COP31 didesak tak berpihak pada negara produsen energi fosil

Sejumlah negara mendesak Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 tetap berfokus pada penanganan krisis iklim, bukan mengakomodasi kepentingan negara-negara produsen bahan bakar fosil. Desakan tersebut menguat menjelang penyusunan dokumen akhir konferensi, terutama terkait komitmen pengurangan emisi, transisi energi, dan pendanaan iklim bagi negara-negara rentan.

Menteri Lingkungan Hidup Panama Juan Carlos Navarro secara tegas menyatakan negaranya tidak akan menyetujui deklarasi akhir COP31, apabila tidak memuat komitmen yang jelas untuk beralih dari bahan bakar fosil serta menjamin akses pendanaan iklim bagi negara-negara yang paling terdampak perubahan iklim.

Pernyataan itu disampaikan Navarro dalam konferensi pers bersama perwakilan sejumlah negara pada Jumat, 20 November, menjelang dirilisnya draf teks final COP31 di Antalya, Turki. Perwakilan Prancis, Belgia, Panama, Vanuatu, Spanyol, Pantai Gading, Swedia, Finlandia, dan Guatemala turut menyampaikan prioritas masing-masing agar tercermin dalam keputusan akhir konferensi.

“Kami tidak akan menyetujui, maupun menandatangani, dokumen akhir apa pun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kami,” kata Navarro kepada wartawan.

Ia menegaskan Panama akan terus memperjuangkan tuntutannya hingga negosiasi berakhir. Menurut dia, pendanaan iklim harus diprioritaskan bagi negara-negara miskin dan wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama negara-negara kepulauan kecil serta negara-negara Amerika Latin.

Navarro juga menyoroti tanggung jawab negara-negara penyumbang emisi terhadap kerusakan iklim.

“Mereka yang mencemari lingkungan akan menanggung akibatnya,” ujarnya.

Ketegangan kepentingan dalam negosiasi COP31 semakin terlihat setelah Amerika Serikat, China, dan Rusia menyerukan peningkatan produksi minyak dalam pertemuan pada Rabu, 18 November. Menanggapi hal tersebut, Navarro mengingatkan bahwa forum iklim PBB tidak seharusnya berubah menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan industri minyak.

“Ini adalah COP (Konferensi Para Pihak) tentang perubahan iklim. Kami tidak akan mengubah namanya menjadi Konferensi Uni Perminyakan,” katanya.

“This is the climate change COP. We are not going to change the name to the Conference of the Petroleum Union,” he said.

Menurut Navarro, orientasi negosiasi harus tetap pada percepatan aksi iklim, bukan pada kepentingan negara produsen maupun konsumen minyak. Ia bahkan menilai mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dalam COP perlu dievaluasi karena berpotensi dimanfaatkan oleh satu negara untuk menghambat kemajuan bersama.

“Konsensus berarti proses tersebut dapat dibajak oleh satu negara,” ujarnya.

Tuntutan hasil konkret

Desakan agar COP31 menghasilkan keputusan yang lebih ambisius juga disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Prancis, Monique Barbut. Ia menilai konferensi iklim kali ini harus menghasilkan kemajuan nyata dalam pengurangan emisi, pendanaan iklim, dan percepatan elektrifikasi bersih.

Barbut mengingatkan bahwa dampak kenaikan suhu bumi telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat, terutama di negara-negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim.

“Bagi banyak orang di dunia, ini sekarang adalah soal bertahan hidup, dan kita perlu mengatasi masalah ini,” kata Barbut

Prancis, lanjutnya, mendorong agar pembahasan COP31 tidak berhenti pada komitmen umum, tetapi juga mencakup penanganan emisi dari bahan bakar fosil, penguatan upaya pengurangan emisi metana, serta dukungan pendanaan yang memadai bagi negara-negara terdampak.

Barbut mengakui negara-negara maju memiliki tanggung jawab besar sebagai penyebab utama krisis iklim. Namun, negara berkembang dengan pertumbuhan emisi yang pesat juga dinilai perlu berkontribusi dalam upaya pendanaan iklim.

Meski demikian, Prancis akan mengukur keberhasilan COP31 berdasarkan kemajuan substantif dalam negosiasi iklim, bukan semata-mata pilihan kata atau rumusan tertentu dalam dokumen kesepakatan. (Hartatik)

Foto banner: Masyarakat sipil berunjuk rasa sebelum dimulainya sidang pleno penutupan (Foto: © UN Climate Change – Kiara Worth)

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles