Jakarta – Kelompok masyarakat sipil Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan pengambilalihan hutan oleh masyarakat adat yang sedang berlangsung, dengan peringatan bahwa target pengakuan resmi akan menjadi sia-sia jika praktik pengambilalihan lahan yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan besar dan ekstraktif tidak dihentikan.
Pernyataan yang dikeluarkan oleh JustCOP, koalisi masyarakat sipil yang memperjuangkan tata kelola iklim berbasis hak dan demokratis, pada Minggu, 9 November, menanggapi pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni selama KTT Global United for Wildlife dan Rapat Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro pada 4 November.
Di forum yang dihadiri oleh Pangeran William dan delegasi global, Menteri menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru antara tahun 2025 dan 2029, didukung oleh Tim Tugas Khusus yang dibentuk pada Maret 2025. Ia menggambarkan pengakuan hutan adat sebagai inti dari strategi Indonesia dalam memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis komunitas, mengutip data SOIFO 2024 yang menunjukkan bahwa pengakuan tersebut dapat mengurangi deforestasi sebesar 30–50 persen.
Raja Juli Antoni juga menekankan peran Masyarakat Adat dan komunitas lokal sebagai “penjaga sejati hutan kita,” dan menyerukan peningkatan kerja sama lintas batas untuk mengatasi perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi. Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements, menyambut baik komitmen berani Indonesia, menggambarkannya sebagai contoh kepemimpinan dalam melindungi manusia dan planet ini.
Organisasi masyarakat sipil, bagaimanapun, berargumen bahwa komitmen-komitmen ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL dan Koordinator Sekretariat Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), mengatakan bahwa pengambilalihan lahan yang terus berlanjut mengancam target pengakuan. “Percuma mengakui 1,4 juta hektare hutan adat, tetapi proyek-proyek raksasa mencaplok tanah ulayat yang jauh lebih luas ketimbang angka itu,” katanya.
Kelompok-kelompok menunjuk pada skema perkebunan pangan, perkebunan energi dan karbon, serta proyek pertambangan sebagai faktor utama yang menyebabkan pengusiran. Di Merauke, Papua Selatan, pengembangan perkebunan pangan yang berstatus Proyek Strategis Nasional telah menggeser hutan yang telah lama dihuni oleh suku Yei dan Malind Anim. Di Halmahera Timur, Maluku Utara, warga Maba Sangaji yang menentang perluasan pertambangan menghadapi kriminalisasi.
Hambatan struktural tambahan muncul di wilayah-wilayah di mana wilayah adat tumpang tindih dengan zona konservasi, menurut Badan Pendaftaran Wilayah Adat (BRWA). Tumpang tindih semacam ini menghambat pemerintah daerah untuk memberikan pengakuan resmi. Di Colol, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagian lahan kopi yang dikelola komunitas berada di dalam Taman Wisata Alam Ruteng, memicu konflik berkepanjangan, termasuk insiden “Rabu Berdarah” pada 2004 yang menewaskan enam petani dan penuntutan terhadap pemimpin komunitas Mikael Ane.
Erasmus Cahyadi Terre, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Politik dan Hukum di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengatakan bahwa target pemerintah masih kecil dibandingkan dengan 33 juta hektar wilayah masyarakat adat yang terdaftar dalam sistem BRWA. Ia mendesak reformasi regulasi dan tindakan terkoordinasi antar kementerian untuk mempercepat pengakuan dan menyelesaikan konflik tanah yang sudah lama berlangsung, termasuk yang terkait dengan perluasan perkebunan bioethanol di Merauke.
Franky Samperante, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, menambahkan bahwa pengetahuan adat terus diabaikan sementara komunitas menghadapi kriminalisasi di dekat zona perkebunan komersial. Ia mendesak pemerintah untuk menghentikan penggunaan masyarakat adat sebagai alat diplomasi dalam negosiasi internasional dan sebaliknya memberikan perlindungan penuh atas hak-hak mereka.
Kelompok masyarakat sipil kembali menekankan urgensi untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) yang telah lama tertunda, guna mengakhiri sistem pengakuan bersyarat dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. (nsh)
Foto banner: Marga Kwipalo yang merupakan bagian dari Suku Yei di Merauke, Papua Selatan, menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menghancurkan hutan adat mereka. (Sumber: PUSAKA)
