Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya keseimbangan antara produksi dan kebutuhan industri dalam pengelolaan nikel nasional.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers, Jumat, 17 Januari, menyatakan bahwa pemerintah tidak berencana memangkas produksi nikel tahun ini, namun sedang mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk memastikan keseimbangan pasar dan melindungi pengusaha lokal. “Evaluasi RKAB adalah bagian dari upaya kita menjaga stabilitas harga dan melindungi semua pelaku usaha, baik industri besar maupun pengusaha lokal,” ujar Bahlil.
Salah satu langkah utama yang diambil adalah pengaturan alokasi produksi melalui RKAB. Jika sebuah perusahaan besar mengajukan produksi dalam jumlah besar, pemerintah akan memastikan sebagian dari kebutuhan tersebut dipenuhi oleh pengusaha lokal.
“Misalnya, kalau perusahaan mengajukan RKAB sebesar 20 juta ton, pemerintah mungkin hanya menyetujui 60 persen dari itu. Sisanya, 40 persen, harus diambil dari masyarakat atau pengusaha lokal. Ini penting agar pengusaha kecil tetap punya akses ke pasar,” kata Bahlil.
Bahlil menekankan bahwa pemberian izin produksi yang berlebihan tanpa memperhatikan daya serap industri justru dapat memicu penurunan harga nikel. Menurutnya, menjaga harga tetap stabil adalah prioritas utama. “Kita tidak ingin situasi di mana produksi berlimpah tetapi harga jatuh, yang akhirnya merugikan pelaku usaha. Lebih baik produksi cukup, tapi harga tetap bagus dan stabil,” jelasnya.
Proses evaluasi RKAB juga mencakup analisis daya serap industri pada tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar produksi nikel tidak melampaui kebutuhan yang sebenarnya. “Kami sedang mengkaji berapa total kebutuhan nikel nasional. Dari situ, kami bisa menentukan RKAB yang sesuai untuk tahun ini,” tambah Bahlil.
Pendekatan serupa akan diterapkan pada komoditas lain seperti batu bara, guna memastikan keberlanjutan dan efisiensi industri tambang secara keseluruhan. “Prinsipnya sama, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Hal ini menjadi kunci utama dalam menjaga investasi di sektor tambang tetap menarik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan evaluasi yang sedang berlangsung, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem tambang yang lebih adil, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, serta memastikan stabilitas harga di pasar global. (Hartatik)
