Negara-negara berkembang masih menghadapi kesulitan memperoleh pendanaan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Ketimpangan akses pembiayaan tersebut menjadi salah satu persoalan utama yang mengemuka dalam pembukaan Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Senin, 9 November.
Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia sekaligus Presiden Negosiasi COP31, Chris Bowen, menilai negara-negara yang paling membutuhkan dukungan pendanaan justru menjadi pihak yang paling sedikit menerimanya. Karena itu, ia mendesak agar mekanisme pembiayaan iklim internasional dibuat lebih cepat, sederhana, dan adil.
“Negara-negara yang paling membutuhkan pendanaan iklim justru paling sedikit mendapatkannya,” kata Bowen dalam pidato pembukaan COP31.
Konferensi yang berlangsung pada 9-20 November tersebut mempertemukan delegasi berbagai negara untuk membahas pengurangan emisi, adaptasi perubahan iklim, serta pemenuhan komitmen pendanaan bagi negara-negara yang rentan terhadap dampak krisis iklim.
Persoalan pendanaan menjadi semakin mendesak karena dampak perubahan iklim terus memburuk, sementara kemampuan ekonomi dan akses teknologi antarnegara masih timpang. Negara berkembang menghadapi kebutuhan investasi besar untuk membangun ketahanan iklim sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Bowen menyebut agenda COP31 mencakup lebih dari 160 pembahasan dan 60 mandat negosiasi substantif. Sejumlah prioritas yang akan dinegosiasikan antara lain pengoperasian Mekanisme Transisi yang Adil, penguatan Program Kerja Mitigasi, pencapaian Tujuan Global tentang Adaptasi, serta pemenuhan komitmen pendanaan iklim yang belum terealisasi.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga momentum transisi energi bersih. Menurut dia, proyeksi pemanasan global telah turun dari hampir 4 derajat Celsius sebelum Perjanjian Paris menjadi sekitar 2,6 derajat Celsius. Sementara itu, kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan hampir berlipat ganda sejak 2015.
Investasi energi bersih global bahkan mencapai sekitar 2,2 triliun dolar AS pada tahun lalu atau hampir dua kali lipat investasi untuk bahan bakar fosil.
Meski demikian, perkembangan tersebut belum cukup untuk memastikan target pembatasan kenaikan suhu global tercapai. Bowen mengingatkan bahwa dunia masih menghadapi risiko melampaui ambang batas pemanasan 1,5 derajat Celsius sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Paris.
“Kita masih bisa kembali ke titik semula jika bekerja sama dan bertindak dengan segera, penuh solidaritas, dan tekad,” ujarnya.
Dorong COP implementasi
Presiden COP31 sekaligus Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki, Murat Kurum, menempatkan pelaksanaan komitmen sebagai agenda utama konferensi tahun ini. Ia menginginkan COP31 tidak berhenti pada kesepakatan politik, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
Kurum menyebut krisis iklim tidak bisa dipisahkan dari persoalan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, gangguan rantai pasokan, hingga ketahanan pangan dan energi. Karena itu, kebijakan iklim harus terintegrasi dengan agenda pembangunan di berbagai sektor.
“Kebijakan iklim saat ini juga merupakan kebijakan pembangunan. Ini adalah kebijakan pangan. Kebijakan energi. Kebijakan perkotaan. Kebijakan kesehatan,” katanya.
Turki mengusung tiga prinsip dalam penyelenggaraan COP31, yakni dialog, konsensus, dan tindakan. Kurum juga berkomitmen untuk memperkuat keterlibatan negara-negara berkembang, terutama negara kepulauan Pasifik yang menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut dan bencana iklim.
Dalam persoalan pendanaan, Kurum menyinggung kesepakatan Baku yang menetapkan mobilisasi sedikitnya 300 miliar dolar AS per tahun bagi negara berkembang pada 2035. Komitmen tersebut menjadi bagian dari target yang lebih luas untuk meningkatkan pembiayaan iklim hingga 1,3 triliun dolar AS per tahun.
Untuk mempertemukan kebutuhan pendanaan dengan ketersediaan investasi dan teknologi, Turki memperkenalkan Climate Implementation Bridge atau Jembatan Implementasi Iklim. Mekanisme tersebut dirancang untuk menghubungkan negara dan proyek yang membutuhkan dukungan dengan lembaga serta mitra yang memiliki kapasitas pembiayaan dan teknologi.
Kurum juga memperkenalkan Global Electrification Pledge 35×35. Inisiatif ini menargetkan peningkatan porsi listrik dalam konsumsi energi akhir global menjadi 35 persen pada 2035 melalui pengembangan energi terbarukan, penguatan jaringan listrik, penyimpanan energi, efisiensi energi, dan transportasi bersih.
“Kami ingin warisan Antalya berupa budaya kerja sama, bukan sekadar daftar keputusan,” ujarnya.
Percepatan solusi iklim
Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Simon Stiell, turut mendesak negara-negara peserta COP31 untuk mengalihkan perhatian dari sekadar menetapkan target menuju pelaksanaan solusi yang dapat mempercepat aksi iklim.
Menurut dia, peningkatan kapasitas energi terbarukan, penguatan jaringan listrik, dan pengurangan emisi metana harus menjadi bagian penting dari upaya menekan pemanasan global.
Stiell mendorong pelipatan tiga kapasitas energi terbarukan global pada 2030 serta percepatan pengurangan emisi metana, khususnya dari sektor minyak, gas, dan limbah.
Ia menilai pengendalian emisi metana dan elektrifikasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan proyeksi pemanasan global hingga setengah derajat Celsius.
Selain mitigasi, peningkatan pendanaan adaptasi juga menjadi agenda penting. Stiell meminta negara-negara memastikan komitmen untuk melipatgandakan pendanaan adaptasi dapat diwujudkan tanpa membuka kembali kesepakatan yang telah dinegosiasikan sebelumnya.
Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim dan fluktuasi harga bahan bakar fosil memberikan tekanan terhadap rumah tangga serta perekonomian global. Sebaliknya, pengembangan energi terbarukan telah menghasilkan penghematan sekitar 500 miliar dolar AS secara global pada tahun lalu dan tambahan 265 miliar dolar AS pada semester pertama 2026.
Bagi Stiell, transisi energi tidak cukup hanya diukur dari penurunan emisi atau pertumbuhan investasi. Keadilan dalam distribusi manfaat dan dukungan bagi masyarakat yang paling rentan juga harus menjadi perhatian.
“Tidak ada COP yang menjadi solusi mujarab. Tidak ada satu konferensi pun yang dapat menjembatani jurang antara sains dan realitas,” katanya.
Ia berharap COP31 menghasilkan kemajuan nyata dalam kerja sama iklim internasional, terutama melalui langkah-langkah praktis yang mampu mempercepat transisi energi dan memperkuat ketahanan negara-negara menghadapi perubahan iklim. (Hartatik)
Foto banner: Ketua COP31 Murat Kurum, Turki, dan Ketua Negosiasi COP31 Chris Bowen, Australia (Foto: © UN Climate Change – Kiara Worth)
