berbasis energi bersih.

Pembangunan PLTH tersebut dibiayai menggunakan dana desa sebesar Rp 84 juta. Sistem ini mampu menghasilkan daya sekitar 3.600 watt per jam dan dapat menyalakan lampu berdaya 700 watt per titik selama sekitar 12 jam setiap malam.

Inovasi tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada 2024, Desa Banjarsari meraih penghargaan sebagai juara Desa Mandiri Energi tingkat pemula.

Namun demikian, Haryanto mengungkapkan bahwa keberlanjutan pengelolaan fasilitas energi tersebut menghadapi tantangan. Hingga saat ini biaya pemeliharaan PLTH masih dialokasikan dari dana desa sekitar Rp 7 juta hingga Rp 8 juta per tahun.

“Pemeliharaan masih menggunakan dana desa, tetapi kami khawatir ke depan karena ada kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat yang bisa memengaruhi alokasi dana desa,” katanya.

Sementara itu, Staf Proyek Subnasional Institute for Essential Services Reform (IESR) Jawa Tengah, Nurul Fadilah, menilai Jawa Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar untuk dikembangkan.

Ia mengatakan inovasi yang dilakukan Desa Banjarsari menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan tidak harus selalu dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik berskala besar.

Menurut Nurul, proyek-proyek kecil berbasis komunitas justru dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya energi bersih.

“Inovasi seperti yang dilakukan Desa Banjarsari menunjukkan bahwa energi terbarukan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa harus membangun pembangkit listrik skala besar,” ujarnya.

Nurul menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan energi terbarukan di tingkat desa juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, warga perlu didorong untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap infrastruktur energi yang dibangun di lingkungannya.

“Masyarakat desa perlu didorong untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap infrastruktur energi terbarukan, misalnya dengan berkontribusi dalam pengoperasian dan pemeliharaan, baik melalui waktu, tenaga, maupun biaya untuk pengembangan inovasi lainnya,” katanya. (Hartatik)

Foto banner: Gambar dibuat menggunakan DALL·E dari OpenAI melalui ChatGPT (2024)

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles