Jakarta — Indonesia harus mempercepat dekarbonisasi industri guna menjaga daya saing ekspornya seiring dengan semakin ketatnya persyaratan pasar global terhadap produk-produk rendah karbon, demikian disampaikan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) pada Kamis, 9 Oktober.
Dalam studi terbarunya yang berjudul “Indonesia Industrial Decarbonization Outlook 2027”, lembaga pemikir bidang energi tersebut mendesak pemerintah untuk menjadikan dekarbonisasi industri sebagai prioritas pembangunan nasional, yang didukung oleh pemantauan emisi yang lebih ketat, efisiensi energi, pasokan energi bersih, serta insentif bagi investasi rendah karbon.
Sektor manufaktur menyumbang sekitar 19,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, menyerap 13,86 persen angkatan kerja nasional, dan menghasilkan sekitar 74 persen ekspor non-minyak dan gas. Namun, sektor ini juga merupakan sumber emisi utama, dengan menghasilkan sekitar 382 juta ton karbon dioksida pada tahun 2023, setara dengan 32,9 persen dari total emisi nasional, menurut studi tersebut.
“Dekarbonisasi industri juga semakin menentukan daya saing perdagangan,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, pada acara peluncuran studi tersebut di Jakarta.
Mekanisme penyesuaian karbon antarbatas atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa memasuki fase definitifnya pada Januari 2026, sehingga eksportir Indonesia berpotensi menghadapi biaya karbon yang diperkirakan mencapai 208,1 juta dolar AS, dan dapat meningkat menjadi 288,4 juta dolar AS jika cakupan mekanisme tersebut diperluas, demikian menurut IESR. Risiko tersebut terutama berdampak pada industri besi dan baja, namun dapat meluas ke subsektor lainnya.
IESR memperingatkan bahwa data emisi yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko keuangan bagi para eksportir. Teknologi produksi baja Indonesia yang menggunakan tungku peleburan (blast furnace) dan tungku oksigen dasar (basic oxygen furnace) (BF-BOF) diperkirakan menghasilkan 2,08 hingga 2,33 ton setara karbon dioksida (CO₂e) per ton produk. Namun, tanpa data emisi yang terverifikasi, eksportir dapat dikenakan nilai default Uni Eropa sebesar 8,21 hingga 10,02 ton CO₂e per ton.
Lembaga think tank tersebut menyerukan adanya sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang lebih andal guna memastikan bahwa biaya karbon mencerminkan emisi industri yang sebenarnya.
Efisiensi buka peluang penghematan biaya
Dekarbonisasi industri tidak selalu memerlukan teknologi yang mahal, kata IESR. Meningkatkan efisiensi energi dan bahan dapat mengurangi emisi sekaligus menghasilkan penghematan finansial.
Beralih ke teknologi tungku busur listrik berbasis besi tua dalam produksi baja dapat menghemat sekitar 90 dolar AS per ton CO₂ yang dihindari, sementara mengurangi kandungan klinker dalam semen dapat menghemat 61 dolar AS per ton. Meningkatkan efisiensi dalam proses pengecoran otomotif dapat menghasilkan penghematan sekitar 49 dolar AS per ton CO₂ yang dihindari, menurut studi tersebut.
Langkah-langkah menjanjikan lainnya meliputi pompa panas untuk pemanasan industri bersuhu rendah serta motor listrik yang lebih efisien, yang menyumbang sekitar 72 persen dari konsumsi listrik di sektor industri.
Namun, keterbatasan kapasitas teknis, kurangnya informasi, dan insentif investasi yang lemah terus menghambat penerapan teknologi tersebut. Perusahaan sering kali lebih memprioritaskan biaya awal daripada biaya operasional selama masa pakai suatu teknologi, kata Fabby.
IESR berpendapat bahwa strategi dekarbonisasi harus mencerminkan perbedaan dalam tingkat kesiapan teknologi, kondisi ekonomi, dan kemampuan perusahaan, serta persyaratan yang ditetapkan oleh pasar ekspor dan rantai pasokan global.
Perlu reformasi kebijakan
Lembaga think tank tersebut menyatakan bahwa kebijakan yang ada saat ini tidak memberikan insentif yang memadai untuk dekarbonisasi industri. Standar Industri Hijau Indonesia masih bersifat sukarela, insentif fiskal untuk teknologi rendah karbon masih kurang memadai, dan pengadaan barang/jasa pemerintah belum dilengkapi dengan spesifikasi wajib yang ketat terkait rendah karbon. Fasilitas industri juga belum tercakup dalam sistem perdagangan emisi, yang saat ini berfokus pada pembangkit listrik.
Dalam jangka pendek, IESR merekomendasikan empat prioritas: mengintegrasikan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) emisi; memperkuat dan secara bertahap menjadikan Standar Industri Hijau sebagai ketentuan wajib; memasukkan target kinerja karbon ke dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN); serta mempercepat efisiensi energi, substitusi bahan dan bahan bakar, elektrifikasi, dan pemasangan panel surya atap.
Pemerintah juga sebaiknya menerapkan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan di sektor-sektor yang siap memasok produk-produk rendah karbon, termasuk semen, guna mendorong permintaan pasar.
Dalam jangka panjang, transformasi industri akan membutuhkan pasokan listrik yang lebih ramah lingkungan, pembiayaan transisi, serta pengembangan teknologi seperti hidrogen rendah karbon dan penangkapan, pemanfaatan, serta penyimpanan karbon (CCUS).
IESR menyatakan bahwa penetapan target jangka panjang yang jelas serta pemberian bantuan teknis, insentif, dan akses terhadap pembiayaan akan memungkinkan industri-industri Indonesia untuk mengurangi emisi sambil tetap mempertahankan daya saing, menjaga akses ke pasar ekspor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (nsh)
Foto banner: IESR
