SIDS hanya kebagian 0,2 persen dana iklim

Ketimpangan akses pembiayaan masih menjadi persoalan besar dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Negara-negara berkembang kepulauan kecil (SIDS) hanya menerima sekitar 0,2 persen dari total pendanaan iklim global untuk kebutuhan adaptasi, padahal kelompok negara tersebut menghadapi kerentanan tinggi terhadap kenaikan permukaan laut, badai, dan bencana hidrometeorologi.

Presiden Negosiasi COP31 sekaligus Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia Chris Bowen mengatakan, persoalan pendanaan iklim bukan semata-mata terletak pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kemampuan negara rentan untuk mengaksesnya.

“Pendanaan iklim hanya berfungsi jika masyarakat dapat mengaksesnya. Negara-negara Pasifik telah menjelaskan hambatan yang mereka hadapi. Hanya 0,2 persen dari pendanaan iklim dunia yang dialokasikan untuk negara-negara berkembang kepulauan kecil untuk adaptasi,” kata Bowen dalam rangkaian COP31 di Antalya, Turki, Sabtu, 14 November.

Kesenjangan tersebut memperlihatkan tantangan pembiayaan yang dihadapi negara berkembang. Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB Simon Stiell mengatakan, banyak negara terjebak dalam lingkaran utang, bencana iklim, dan tingginya biaya modal. Ancaman bencana bahkan dapat meningkatkan biaya pinjaman sebelum suatu negara mengalami dampak langsung.

“Negara-negara berkembang yang rentan membutuhkan pembiayaan yang lebih terjangkau, lebih cepat. Investasi sedang tumbuh, tetapi harus menjangkau lebih banyak negara dan bermanfaat bagi lebih banyak orang di lebih banyak tempat,” ujar Stiell.

Menurut dia, kesepakatan mengenai target pembiayaan iklim global harus segera diterjemahkan menjadi akses pendanaan yang lebih sederhana dan adil. Tanpa perbaikan mekanisme penyaluran, peningkatan komitmen dana belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

Dorong pembiayaan yang bisa diakses

Upaya memperbaiki akses pembiayaan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Hari Keuangan dan Perdagangan COP31. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah Sustainable Urban Resilience Financing Facility (SURFF), sebuah fasilitas untuk membantu pemerintah dan kota mengubah prioritas ketahanan iklim perkotaan menjadi proyek yang siap memperoleh investasi.

Berbeda dengan pembentukan dana baru, SURFF dirancang sebagai mekanisme koordinasi dan implementasi yang menghubungkan negara dan pemerintah kota dengan sumber pembiayaan, keahlian teknis, serta dukungan pelaksanaan yang sudah tersedia.

Inisiatif tersebut mendapat dukungan dari sejumlah lembaga keuangan internasional, termasuk Bank Dunia, Bank Investasi Infrastruktur Asia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD).

Direktur Jenderal İLBANK Eyyüp Karahan mengatakan, mekanisme tersebut diharapkan dapat dikembangkan dari pengalaman Turki dan direplikasi di negara lain untuk memperkuat ketahanan iklim perkotaan.

Sementara itu, Presiden ADB Masato Kanda menegaskan dukungan lembaga ADB terhadap agenda implementasi COP31. Pembiayaan iklim, menurut dia, perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan, mempercepat pertumbuhan rendah karbon, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain SURFF, Program Pembangunan PBB (UNDP) juga mendorong inisiatif BRIDGE untuk menghubungkan prioritas iklim nasional dengan sumber investasi publik dan swasta.

Administrator UNDP Alexander De Croo mengatakan, banyak negara sebenarnya telah memiliki rencana iklim, sementara investor mempunyai modal. Tantangannya adalah mempertemukan keduanya melalui proyek yang layak dibiayai.

BRIDGE akan mengandalkan kepemimpinan negara peserta, dukungan pendanaan, serta keahlian teknis UNDP yang memiliki jaringan di 170 negara.

Petani muda juga butuh modal

Persoalan akses pembiayaan tidak hanya dihadapi oleh pemerintah dan pembangunan infrastruktur perkotaan. Sektor pertanian juga membutuhkan dukungan modal untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga ketahanan pangan.

Peluncuran Back Future Farmers dalam COP31 mempertemukan generasi muda, pembuat kebijakan, lembaga pendanaan, dan pemimpin industri. Program tersebut bertujuan membantu petani muda mengembangkan gagasan pertanian menjadi usaha yang layak secara komersial dan berkelanjutan.

Akses terhadap pembiayaan dinilai penting agar generasi petani berikutnya mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan iklim, serta menjaga keberlanjutan komunitas pedesaan.

Di sisi lain, kerja sama antara sektor keuangan dan kebijakan iklim juga diperkuat melalui Jaringan untuk Penghijauan Sistem Keuangan (NGFS). Forum yang dipandu Gubernur Bank Sentral Republik Turki, Fatih Karahan, bersama Ketua NGFS, Olaf Sleijpen, tersebut membahas risiko ekonomi dan keuangan akibat perubahan iklim serta transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Presiden EBRD Odile Renaud-Basso mengatakan transisi hijau merupakan peluang ekonomi besar untuk membangun perekonomian yang lebih tangguh, efisien, dan kompetitif. Karena itu, kerja sama antarbank pembangunan multilateral diperlukan untuk mempercepat realisasi aksi iklim dalam skala lebih luas. (Hartatik)

Foto banner: Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB Simon Stiell, Ketua Negosiasi COP31 Chris Bowen, dan Ketua COP31 Murat Kurum menghadiri “Acara Tingkat Tinggi tentang Misi Belém ke-1.” (Foto: © Perubahan Iklim PBB – Kubilay Ciftci)

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles