Para aktivis iklim dan perwakilan masyarakat adat dari Australia, Nepal, Palestina, dan Afrika telah menyerukan pertanggungjawaban yang lebih besar dari pemerintah dan perusahaan terkait eksploitasi bahan bakar fosil, kerusakan lingkungan, serta dampak perubahan iklim yang semakin parah.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November, para aktivis tersebut menyatakan bahwa negosiasi iklim internasional gagal menangani realitas yang dihadapi oleh komunitas-komunitas rentan, terutama mereka yang terdampak oleh konflik, pengungsian, degradasi lingkungan, dan cuaca ekstrem.
Aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg, membuka konferensi pers tersebut dengan memperingatkan bahwa krisis iklim sudah menjadi masalah hidup dan mati, dengan konsekuensi yang terjadi lebih cepat dan lebih parah daripada yang diperkirakan.
Dia menggambarkan krisis tersebut pada dasarnya sebagai masalah ketidakadilan, di mana masyarakat yang paling tidak bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca justru menanggung dampak terparah.
“Tindakan para pemegang kekuasaan di sini sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Thunberg, seraya menyerukan tindakan mendesak untuk mengatasi krisis yang semakin memburuk.
Rikki Dank, seorang Pemilik Tradisional suku Gudanji dan Wakaya dari Northern Territory, Australia, menyoroti dampak eksploitasi bahan bakar fosil terhadap tanah dan komunitas masyarakat adat.
Dank, yang sedang menggugat pemerintah Australia ke Komite Hak Asasi Manusia PBB terkait ekspor bahan bakar fosil, mengatakan bahwa wilayah adatnya sedang menjadi sasaran praktik fracking, yang mengancam sumber daya air, situs-situs suci, dan warisan budaya.
Dia mendesak Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk mendengarkan suara masyarakat adat yang menentang fracking serta perluasan proyek-proyek batu bara, minyak, dan gas.
“Perdana Menteri kita harus berhenti berbicara dan mulai mendengarkan,” katanya.
Dank juga mengingatkan agar tidak menganggap transisi ke energi bersih sebagai solusi otomatis bagi komunitas adat, sambil memperingatkan bahwa meningkatnya permintaan akan logam tanah jarang dan mineral kritis berpotensi menimbulkan kembali kerusakan lingkungan dan sosial yang terkait dengan pertambangan konvensional.
Dia menyerukan agar masyarakat adat dan komunitas lokal dilibatkan dalam merumuskan solusi untuk mengatasi krisis iklim.
Masyarakat pegunungan tuntut penelitian iklim yang lebih intensif
Sagar Dhakal, seorang perwakilan dari Nepal, menyerukan agar ada dukungan internasional yang lebih besar bagi penelitian ilmiah dan sistem peringatan dini guna melindungi masyarakat pegunungan dari bencana terkait iklim yang semakin berbahaya.
Mengacu pada bencana-bencana yang baru-baru ini terjadi di Pegunungan Himalaya, Dhakal mengatakan bahwa penelitian telah mengidentifikasi retakan sepanjang 100 meter di sebuah gletser enam bulan sebelum terjadinya bencana besar, namun peringatan tersebut baru disadari 20 hari setelah kejadian.
Ia membandingkan pengalaman Nepal dengan Swiss, di mana penelitian dan pemantauan telah memungkinkan pihak berwenang mengevakuasi penduduk dari desa Blatten dua hari sebelum terjadinya longsor yang dipicu oleh gletser dan berpotensi menimbulkan kerusakan parah.
Dhakal mengatakan Nepal telah mengalami kerugian yang cukup besar, dengan menyebutkan bahwa sekitar 7.000 orang dari lebih dari 34 negara terdampak bencana tersebut.
Dia memperingatkan bahwa sekitar 90 persen gletser di Nepal menghadapi risiko bencana serupa, terutama di daerah aliran Sungai Koshi.
Nepal, Bhutan, dan Kirgistan secara bersama-sama telah mendesak agar disusun agenda khusus mengenai pegunungan dan perubahan iklim pada COP31, namun usulan tersebut belum mendapat persetujuan, katanya.
“Kita perlu memperdalam pemahaman ilmiahnya. Kita perlu memperdalam penelitiannya,” kata Dhakal, seraya mendesak negara-negara maju dan komunitas internasional untuk mendukung negara-negara pegunungan yang rentan dalam mengidentifikasi dan mencegah bencana di masa depan.
Aktivis Palestina kaitkan bahan bakar fosil dengan konflik
Mohammad Usrof, pendiri Palestinian Institute for Climate Strategy (PICS), mengaitkan rantai pasokan bahan bakar fosil dengan konflik yang sedang berlangsung di Palestina, dengan berpendapat bahwa struktur ekonomi yang sama yang mendorong perubahan iklim juga turut mempertahankan kekerasan dan kerusakan lingkungan.
Dia mengatakan bahwa kehancuran di Gaza bukan hanya merupakan bencana kemanusiaan, tetapi juga ekosida, dengan mengutip pengungsian sekitar 70.000 keluarga akibat hujan lebat, di mana para penghuni tempat penampungan darurat harus menghadapi kondisi yang semakin sulit.
Usrof menuduh beberapa negara memasok sumber daya energi yang menopang sistem militer dan kelistrikan Israel, dengan menyebut Turki, Kolombia, dan Afrika Selatan sebagai beberapa negara yang terlibat dalam rantai pasokan bahan bakar fosil.
Dia juga menyoroti gerakan buruh internasional yang menentang pengiriman-pengiriman tersebut, dengan mengatakan bahwa para pekerja pelabuhan di lebih dari 30 negara telah melakukan aksi pada 30 Oktober untuk mencegah pengiriman bahan bakar.
Sebagai perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Palestina, ia mengemukakan tiga tuntutan dalam COP31: menangguhkan keanggotaan Israel dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan sistem PBB secara lebih luas; menghentikan eksploitasi sumber daya energi Palestina; serta memberlakukan embargo energi menyeluruh terhadap pasokan yang ditujukan kepada Israel.
Dia juga menyambut baik keputusan Dana Petroleum untuk menarik diri dari konsorsium yang berupaya mengeksploitasi gas di perairan Palestina dan menyebutnya sebagai contoh dampak dari tekanan yang diberikan oleh para pekerja dan masyarakat sipil.
“Tidak ada keadilan iklim tanpa pembebasan Palestina,” kata Usrof.
Masyarakat Afrika tuntut ganti rugi dan pertanggungjawaban
Celine Isimbi, seorang aktivis yang mewakili komunitas Afrika dan keturunan Afrika, mengkritik proses iklim internasional karena hanya menghasilkan komitmen politik tanpa memberikan perbaikan yang berarti bagi komunitas-komunitas yang mengalami dampak perubahan iklim dan industri ekstraktif.
Berdasarkan pengalaman keluarganya yang terpaksa mengungsi, ia menjelaskan bagaimana konflik, eksploitasi kolonial, dan kerusakan lingkungan telah memperparah kerentanan yang dialami dari generasi ke generasi.
Dia menyebutkan kekeringan yang semakin parah yang memengaruhi komunitas penggembala di wilayah Tanduk Afrika, meningkatnya kerawanan pangan, dan semakin banyaknya pengungsian, sementara pemerintah terus gagal memenuhi komitmen keuangan mereka.
Isimbi juga mengkritik peran lembaga keuangan, perusahaan asuransi, perusahaan pertambangan, dan pemerintah dalam mendanai serta memfasilitasi ekstraksi bahan bakar fosil dan militerisasi.
Dia secara khusus menyebut Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris karena peran historis dan berkelanjutan mereka dalam mendukung industri ekstraktif dan operasi bahan bakar fosil.
Dia berpendapat bahwa keadilan iklim menuntut penanganan sistem ekonomi dan politik yang menjadi akar kerusakan lingkungan, alih-alih hanya mengandalkan komitmen-komitmen bertahap dalam perundingan internasional.
“Kami tidak berada di sini untuk mengemis sisa-sisa,” kata Isimbi, seraya menyerukan pengembalian tanah, air, sumber daya alam, dan hak-hak yang telah dirampas dari masyarakat adat dan komunitas keturunan Afrika.
Dia memperingatkan agar COP berikutnya tidak hanya berfokus pada implementasi tanpa memastikan bahwa komunitas-komunitas rentan memiliki akses terhadap pendanaan dan kemampuan untuk mengambil keputusan mengenai masa depan mereka sendiri.
Para pembicara secara bersama-sama mendesak pemerintah untuk tidak hanya sekadar membuat komitmen diplomatik, melainkan juga menangani keterkaitan antara ketergantungan pada bahan bakar fosil, pertambangan, militerisasi, pengungsian, dan kerusakan lingkungan.
Intervensi mereka menyoroti meningkatnya tuntutan dari masyarakat sipil akan tindakan iklim yang tidak hanya terbatas pada pengurangan emisi, tetapi juga mencakup hak asasi manusia, kedaulatan masyarakat adat, akuntabilitas, serta ganti rugi bagi komunitas-komunitas yang menanggung dampak krisis iklim. (nsh)
Foto banner: © UN Climate Change – Kubilay Citfci
