Kerusakan hutan hujan tropis, yang sering terabaikan dalam kebijakan iklim global, dapat menggagalkan upaya untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C, demikian peringatan yang disampaikan oleh organisasi-organisasi lingkungan dalam sebuah acara side event di COP31, Kamis, 19 November.
Sebuah kajian global yang dilakukan oleh Rainforest Foundation Norway (RFN) menemukan bahwa hanya sekitar sepertiga dari hutan hujan tropis asli di dunia yang masih utuh, sementara sepertiga lainnya telah hilang dan sepertiga sisanya mengalami degradasi.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa emisi akibat degradasi hutan kini telah melampaui emisi yang disebabkan oleh deforestasi, yang menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan dalam upaya internasional untuk melindungi hutan, kata organisasi tersebut.
“Hanya sekitar sepertiga bagian asli yang masih utuh, sepertiga telah hilang, dan sepertiga lainnya mengalami degradasi,” kata Anders Haug Larsen, direktur advokasi di RFN, dalam acara sampingan bertajuk “Mengatasi Hilangnya dan Degradasi Hutan Hujan Tropis – Mata Rantai yang Hilang dalam Upaya Menjaga Target 1,5°C Tetap Hidup”.
Acara yang diselenggarakan oleh RFN dan Plant-for-the-Planet bersama MADANI Berkelanjutan, Fern, Natural Resources Defense Council (NRDC), dan Program Lingkungan PBB (UNEP) ini mempertemukan para pakar untuk membahas degradasi hutan dan kesenjangan pendanaan.
Matt Williams, juru bicara senior bidang perlindungan hutan di NRDC, memperingatkan bahwa degradasi hutan juga sering diabaikan di negara-negara utara, di mana penebangan skala besar dan perluasan sektor bioenergi sering kali tidak dimasukkan dalam catatan deforestasi.
Dia memperingatkan bahwa hutan-hutan di Amerika Utara dan Eropa dapat berubah dari penyerap karbon menjadi sumber emisi pada paruh kedua abad ini jika degradasi terus berlanjut tanpa ada tindakan pencegahan.
Sementara itu, Katrina Borromeo dari Program UN-REDD di bawah UNEP menyoroti kesenjangan pendanaan yang signifikan dalam upaya perlindungan hutan. Meskipun perlindungan hutan di kawasan berisiko tinggi diperkirakan dapat mencegah kerugian akibat bencana sebesar US$84 miliar per tahun, kontribusi sektor swasta hanya mencakup sekitar 10% dari pendanaan hutan.
Dia mengatakan bahwa kebutuhan pendanaan global diperkirakan mencapai 300 miliar dolar AS, dan menyerukan penerapan pendekatan berbasis lanskap yang menyeimbangkan konservasi hutan dengan ketahanan pangan lokal serta kebutuhan masyarakat.
Pembahasan juga berfokus pada usulan Tropical Forest Forever Facility (TFFF), sebuah mekanisme pembiayaan global yang bertujuan memberikan insentif kepada negara-negara yang mempertahankan hutan tropisnya tetap utuh.
Tyala Ifwanga, aktivis bidang keuangan dan tata kelola hutan di Fern, mengatakan bahwa fasilitas tersebut menawarkan peluang penting, antara lain melalui usulan alokasi setidaknya 20% dana secara langsung kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal.
Namun, ia memperingatkan bahwa mengandalkan data kebakaran sebagai satu-satunya acuan untuk mengukur degradasi hutan tidak akan mampu menggambarkan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penebangan hutan. Fasilitas tersebut juga harus mencegah investasi pada industri yang berkontribusi terhadap perusakan hutan dan memastikan masyarakat memiliki akses langsung terhadap pendanaan.
Klasifikasi hutan Indonesia menjadi sorotan
Di Indonesia, perdebatan mengenai degradasi hutan kini semakin penting di tengah rencana pemerintah untuk memperluas produksi biofuel.
Nadia Hadad, direktur eksekutif MADANI Berkelanjutan, mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan di negara ini pada tahun 2026 tidak boleh hanya dikaitkan dengan musim kemarau yang terkait dengan fenomena El Niño, melainkan juga mencerminkan kelemahan dalam upaya pencegahan serta dana tanggap darurat yang tidak memadai.
Model Perkiraan Luas Lahan Terbakar (Indicative Burned Area Model) dari MADANI memperkirakan bahwa sekitar 2,5 juta hektare lahan terbakar antara Januari dan September 2026, angka yang jauh melampaui data resmi pemerintah.
Hadad juga mempertanyakan rencana pemerintah untuk memperoleh bahan baku guna memenuhi target biodiesel B50 hingga B100 dari 12,7 juta hektare lahan yang diklasifikasikan sebagai hutan terdegradasi.
Dia memperingatkan bahwa klasifikasi tersebut dapat mencakup hutan alam, lahan gambut, dan kawasan kehutanan sosial, yang berpotensi membuat lanskap yang penting secara ekologis serta masyarakat adat rentan terhadap konversi.
Di Merauke, hasil penilaian MADANI menunjukkan bahwa hanya sekitar 0,2% dari hampir dua juta hektare lahan yang dialokasikan untuk Proyek Strategis Nasional yang tergolong sebagai lahan kritis. Kawasan lainnya terdiri dari hutan alam dan lahan basah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi masyarakat adat.
“Tanpa definisi yang konsisten dan persetujuan masyarakat melalui mekanisme Padiatapa (persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan), hutan yang terbakar hari ini berisiko diubah menjadi kebun energi pada masa mendatang,” kata Hadad.
Koalisi tersebut menyerukan lima langkah kebijakan: melarang konversi komersial hutan yang terbakar dan memprioritaskan pemulihan ekosistem; memverifikasi klasifikasi lahan terdegradasi bersama masyarakat lokal dan masyarakat adat; mengevaluasi target bioenergi berdasarkan daya dukung lingkungan; mempercepat pengakuan hak atas tanah masyarakat adat dan melindungi para pembela hutan; serta menyempurnakan indikator degradasi TFFF agar tidak hanya bergantung pada data kebakaran.
Organisasi-organisasi tersebut juga mendesak TFFF untuk tidak memasukkan investasi di sektor industri ekstraktif yang berkontribusi terhadap perusakan hutan, sekaligus memperingatkan bahwa mekanisme pembiayaan hutan tidak boleh secara tidak sengaja mendukung kegiatan yang merusak tujuan konservasi hutan. (nsh)
Foto banner: Para pembicara dari MADANI Berkelanjutan, UNEP, NRDC, Fern, dan RFN dalam diskusi side event COP31 bertajuk Addressing the Loss and Degradation of Tropical Rainforests – The Missing Link in Keeping 1.5°C Alive di COP31, Antalya, Turki, Kamis, 19 November 2026. Foto: MADANI Berkelanjutan


