Jakarta – Indonesia akan memasuki masa transisi bebas batubara pada tahun 2060, demikian dikatakan Direktur Utama PT Adaro Power Dharma Djojonegoro kepada media, Rabu (9/3). Dikatakannya bahwa sektor bisnis bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan “transisi dari batu bara yang murah ke energi terbarukan yang tidak murah dan terputus-putus.”
Djojonegoro yang juga Wakil Ketua Satgas Perdagangan dan Investasi B20 – kelompok bisnis di bawah G20 atau forum dialog komunitas bisnis global – mengatakan bahwa gugus tugas aktif terlibat dengan pemerintah untuk menjalankan transisi yang adil.
“Saya bekerja sama dengan satgas energi (pemerintah). Jelas dari kedua gugus tugas kita bahwa transisi yang adil adalah bagaimana kita bertransisi dari batu bara yang murah ke energi terbarukan yang tidak semurah dan terputus-putus. Bagaimana kami memastikan kami sampai di sana dan bagaimana kami sampai di sana sehingga transisi hanya untuk semua orang, ”katanya dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC).
Djojonegoro mencontohkan dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN bahwa penyedia listrik negara tersebut berkomitmen untuk menurunkan pemakaian batubara secara bertahap. “Saya kira (PLN) berkomitmen tidak ada lagi pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Namun masih ada yang sedang dibangun dan ada yang dibangun beberapa bulan terakhir dan semuanya memiliki kontrak 25 tahun,” ujarnya seraya menambahkan penutupan pertama sekitar tahun 2030-2040 dan pada tahun 2060 sudah tidak ada lagi PLTU berbahan bakar batubara.
Indonesia menjadi presidensi G20 tahun ini, dan berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dibandingkan skenario business as usual (BAU) pada tahun 2030. Laporan IPCC terbaru mengatakan bahwa semua pembangkit listrik tenaga batubara harus ditutup pada tahun 2030 di negara-negara OECD dan Eropa dan pada tahun 2040 di negara lain.
