COP31: Elektrifikasi dunia belum merata

Di tengah derasnya investasi energi bersih dan pembangunan infrastruktur listrik, sekitar 655 juta orang di dunia masih belum menikmati akses listrik. Kesenjangan tersebut menjadi pekerjaan besar dalam upaya mempercepat elektrifikasi global yang kembali mengemuka dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31.

Paket Pelaksanaan Elektrifikasi Agenda Aksi Iklim Global COP31 mencatat berbagai komitmen pemerintah, perusahaan, kota, dan lembaga keuangan untuk mempercepat peralihan menuju sistem energi berbasis listrik. Namun, besarnya investasi yang diumumkan belum serta-merta menjamin seluruh masyarakat memperoleh manfaat transisi energi.

Data dalam paket tersebut menunjukkan, Sustainable Energy for All (SEforALL) dan Universal Energy Facility telah mencapai lebih dari separuh target penyediaan 25.000 sambungan listrik baru pada 2028. Di Sierra Leone, program percepatan energi terbarukan di luar jaringan listrik direncanakan menambah 30.000 sambungan hingga 2028. Program itu diperkirakan menjangkau lebih dari 200.000 orang.

Meski demikian, skala kebutuhan masih jauh lebih besar dibandingkan dengan capaian yang dilaporkan. Sekitar 655 juta penduduk dunia belum memiliki akses listrik, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia yang dikutip dalam paket COP31.

Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB Simon Stiell mengatakan, elektrifikasi bukan hanya instrumen untuk menekan emisi gas rumah kaca. Peralihan tersebut juga berpotensi mengurangi biaya energi, memperbaiki kualitas udara, serta mengatasi ketimpangan akses energi.

“Elektrifikasi merupakan pendorong efisiensi yang sangat besar, membantu menurunkan polusi gas rumah kaca dan biaya energi, serta mengatasi ketidakadilan yang serius dalam akses energi,” kata Simon dalam pertemuan Tingkat Tinggi di COP31, Kamis, 19 November.

“Electrification is a huge efficiency booster, helping bring down greenhouse gas pollution and energy costs, and tackle grave injustices in energy access.”

Wakil CEO SEforALL Stefano Marguccio menilai, perluasan elektrifikasi harus dimulai dengan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap listrik yang andal, terjangkau, dan bersih. Pasalnya, ketersediaan energi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menentukan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

“Bagi negara-negara yang masih menunggu untuk terhubung dengan listrik, upaya ini dapat membawa lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan sekaligus,” ujarnya.

“For countries that are still waiting to be connected to electricity, this effort can bring jobs, education and healthcare all at once.”

Investasi infrastruktur

Di sisi lain, kebutuhan untuk memperluas akses listrik berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan konsumsi energi. Anggota Utilities for Net Zero Alliance (UNEZA) melaporkan telah membangun lebih dari 21.000 kilometer jaringan listrik baru sepanjang 2025. Jumlah tersebut meningkat 50% dibandingkan 2024.

Aliansi tersebut juga mengumumkan rencana investasi tahunan gabungan sedikitnya USD 156 miliar untuk jaringan listrik, energi terbarukan, dan penyimpanan energi. Nilainya meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya dan 35% dibandingkan 2024.

Penguatan jaringan menjadi penting karena elektrifikasi tidak cukup hanya dengan mengganti sumber energi pada kendaraan, bangunan, maupun industri. Sistem kelistrikan juga membutuhkan kapasitas jaringan dan penyimpanan yang memadai agar pasokan energi bersih dapat menjangkau konsumen.

Turki bersama Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) meluncurkan inisiatif D-GRIDs untuk mendukung perencanaan jaringan distribusi, investasi, digitalisasi, dan ketahanan jaringan di negara berkembang. Sementara itu, Green Grids Initiative membentuk pusat bantuan teknis yang menghubungkan pemerintah dan perusahaan utilitas dengan lebih dari 20 organisasi spesialis.

Dari sisi pembiayaan, Climate Investment Funds (CIF) mengoperasikan mekanisme pendanaan baru bernama AMPLIFi. Inggris menjadi donor besar pertama dengan kontribusi GBP 400 juta. Mekanisme tersebut ditujukan untuk memobilisasi pendanaan hingga GBP 5 miliar bagi energi bersih, jaringan listrik, penyimpanan energi, dan elektrifikasi di pasar negara berkembang.

Octopus Energy juga meluncurkan Dana Elektrifikasi Asia dengan target pengumpulan USD 600 juta. Dukungan awal sebesar USD 50 juta berasal dari investor Jepang. Investasi pertamanya diarahkan untuk mendukung pengembang energi di Filipina yang merencanakan proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 450 MW dan penyimpanan baterai 350 MWh.

Tantangan negara berkembang

Besarnya kebutuhan investasi juga terlihat pada negara-negara kepulauan kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Melalui Inisiatif Mercusuar SIDS, kelompok negara tersebut mencatat kapasitas energi terbarukan terpasang sebesar 11,2 GW pada 2025. Capaian itu melampaui target sebelumnya sebesar 10 GW untuk 2030, atau lima tahun lebih cepat.

Dalam COP31, negara-negara tersebut menetapkan target kolektif baru untuk mencapai kapasitas energi terbarukan 30 GW pada 2035.

Sementara itu, elektrifikasi juga mulai bergerak di sektor transportasi dan industri. Sebanyak 13 koridor angkutan barang tanpa emisi tengah dikembangkan di enam benua dengan panjang total lebih dari 29.000 kilometer. Penjualan kendaraan listrik di negara-negara penandatangan Deklarasi Kendaraan Nol Emisi mencapai 2,1 juta unit pada semester pertama 2026.

Di sektor industri, sebanyak 36 proyek dekarbonisasi skala komersial di 13 negara mencapai keputusan investasi akhir dalam periode 12 bulan hingga November 2026. Angka tersebut menjadi rekor menurut Global Project Tracker dari Mission Possible Partnership.

Namun, capaian investasi dan pembangunan infrastruktur tersebut tetap perlu diikuti dengan pemerataan akses dan keterjangkauan energi. Simon Stiell mengingatkan, momentum elektrifikasi tidak boleh berhenti pada pengumuman proyek dan komitmen pendanaan.

“Kita sekarang perlu membawa momentum ini ke setiap negara, sehingga miliaran orang lagi dapat berbagi dalam dividen besar dari aksi iklim,” ujarnya. (Hartatik)

Foto banner: Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Stiell (Foto: © UN Climate Change – Kiara Worth)

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles