COP31 bidik pemulihan 20 persen garis pantai

Terbatasnya aliran pendanaan iklim untuk perlindungan laut dan wilayah pesisir mendorong Kepresidenan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) untuk meluncurkan Pakta Laut dan Samudra Antalya. Kesepakatan ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan biru sekaligus mempercepat pemulihan ekosistem pesisir yang terdampak perubahan iklim.

Melalui pakta tersebut, negara-negara didorong untuk memasukkan perlindungan laut ke dalam kebijakan iklim nasional, termasuk upaya pengurangan emisi, adaptasi, dan peningkatan ketahanan wilayah pesisir.

Salah satu target yang ingin dicapai adalah memulihkan sedikitnya 20 persen garis pantai prioritas yang mengalami degradasi pada 2035. Selain rehabilitasi ekosistem, program ini juga mencakup pengembangan energi maritim yang lebih bersih, pelabuhan ramah lingkungan, serta investasi di sektor pelayaran dan pariwisata yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.

Direktur Jenderal Manajemen Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki, Fatih Turan, mengatakan pakta tersebut menjadi langkah untuk menerjemahkan komitmen perlindungan laut ke dalam rencana aksi konkret.

“Pakta Laut dan Perairan Antalya menerjemahkan komitmen bersama kita untuk melindungi laut kita ke dalam rencana aksi yang konkret,” ujarnya, Selasa, 17 November.

Menurut dia, ancaman pemanasan global, pencemaran laut, dan erosi pantai membutuhkan kerja sama lintas negara. Terlebih, kawasan Mediterania merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tekanan perubahan iklim cukup besar.

Pemerintah Turki juga berupaya memperkuat kerja sama regional melalui Pusat Aktivitas Regional Perubahan Iklim di Istanbul, termasuk memobilisasi mekanisme pembiayaan dan kemitraan yang telah tersedia tanpa menambah beban birokrasi baru.

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Samudra, Peter Thomson, menilai pakta tersebut memperkuat posisi laut sebagai bagian penting dalam agenda penanganan perubahan iklim. Namun, perlindungan ekosistem laut juga harus berjalan beriringan dengan penghentian ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

“Sama seperti tidak ada pertimbangan serius tentang perubahan iklim yang lengkap tanpa samudra, tidak ada pula yang lengkap tanpa mengakui pentingnya transisi dari pembakaran bahan bakar fosil,” katanya.

Selain membuka akses pendanaan, COP31 juga memperkenalkan Inisiatif Kerja Sama Regional dan Internasional untuk Samudra dan Laut. Program tersebut mempertemukan negara dan mitra internasional untuk memperkuat perlindungan laut serta kawasan pesisir melalui pertukaran data kelautan, pengembangan sistem peringatan dini, dan pemulihan ekosistem.

Inisiatif ini juga diarahkan untuk mengubah kebutuhan perlindungan pesisir menjadi proyek yang siap memperoleh investasi. Dengan demikian, program konservasi tidak hanya bergantung pada komitmen politik, tetapi juga memiliki dukungan pembiayaan dan kemitraan untuk pelaksanaannya.

Di sisi lain, persoalan sampah laut turut menjadi perhatian. Kepresidenan COP31 memperluas jangkauan Platform Aksi Sampah Laut yang sebelumnya diluncurkan dalam KTT Laut dan Samudra Trabzon pada September 2026.

Platform tersebut akan menghubungkan negara dan proyek penanganan sampah laut dengan akses terhadap keahlian, pengetahuan, serta pendanaan. Pengembangannya memanfaatkan pengalaman Turki melalui program Nol Limbah untuk memperluas penerapan solusi pengurangan pencemaran laut.

Penasihat Senior Presiden sekaligus Direktur Kebijakan Kelautan dan Iklim Woods Hole Oceanographic Institution, Kilaparti Ramakrishna, menilai pakta tersebut dapat menjadi agenda bersama untuk menghubungkan ilmu pengetahuan kelautan dengan kebijakan dan pembiayaan.

Menurut dia, keberhasilan perlindungan laut tidak hanya ditentukan oleh komitmen pemerintah, tetapi juga kemampuan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat pesisir dan negara-negara kepulauan kecil.

Di luar agenda kelautan, Kepresidenan COP31 juga mendorong integrasi kebijakan iklim, keanekaragaman hayati, dan perlindungan lahan melalui pembentukan Kelompok Aksi Sinergi Rio. Inisiatif sukarela yang dipimpin negara tersebut bertujuan menyelaraskan prioritas ketiga agenda lingkungan agar dukungan keahlian, kemitraan, dan pendanaan dapat dimanfaatkan secara lebih terkoordinasi.

Kerja sama internasional juga diperluas ke sektor industrialisasi hijau dan ekonomi sirkular. Turki bersama Jerman melalui Inisiatif Iklim Internasional Jerman (IKI) meluncurkan panggilan hibah besar untuk transformasi energi dan ekonomi sirkular di sektor bangunan.

Berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya COP31 untuk mempercepat implementasi kebijakan iklim melalui kolaborasi lintas negara dan sektor. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen pendanaan, pemulihan ekosistem, dan penguatan ketahanan masyarakat pesisir benar-benar diwujudkan hingga tingkat pelaksanaan. (Hartatik)

Foto banner: © UN Climate Change – Kubilay Citfci

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles