Ironi delegasi Indonesia di COP31 gemuk, rapor iklim merosot

Rombongan pemerintah Indonesia yang menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Turki menuai sorotan. Sebab jumlahnya terbilang besar, meliputi 193 orang delegasi (party) ditambah 793 peserta tambahan (party overflow).

“Total rombongan Indonesia yang terdaftar di COP 31 sebanyak 978 orang. Jumlah perwakilan atas nama Indonesia ini terbanyak ke-5 di dunia. Bahkan jumlah ini juga lebih banyak dibandingkan saat COP30 UNFCCC di Belém, Brasil pada 2025, yakni 565 orang,” tulis JustCOP dikutip dari Instagramnya, Sabtu, 14 November.

JustCOP memaparkan 5 negara dengan rombongan terdaftar terbanyak saat COP 31. Urutan pertama dari Turki selaku tuan rumah sebanyak 2.950 orang. Lalu disusul Brasil pada urutan kedua sebanyak 1.994 orang. Urutan ketiga berasal dari Nigeria sebanyak 1.506 orang. Selanjutnya, Tiongkok berada di urutan keempat dengan 1.021 orang. Dan Indonesia berada di urutan kelima terbanyak yang mengirimkan 978 orang.

Rombongan dari Indonesia ini terdiri atas perwakilan pemerintah 559 orang (57,1%), swasta/bisnis 311 orang (31,79%), peneliti/akademik 36 orang (3,6%), CSO 36 orang (3,6%), organisasi internasional 17 orang (1,7%), media 17 orang (1,7%), dan KOL/content creator 2 orang (0,2%).

“Rombongan besar tapi hasilnya nihil. Peringkat Indonesia justru jeblok, angka rapor iklimnya merah,” imbuh JustCOP.

Adapun peringkat yang dimaksud itu adalah rapor Indonesia dalam laporan Climate Change Performance Index (CCPI) 2027 yang dirilis oleh Germanwatch dan NewClimate Institute pada November 2026 di sela-sela COP31.

Setiap tahun, Indeks Kinerja Perubahan Iklim (CCPI) menilai kinerja mitigasi iklim dari 64 negara ditambah Uni Eropa, yang secara bersama-sama mencakup lebih dari 90% emisi gas rumah kaca global. Indeks ini menilai empat kategori: emisi gas rumah kaca, energi terbarukan, penggunaan energi, dan kebijakan iklim. Kategori terakhir dinilai oleh sekitar 500 pakar di seluruh dunia. Indeks ini telah diterbitkan setiap tahun selama lebih dari 20 tahun dan merupakan alat analisis yang banyak digunakan dalam politik, akademisi, dan pasar keuangan.

Indonesia tergolong ke dalam kelompok negara berperingkat rendah (low performer), bersama dengan beberapa negara G20 lain seperti Afrika Selatan dan Italia, yang posisinya berada di bawah kelompok negara dengan peringkat menengah. Laporan CCPI 2027 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 51, turun 8 peringkat dari posisi 43 tahun lalu.

Indonesia memperoleh nilai rendah pada keempat indikator utama penilaian mitigasi iklim: emisi gas rumah kaca (GHG), penggunaan energi, energi terbarukan, dan kebijakan iklim. Pada emisi GRK, Indonesia mendapat penilaian rendah, dipengaruhi oleh tren emisi nasional yang masih naik serta ketergantungan yang kuat pada bahan bakar fosil.

Indikator energi terbarukan: Indonesia dinilai rendah karena transisi energi hijau masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas dan regulasi pasar. Lalu, indikator penggunaan energi: Indonesia mendapat penilaian rendah dalam efisiensi energi per kapita. Kemudian, kategori kebijakan terkait iklim juga dinilai rendah akibat belum adanya rencana yang tegas dan mengikat secara hukum untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara.

Sementara itu, Koordinator Pengampanye Eksekutif Nasional WALHI Indonesia, Uli Arta Siagian, menilai besarnya perwakilan kalangan bisnis pada rombongan Indonesia yang menghadiri COP31 menunjukkan bahwa agenda iklim di negara ini dikendalikan oleh kepentingan korporasi.

“Ini yang kita sebut sebagai corporate power, di mana korporasi membajak kepentingan-kepentingan publik guna mendapatkan benefit yang besar dari kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu harus diarahkan kepada kepentingan publik, bukan kepentingan bisnis mereka,” jelas Uli. (Hartatik)

Foto banner: © UN Climate Change – Kiara Worth

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles