Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan nikel di wilayah Papua Barat Daya. Satu-satunya yang tetap beroperasi, PT Gag Nikel, kini berada di bawah pengawasan ketat. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Selasa, 10 Juni, sebagai tindak lanjut hasil rapat terbatas (ratas) dan koordinasi lintas kementerian.
“Mempertimbangkan semua aspek secara komprehensif, Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP—di luar PT Gag Nikel—dicabut. Saya langsung berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan untuk proses teknis pencabutannya,” tegas Bahlil.
Kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Bahlil mengatakan bahwa alasan pemerintah tidak mencabut izin usaha pertambangan (IUP) berupa kontrak karya PT GAG Nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, adalah karena perusahaan dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Nurham. Keempatnya dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup dan tidak sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas pemerintah.
“Walaupun Gag tidak kita cabut, atas arahan Presiden, pengawasannya akan kita lakukan secara khusus. Amdalnya harus ketat, reklamasi harus dijalankan dengan disiplin, dan yang paling penting, tidak boleh merusak terumbu karang,” tegas Bahlil.
Alasan lingkungan dan perlindungan kawasan wisata dunia
Langkah pencabutan IUP ini bukan keputusan mendadak, melainkan bagian dari proses panjang penertiban kawasan hutan yang ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Selain menjaga kepatuhan hukum, keputusan ini juga memperkuat posisi Raja Ampat sebagai kawasan konservasi dan destinasi wisata kelas dunia.
“Setelah kami cek ke lapangan, kawasan-kawasan ini harus dilindungi. Presiden secara khusus memberi perhatian agar Raja Ampat tetap menjadi destinasi wisata global dan pusat keanekaragaman hayati laut,” ujar Bahlil.
Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan geowisata terpenting di dunia. Pemerintah Indonesia telah menetapkannya sebagai Geopark Nasional pada 2017, dan UNESCO mengakui status tersebut secara global pada 2023.
Pemerintah juga mengakui kontribusi masyarakat dan aktivis yang aktif menyuarakan penolakan atas eksploitasi sumber daya alam di wilayah konservasi Raja Ampat. Masukan dari masyarakat dan pemantauan yang gencar di media sosial menjadi salah satu pertimbangan pemerintah.
“Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat dan para pegiat media sosial yang terus memberikan masukan kepada pemerintah. Aspirasi publik sangat penting dalam pengambilan keputusan ini,” kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. (Hartatik)
Foto banner: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berbicara kepada media, 27 Mei 2025. (Sumber: ESDM)
