oleh Roffie Kurniawan
Jakarta — Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah mendesak para menteri untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut, karena kabut asap tebal mengganggu kegiatan sekolah dan mengancam kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia serta negara-negara tetangga. Namun, pemerintah menolak seruan untuk menetapkan status bencana nasional, dengan alasan bahwa mereka masih mampu menangani krisis tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan kepada wartawan setelah rapat kabinet terbatas pada hari Senin bahwa pemerintah masih mampu menangani kebakaran tersebut. “Belum. Kami masih mampu mengatasinya,” katanya saat ditanya mengenai penetapan bencana nasional.
Dudung mengatakan bahwa Prabowo ingin kebakaran tersebut segera dipadamkan. Menurut laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, enam provinsi telah terdampak, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, dengan perhatian khusus tertuju pada Taman Nasional Tanjung Puting.
BNPB melaporkan bahwa 639,23 hektar masih terdampak kebakaran aktif, termasuk 513,89 hektar di dalam kawasan taman nasional, yang menjadi habitat bagi sekitar 6.000 orangutan dan memiliki endapan gambut yang dalam.
“Bahkan ketika api tampak telah padam, panas dan bara api masih bisa tersisa di bawah tanah dan berkobar kembali nanti,” kata juru bicara BNPB Berton Panjaitan.
Dudung mengatakan bahwa helikopter telah dikerahkan, namun asap tebal menyulitkan operasi udara, sehingga sebagian besar upaya pemadaman kebakaran harus dilakukan oleh tim darat. Prabowo juga telah menginstruksikan pemerintah untuk mengalokasikan 70.000 personel polisi hutan guna menangani masalah-masalah terkait hutan, ujarnya.
Relawan tuntut bantuan segera
Tekanan publik semakin meningkat setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan para relawan pariwisata di Tanjung Puting berjuang memadamkan kebakaran dengan sumber daya yang terbatas.
Seorang relawan mengatakan bahwa kapasitas pemadaman kebakaran tidak memadai untuk mengendalikan api yang berkobar hebat dan menyerukan dilakukannya operasi berskala besar, pengerahan pesawat pengebom air, serta dukungan logistik. Relawan tersebut memperkirakan bahwa 54.000 hektar telah terbakar, namun angka tersebut sangat berbeda dengan luas area kebakaran aktif yang dilaporkan oleh BNPB dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Dalam sidang dengar pendapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli pada Senin, 12 Oktober, Daniel Johan, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas.
“Tiga bulan kebakaran hutan dan lahan bagaikan hidup di neraka bagi masyarakat yang terdampak,” katanya, seraya menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menetapkan status bencana nasional.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan 26 perusahaan telah ditetapkan sebagai sasaran sanksi, sementara lima atau enam perusahaan lainnya berpotensi menghadapi penangguhan atau pencabutan izin. “Bukan hanya perusahaan kecil, bahkan perusahaan besar pun — jika kami menemukan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan,” katanya.
Menhut memperingatkan bahwa curah hujan yang signifikan mungkin baru akan turun di beberapa wilayah di Indonesia pada pertengahan November atau Desember.
Kabut asap melintasi perbatasan, sekolah-sekolah ditutup
Kabut asap akibat kebakaran di Indonesia telah mengganggu kegiatan pendidikan dan memengaruhi kualitas udara di seluruh Asia Tenggara.
Di Kalimantan Barat, dilaporkan ratusan sekolah menangguhkan pembelajaran tatap muka, yang berdampak pada sekitar 200.000 siswa. The Jakarta Globe melaporkan bahwa 1,43 juta siswa di 12.874 sekolah di enam provinsi beralih ke pembelajaran daring karena Indeks Standar Polusi Udara melampaui angka 200. Save the Children melaporkan bahwa sekitar 12.800 sekolah telah ditutup.
Di negara bagian Sarawak, Malaysia, Indeks Polusi Udara mencapai 408 di Serian dan 407 di Kuching, jauh di atas ambang batas darurat sebesar 300. Pihak berwenang menutup 647 sekolah, yang berdampak pada hampir 200.000 siswa, dan mengimbau anak-anak untuk tetap berada di dalam rumah.
Indeks Standar Polutan Singapura dilaporkan mencapai 192 pada 9 Oktober, sementara kabut asap menyebar sejauh lebih dari 800 kilometer hingga ke Filipina, demikian dilaporkan oleh Reuters dan Business Mirror.
Malaysia dan Singapura menawarkan bantuan kepada Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada 8 Oktober bahwa ia telah menawarkan bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, sementara Singapura menawarkan dukungan berdasarkan Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Kuala Lumpur sedang menunggu tanggapan resmi dari Jakarta.
Ketika ditanya oleh Antara apakah tawaran-tawaran tersebut telah dibahas dalam rapat kabinet pada hari Senin, Dudung mengatakan bahwa hal itu belum dibahas.
Risiko kesehatan dan akuntabilitas perusahaan
Di tengah masyarakat yang terdampak di Indonesia, asap dan debu yang terus-menerus telah meningkatkan kekhawatiran terkait kesehatan masyarakat. Foto-foto yang beredar di media sosial memperlihatkan jalan-jalan di Pontianak, Kalimantan Barat, yang tertutup abu halus.
Data kesehatan yang dikutip oleh Reuters menunjukkan bahwa lebih dari 12,5 juta orang telah terpapar kabut asap. Jumlah kasus penyakit pernapasan yang dilaporkan meningkat menjadi 113.336 pada 9 September dan kemudian melampaui 170.000.
Pusat Pemantauan Kebakaran Global telah memperingatkan bahwa partikel-partikel halus dalam asap kebakaran gambut dapat menembus jauh ke dalam paru-paru.
Kelompok lingkungan WALHI juga mengkritik penanganan kebakaran tersebut, dengan alasan bahwa krisis ini mencerminkan masalah yang lebih mendalam dalam pengelolaan lahan dan penegakan hukum. Dalam pernyataan yang dirilis pada 3 September, WALHI mengatakan: “Kabut asap lintas batas tidak boleh lagi dianggap sebagai bencana musiman, melainkan sebagai krisis ekologis yang berujung pada ekosida.”
Menurut WALHI, 74% dari titik api yang tercatat di Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Organisasi tersebut menyebutkan terdapat 10.739 titik api di kawasan perkebunan kelapa sawit yang tercakup dalam hak tanam, 7.880 titik api di kawasan konsesi pertambangan, dan 6.905 titik api di kawasan konsesi kehutanan.
Dalam siaran pers pada 7 Oktober, WALHI mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk berperan lebih aktif, transparan, dan akuntabel dalam penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan. Seruan ini muncul setelah teridentifikasinya 372 badan usaha yang wilayah konsesinya menunjukkan indikasi kebakaran di delapan provinsi antara 1 Januari dan 6 September 2026.
Kelompok tersebut menyatakan bahwa temuan-temuan ini merupakan indikasi awal yang perlu diverifikasi, bukan bukti otomatis bahwa perusahaan-perusahaan tersebutlah yang menyulut kebakaran.
Kementerian Kehutanan juga telah menyatakan bahwa adanya titik panas tidak secara otomatis membuktikan identitas pelaku. Oleh karena itu, verifikasi di lapangan sangat penting, dan di sinilah peran Kepolisian sebagai penyidik menjadi sangat menentukan.
“Polisi tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat. Data mengenai titik rawan kebakaran dan izin-izin sudah tersedia di kementerian terkait dan harus diakses secara proaktif sebagai dasar penyelidikan. Inspeksi lapangan (pemeriksaan langsung di lapangan) harus segera dilakukan, karena bukti-bukti kebakaran hutan dan lahan cepat menghilang,” kata Teo Reffelsen, Manajer Bidang Hukum dan Advokasi di WALHI Nasional.
Apakah bencana karhutla saingi bencana tahun 2015?
Skala musim kebakaran saat ini telah memicu kekhawatiran bahwa kejadian ini bisa mendekati bencana dahsyat tahun 2015.
Menurut Carbon Brief, yang mengutip peneliti kebakaran Guido van der Werf, kebakaran di Indonesia diperkirakan telah menghasilkan 76 juta metrik ton karbon hingga 7 September 2026.
Jumlah titik panas juga memicu kekhawatiran. Antara 1 Agustus dan 8 September, tercatat 13.443 titik panas, dibandingkan dengan 9.454 titik panas pada periode yang sama di tahun 2015, menurut data yang dikutip dalam laporan tersebut.
Global Fire Monitoring Center melaporkan bahwa kebakaran pada tahun 2015 menghanguskan sekitar 2,61 juta hektar dan melepaskan sekitar 333 juta ton karbon.
Data saat ini belum menunjukkan bahwa pada tahun 2026 situasinya akan mencapai skala yang sama. Namun, kebakaran gambut yang terus berlanjut dan keterlambatan curah hujan telah meningkatkan kekhawatiran bahwa krisis ini dapat memburuk jika kondisi kering terus berlanjut.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan mengenai kondisi kering yang terkait dengan fenomena El Niño, yang menyebabkan musim hujan terlambat di banyak daerah.
Meningkatnya tekanan desak tindakan tegas
Rapat kabinet pada hari Senin menegaskan kembali prioritas yang telah ditetapkan pemerintah: memadamkan kebakaran secepatnya dan melindungi Taman Nasional Tanjung Puting.
Namun, masih ada pertanyaan apakah respons yang diberikan sudah sesuai dengan skala krisis tersebut. Pemerintah belum menetapkan status bencana nasional, dan menurut Dudung, tawaran bantuan internasional tidak dibahas dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, para relawan terus menyerukan penambahan sumber daya karena masyarakat menghadapi kualitas udara yang berbahaya, gangguan dalam proses pendidikan, dan masalah kesehatan yang semakin mengkhawatirkan.
Dengan kabut asap yang melintasi perbatasan negara, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak hanya sebatas memadamkan api. Negara ini juga harus melindungi kesehatan masyarakat, menegakkan peraturan lingkungan, dan menangani akar penyebab kebakaran yang terus berulang.
Foto banner: Personil BPBD Kabupaten Pinrang besama Pemadam Kebakaran memadamkan kebakaran hutan dan lahan pada Minggu, 11 Oktober 2026. Dokumentasi: BPBD Kabupaten Pinrang
Update 14 Okt. 2026, 21:20 – revisi posisi juru bicara BNPB
