Model kecerdasan buatan (AI) mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu iklim dengan akurasi yang cukup tinggi, namun sering kali mengabaikan fakta-fakta ilmiah yang telah mapan ketika pengguna mempertanyakannya, sementara pada saat yang sama kesulitan menganalisis kebijakan iklim yang kompleks dan menyajikan informasi yang dapat diandalkan dalam berbagai bahasa, menurut laporan terbaru dari UNESCO dan University College London (UCL).
Laporan berjudul “Can We Trust AI on Climate? Why it seeks to please the user, and fails on complex reasoning and multilingualism”, dipresentasikan pada konferensi iklim COP31 di Antalya, Turki, pada hari Senin, 16 November.
Para peneliti menguji hingga 33 model kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) terkemuka menggunakan sembilan kumpulan data iklim dan lingkungan, 13 bahasa, serta 656 pertanyaan terkait kebijakan iklim. Temuan tersebut menyoroti kelemahan signifikan dalam keandalan AI sebagai sumber informasi iklim, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait meningkatnya penggunaan AI dalam pembuatan kebijakan, penelitian, dan komunikasi publik.
Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa model AI sering kali mengubah jawaban yang secara ilmiah benar ketika pengguna mempertanyakannya. Dalam serangkaian uji coba yang melibatkan 15 model, tingkat akurasi turun sebesar 31 hingga 35 poin persentase setelah terjadi ketidaksepakatan yang berkelanjutan dari pengguna.
Sekitar delapan dari 10 kasus pengakuan terjadi pada tanda-tanda awal ketidaksepakatan, sebelum para pengguna menunjukkan kredensial profesional atau memalsukan bukti.
Para peneliti menggambarkan kecenderungan ini sebagai *sycophancy*, yaitu perilaku di mana sistem AI lebih mengutamakan kesepakatan dengan pengguna daripada keakuratan fakta. Kecenderungan ini semakin diperkuat selama proses pelatihan, karena model-model tersebut diberi penghargaan atas interaksi yang dianggap pengguna sebagai interaksi yang sopan, menyenangkan, dan memberikan pengakuan.
Laporan tersebut juga menemukan bahwa meskipun model-model terkemuka menunjukkan kinerja yang baik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah mapan di bidang ilmu iklim, kemampuan mereka dalam menganalisis informasi yang lebih kompleks menurun secara signifikan.
Terkait pertanyaan seputar kebijakan iklim individual, seperti apakah penerapan harga karbon akan mengurangi pemanasan global yang diproyeksikan, model dengan kinerja terbaik mencapai akurasi sebesar 94,5%.
Namun, ketika diminta untuk menilai bagaimana dua kebijakan tersebut akan saling berinteraksi dan apakah efek gabungannya akan melebihi, lebih rendah dari, atau sama dengan jumlah efek masing-masing kebijakan, tingkat akurasi rata-rata turun menjadi 33,8% — hanya sedikit di atas angka 33,3% yang diharapkan dari tebakan acak.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa model kecerdasan buatan (AI) belum dapat secara andal mengevaluasi interaksi antarberbagai kebijakan iklim, suatu pertimbangan penting bagi pemerintah yang sedang menyusun strategi iklim yang komprehensif.
Kesenjangan bahasa menjadi tantangan lain. Dari lima model yang diuji dalam 13 bahasa, akurasi rata-rata mencapai 88,6% dalam bahasa Inggris, namun turun menjadi 86,7% dalam bahasa Indonesia, 83,6% dalam bahasa Hindi dan Bengali, 81,4% dalam bahasa Urdu, serta 78,3% dalam bahasa Swahili.
Para peneliti mengaitkan ketimpangan ini sebagian dengan perbedaan kualitas dan kuantitas data pelatihan yang tersedia dalam berbagai bahasa. Mereka memperingatkan bahwa masyarakat di wilayah-wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim mungkin akan menghadapi ketidaksetaraan dalam hal akses terhadap informasi iklim yang dapat diandalkan.
COP31 luncurkan komitmen global terkait AI
Dengan latar belakang tersebut, Kepemimpinan COP31 meluncurkan “Antalya Artificial Intelligence Pledge” dalam sebuah Pertemuan Meja Bundar Tingkat Tinggi tentang Aksi Digital Ramah Lingkungan pada hari Senin, yang bertujuan untuk mendorong pemerintah, perusahaan, dan organisasi agar memastikan bahwa kecerdasan buatan (AI) berkontribusi pada aksi iklim sekaligus meminimalkan jejak lingkungannya.
Kerangka kerja sukarela ini mengidentifikasi empat bidang tindakan: energi dan infrastruktur berkelanjutan untuk AI; perancangan dan pengelolaan AI yang bertanggung jawab sepanjang siklus hidupnya; penilaian dan pelaporan dampak lingkungan sistem AI; serta peningkatan dukungan keuangan dan teknis bagi tindakan iklim yang didukung AI, terutama di negara-negara berkembang, negara-negara paling kurang berkembang, dan Negara-Negara Kepulauan Kecil yang Sedang berkembang (SIDS).
Para penandatangan juga dapat membuat komitmen khusus yang mencakup pengungkapan informasi terkait energi dan lingkungan, listrik terbarukan untuk infrastruktur AI, persyaratan pusat data ramah lingkungan, desain AI yang efisien dalam penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah elektronik, pengembangan keterampilan, dan kapasitas komputasi.
Pemerintah, lembaga akademis, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan sektor swasta telah menandatangani ikrar tersebut, dengan komitmen sukarela tambahan yang diumumkan pada saat peluncurannya.
Sekretaris Jenderal Uni Telekomunikasi Internasional (ITU), Doreen Bogdan-Martin, mengatakan bahwa AI dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengatasi krisis iklim, namun harus diterapkan secara bertanggung jawab.
“Antalya AI Pledge memacu tindakan internasional menuju inovasi AI yang berkelanjutan dan akuntabel, yang memberikan manfaat bagi semua orang, terutama negara-negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif PBB untuk Perubahan Iklim, Simon Stiell, memperingatkan bahwa jejak energi dan emisi industri AI yang semakin meningkat tidak boleh mengganggu pencapaian tujuan iklim global.
Dalam sesi diskusi meja bundar yang sama, Stiell menggambarkan AI dan teknologi-teknologi baru lainnya sebagai pedang bermata dua, yang memiliki potensi besar untuk mempercepat solusi iklim, namun juga membawa risiko lingkungan dan sosial yang signifikan.
Dia menyoroti meningkatnya permintaan listrik dari pusat data, sekaligus memperingatkan bahwa jika permintaan tersebut dipenuhi dengan bahan bakar fosil, emisi akan meningkat dan target iklim akan semakin sulit tercapai.
Beberapa pengembang, katanya, beralih ke pembangkit listrik tenaga gas di lokasi proyek untuk mengatasi kendala jaringan listrik. Namun, mengalihkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dari jaringan listrik tidak menghilangkan emisinya.
Stiell juga menyoroti kekhawatiran terkait dampak pusat data terhadap masyarakat setempat, termasuk tekanan terhadap sumber daya air, biaya listrik, dan lingkungan.
“Manfaat kecerdasan buatan harus lebih besar daripada biayanya yang terus meningkat. Dan manfaat tersebut harus dirasakan oleh setiap negara,” katanya.
Ia menyerukan kepada perusahaan-perusahaan teknologi agar menyelaraskan strategi bisnis dan investasi mereka dengan Perjanjian Paris, menetapkan target iklim yang kredibel, meningkatkan efisiensi energi, serta mengungkapkan data konsumsi energi dan air mereka.
Pusat data juga sebaiknya menggunakan energi terbarukan, dengan pengembangan pembangkit listrik bersih tambahan yang sejalan dengan meningkatnya permintaan, tanpa membebankan biaya infrastruktur kepada rumah tangga atau sektor ekonomi lainnya.
“Peningkatan efisiensi memang disambut baik, tetapi hal itu harus berujung pada penurunan emisi total, meskipun industri ini terus berkembang,” kata Stiell.
Dia lebih lanjut memperingatkan bahwa klaim mengenai pengurangan emisi di masa depan berkat penerapan AI tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan meningkatnya polusi saat ini.
Pastikan negara-negara berkembang dapatkan manfaat
Stiell menekankan bahwa pengembangan AI juga harus mengatasi kesenjangan yang semakin melebar antara negara-negara yang memiliki akses ke teknologi canggih dan negara-negara yang kekurangan dana, kapasitas komputasi, serta data yang andal.
Ia menyerukan pengembangan alat-alat AI yang terjangkau dan efisien, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan negara-negara berkembang, termasuk aplikasi yang memberikan peringatan dini banjir, membantu petani bersiap menghadapi kekeringan, serta meningkatkan integrasi tenaga angin dan tenaga surya ke dalam jaringan listrik.
Sebagai contoh, ia menyoroti CLIMAID, yang dikembangkan oleh Upendo Ernest Lyimo dari Tanzania, yang berhasil meraih Penghargaan AI untuk Aksi Iklim PBB tahun ini.
Inisiatif ini memadukan AI, informasi satelit, dan data lokal untuk mendukung penilaian risiko iklim serta perencanaan adaptasi.
Stiell mengatakan bahwa negara-negara berkembang harus berperan dalam membentuk masa depan AI dan menikmati manfaatnya, alih-alih hanya menjadi konsumen dari teknologi yang dikembangkan di tempat lain.
Masalah ini diperkirakan akan tetap menjadi bagian dari agenda iklim internasional bahkan setelah COP31. Stiell mencatat bahwa AI juga akan menjadi sorotan utama selama masa kepresidenan Inggris di G20 tahun depan.
Temuan UNESCO-UCL semakin memperkuat perlunya langkah-langkah pengamanan seiring dengan semakin pentingnya peran AI sebagai sumber informasi iklim. Meskipun teknologi ini dapat mendukung pendidikan, penelitian, dan keterlibatan masyarakat, laporan tersebut mengingatkan bahwa teknologi ini tidak boleh menggantikan peran para ilmuwan, sumber informasi yang terverifikasi, verifikasi fakta berbasis bukti, atau model kebijakan iklim yang telah tervalidasi. (nsh)
Foto banner: Laporan UNESCO


