AMAN: COP31 belum jamin keadilan bagi Masyarakat Adat

Agenda transisi energi dan penanganan krisis iklim berisiko menghadirkan persoalan baru bagi masyarakat adat apabila tidak disertai perlindungan hak atas tanah dan wilayah kelola mereka. Alih-alih menjadi solusi, sejumlah proyek yang mengatasnamakan energi bersih justru berpotensi memperluas tekanan terhadap wilayah adat.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Sabtu, 21 November, setelah mengikuti Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, yang berakhir pada Jumat. Organisasi tersebut menilai agenda transisi energi belum sepenuhnya menjamin keadilan bagi masyarakat yang selama ini menjaga hutan dan lingkungan.

Direktur Perluasan Partisipasi Publik Masyarakat Adat Pengurus Besar AMAN, Abdi Akbar, mengatakan bahwa masyarakat adat masih menghadapi kehilangan wilayah, kerusakan hutan, hingga kriminalisasi ketika mempertahankan hak-haknya. Situasi tersebut diperparah oleh berbagai proyek yang mengatasnamakan solusi iklim, termasuk pembangunan infrastruktur energi berskala besar.

Menurut dia, pengurangan emisi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengambil alih wilayah adat melalui proyek pertambangan mineral kritis, panas bumi, maupun pembangunan infrastruktur energi lainnya.

“Intinya, kami menuntut agar Masyarakat Adat diakui sebagai pemegang hak dan subjek politik yang berwenang menentukan masa depannya sendiri, bukan sekadar penerima manfaat dari kebijakan yang ditentukan oleh pihak lain,” kata Abdi.

AMAN menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa transisi energi belum sepenuhnya berjalan secara berkeadilan. Kebijakan iklim tidak cukup hanya mengejar target penurunan emisi, tetapi juga harus memastikan masyarakat yang terdampak memiliki kewenangan dalam menentukan masa depan wilayahnya.

Dalam perundingan COP31, AMAN juga menyoroti potensi melemahnya pengakuan terhadap kedudukan hukum dan hak kolektif masyarakat adat dalam rancangan keputusan presidensi. Abdi menolak setiap rumusan yang berpotensi mengaburkan hak masyarakat adat, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan hak atas persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa).

Di sisi lain, AMAN menilai pembahasan pendanaan iklim juga belum menjawab kebutuhan masyarakat adat. Selama ini, mekanisme pendanaan masih banyak dikendalikan oleh donor dan lembaga perantara. Masyarakat adat lebih sering ditempatkan sebagai penerima manfaat atau pelaksana proyek, bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana.

Karena itu, AMAN mendorong perubahan tata kelola pendanaan iklim melalui mekanisme pendanaan langsung. Dengan skema tersebut, masyarakat adat dapat menentukan prioritas, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya berdasarkan sistem tata kelola adat.

Dorong pengesahan UU Masyarakat Adat

Selain mendesak perubahan dalam kebijakan transisi energi dan pendanaan iklim, AMAN membawa tuntutan pengakuan serta perlindungan hak kolektif masyarakat adat ke COP31.

Abdi mengatakan, perlindungan tersebut terutama menyangkut hak atas tanah, wilayah adat, dan sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, salah satu langkah mendesak yang harus dilakukan pemerintah dan DPR adalah segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Menurut AMAN, kepastian hukum diperlukan agar masyarakat adat tidak terus berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan proyek pembangunan maupun kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

AMAN juga mengkritik hasil COP31 yang dinilai belum menunjukkan keberanian negara-negara untuk mengambil keputusan konkret dalam mengatasi krisis iklim. Perdebatan mengenai pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, pendanaan iklim, mitigasi, adaptasi, dan transisi energi berkeadilan masih terbentur perbedaan kepentingan antarnegara.

Bahkan, rancangan keputusan terbaru COP31 disebut menghilangkan rujukan eksplisit terhadap bahan bakar fosil. Kondisi tersebut memperlihatkan masih lebarnya kesenjangan antara ambisi global untuk menangani perubahan iklim dan kemauan politik negara-negara untuk mengambil tindakan nyata.

Abdi menilai konferensi iklim tidak boleh berhenti pada penambahan janji dan komitmen baru tanpa mekanisme pelaksanaan yang jelas.

“Kami kecewa dengan hasil COP31, kami tidak membutuhkan konferensi iklim yang sekadar menghasilkan janji baru. Kami membutuhkan keputusan yang dapat dilaksanakan, diukur, dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Bagi AMAN, keberhasilan aksi iklim tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar emisi dapat dikurangi, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut menghormati hak masyarakat adat sebagai penjaga wilayah dan ekosistem. Transisi energi yang mengorbankan masyarakat adat dinilai justru bertentangan dengan tujuan perlindungan lingkungan yang hendak dicapai. (Hartatik)

Foto banner: Delegasi AMAN Abdi Akbar (tiga dari kiri) sedang menyampaikan pandangannya saat menjadi panelis di salah satu forum diskusi COP31 Turki. Sumber: Dokumentasi AMAN

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles