Jakarta – Keputusan pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif sebesar Rp3 juta bagi pembelian sepeda motor listrik mungkin tidak akan mencapai tujuannya untuk mempercepat peralihan dari sepeda motor berbahan bakar fosil, demikian disampaikan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) pada Senin, 24 Agustus.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp3 triliun untuk program ini, dengan target satu juta sepeda motor listrik buatan dalam negeri. Insentif tersebut lebih rendah daripada yang semula direncanakan, yaitu Rp5 juta per unit.
Direktur Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, mengatakan bahwa insentif tersebut merupakan langkah positif, namun besaran dan rancangannya perlu dievaluasi kembali untuk memastikan insentif tersebut dapat secara signifikan memengaruhi keputusan pembelian konsumen.
Pemodelan IESR menunjukkan bahwa insentif pembelian sebesar Rp5 juta yang dipadukan dengan insentif tukar tambah sebesar Rp3 juta untuk mengganti sepeda motor berbahan bakar fosil, disertai dengan langkah-langkah penghambat seperti menaikkan harga bahan bakar Pertalite mendekati tingkat pasar, berpotensi meningkatkan adopsi sepeda motor listrik sekitar 810.000 unit di atas skenario bisnis seperti biasa pada tahun 2030.
IESR memperkirakan bahwa mengganti satu sepeda motor berbahan bakar fosil dengan model listrik dapat memberikan manfaat sebesar sekitar Rp5,6 juta kepada pemerintah selama 10 tahun melalui pengurangan konsumsi bahan bakar dan biaya terkait. Jika ditambah dengan manfaat tidak langsung seperti penghematan devisa, penurunan polusi udara, dan nilai karbon, total manfaatnya dapat mencapai sekitar Rp28 juta per kendaraan.
Bagi konsumen, sepeda motor listrik juga menawarkan biaya kepemilikan yang lebih rendah. IESR memperkirakan biaya kepemilikan dan pengoperasian sepeda motor listrik baterai sekitar Rp346 per kilometer, dibandingkan dengan sekitar Rp506 per kilometer untuk sepeda motor berbahan bakar.
“Insentif kendaraan listrik tidak seharusnya hanya dipandang sebagai subsidi pembelian. Jika mampu mempercepat perpindahan dari BBM ke listrik, pemerintah mendapatkan manfaat dari pengurangan konsumsi BBM dan devisa impor, sementara masyarakat memperoleh biaya mobilitas yang lebih rendah,” kata Deon.
IESR juga menyerukan paket kebijakan yang lebih luas yang mencakup infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai, kinerja kendaraan, serta rantai pasokan kendaraan listrik dalam negeri.
Lembaga think tank tersebut menyatakan bahwa program tersebut harus dilengkapi dengan mekanisme pengamanan untuk memastikan dana negara ditujukan kepada konsumen yang keputusan pembeliannya dapat dipengaruhi oleh insentif tersebut. Lembaga tersebut mengusulkan agar kelayakan peserta dikaitkan dengan Nomor Identitas Nasional (NIK) dan Data Sosial Ekonomi Nasional Terpadu (DTSEN), serta mengecualikan rumah tangga berpenghasilan tinggi berdasarkan desil pendapatan atau kepemilikan kendaraan roda empat bernilai tinggi.
IESR juga mendesak pemerintah untuk memanfaatkan program insentif tersebut guna memperkuat industri sepeda motor listrik dalam negeri. Lembaga tersebut merekomendasikan agar sepeda motor yang disubsidi dilengkapi dengan baterai berkapasitas minimal 2,2 kWh, garansi baterai minimal tiga tahun, layanan purna jual selama lima tahun, serta tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 40%. (nsh)
Foto banner: Pameran skuter VinFast berwarna merah muda, biru, dan kuning yang semarak. Sóc Năng Động/Pexels.com
