Australia dan Turki tengah menghadapi tekanan untuk menggalakkan peta jalan global guna beralih dari bahan bakar fosil, seiring persiapan mereka untuk memimpin fase berikutnya dari negosiasi iklim internasional di bawah kepemimpinan COP31.
Peta jalan tersebut, yang dipaparkan oleh kepresidenan COP30 Brasil dalam sesi tingkat tinggi pada konferensi iklim PBB di Antalya pada Selasa, 10 November, bertujuan untuk membantu negara-negara beralih dari bahan bakar fosil dalam sistem energi secara adil, teratur, dan setara, sekaligus mempercepat langkah-langkah untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050.
Inisiatif ini dibangun atas dasar komitmen yang didukung oleh lebih dari 80 negara pada COP30 di Belém tahun lalu. Penyerahan inisiatif ini kepada kepresidenan berikutnya terjadi di tengah meningkatnya seruan dari pemerintah dan para pegiat iklim agar komitmen politik tersebut diwujudkan menjadi rencana nasional yang konkret.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa peta jalan tersebut mengakui bahwa setiap negara akan memerlukan pendekatan yang berbeda-beda dalam transisi energi, tergantung pada tingkat ketergantungan mereka terhadap bahan bakar fosil, kondisi ekonomi, dan kapasitas kelembagaan masing-masing.
“Peta jalan tersebut menyoroti dua hal penting. Pertama, tidak ada satu model transisi yang cocok untuk semua. Setiap negara memiliki tingkat ketergantungan, kapasitas, dan titik awal yang berbeda-beda. Namun, semua jalur harus mengarah ke arah yang sama,” katanya.
Dia menambahkan bahwa tindakan nasional saja tidak akan cukup, mengingat sifat pasar energi global yang saling terhubung.
“Di pasar global yang saling terhubung, permintaan dan penawaran harus dikelola secara bersamaan,” kata Guterres.
Belanda, yang menjadi tuan rumah bersama konferensi internasional pertama mengenai transisi menjauhi bahan bakar fosil di Santa Marta awal tahun ini, menyerukan kepada pimpinan COP31 agar mempertahankan momentum inisiatif tersebut.
Pihak tersebut juga mengumumkan pendanaan baru sebesar 600 juta dolar AS untuk mendukung negara-negara dalam menyusun peta jalan transisi mereka sendiri melalui Kemitraan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional.
Sejauh ini, Jerman, Belanda, dan Prancis telah menerbitkan peta jalan nasional, sementara negara-negara lain sedang mempertimbangkan cara untuk mengimplementasikan inisiatif global tersebut ke dalam kebijakan dalam negeri.
David Higgins, asisten sekretaris pertama Divisi Iklim dan Energi Internasional di Kementerian Perubahan Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup Australia, mengucapkan terima kasih kepada Brasil atas penyusunan peta jalan tersebut dan menyatakan bahwa Canberra menantikan kelanjutan kerja sama tersebut.
“Saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami dari Brasil atas kerja keras yang luar biasa yang telah kalian curahkan untuk peta jalan ini sebagai bagian dari berbagai kontribusi kalian terhadap proses COP serta warisan yang sangat berharga yang telah kalian berikan kepada kami dari COP30,” katanya.
“Kami berharap dapat terus bekerja sama dengan Anda tahun ini dan seterusnya.”
Transisi ini menghadirkan tantangan khusus bagi negara-negara berkembang yang perlu memperluas akses energi dan kapasitas industri sekaligus mengurangi emisi.
Omotenioye Majekodunmi dari Dewan Nasional Perubahan Iklim Nigeria mengatakan bahwa negara-negara seperti Nigeria harus menyeimbangkan sumber daya energi dan kebutuhan pembangunan mereka dengan tujuan-tujuan iklim.
“Sebagai negara berkembang yang memiliki sumber daya energi yang melimpah, menghadapi tantangan akses energi, dan memiliki ambisi industri yang semakin besar, kita harus melakukan industrialisasi dan dekarbonisasi secara bersamaan,” katanya.
Mantan Menteri Iklim Inggris Alok Sharma, yang memimpin COP26 di Glasgow pada tahun 2021, juga mendesak pemerintah-pemerintah untuk menangani masalah keterjangkauan harga listrik sebagai bagian dari rencana transisi mereka.
Meskipun energi terbarukan telah menjadi sumber pembangkit listrik baru yang paling murah di banyak pasar, ia mengatakan bahwa rumah tangga belum merasakan manfaatnya yang tercermin dalam tagihan listrik yang lebih rendah.
“Kita semua tahu bahwa energi terbarukan adalah bentuk energi yang paling murah. Namun, saya ingin berbicara dari sudut pandang orang-orang yang kami wakili yang tidak hadir di ruangan ini, yaitu para pemilih di negara kami, serta masyarakat di negara kami,” kata Sharma.
Dia mencatat bahwa banyak konsumen justru mengalami kenaikan, bukan penurunan, harga energi dalam beberapa tahun terakhir, dan berpendapat bahwa reformasi pasar listrik diperlukan agar transisi tersebut menjadi lebih terjangkau.
“Hal itu harus diubah. Kita harus mereformasi pasar listrik kita. Dan saya berharap hal itu akan terwujud secara konkret dalam peta jalan ini,” katanya.
Sesi tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh Guterres, Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim Simon Stiell, Presiden COP30 André Corrêa do Lago, mantan Kepala Urusan Iklim PBB Patricia Espinosa, mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Menteri Iklim Tuvalu Maina Talia, dan Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional Francesco La Camera.
Menjelang kedatangan para pemimpin dunia di Antalya untuk sesi tingkat tinggi COP31 pada Rabu dan Kamis, negara-negara yang mendukung inisiatif tersebut meminta jaminan bahwa transisi dari bahan bakar fosil akan tetap menjadi prioritas selama masa kepemimpinan Australia dan Turki.
Tantangan bagi kepemimpinan yang akan datang adalah mempertahankan dukungan politik terhadap peta jalan tersebut sekaligus membantu negara-negara menerapkan prinsip-prinsipnya ke dalam kebijakan praktis, pengaturan pendanaan, dan jalur transisi yang ditentukan secara nasional. (nsh)
Foto banner: Para pejabat tingkat tinggi menghadiri acara COP30 Presidency mengenai Peta Jalan Transisi Menuju Penghentian Penggunaan Bahan Bakar Fosil (Foto: © UN Climate Change – Kiara Worth)
