Jakarta – Ambisi Indonesia untuk memperoleh manfaat pendanaan dari Tropical Forests Forever Facility (TFFF) terancam berbenturan dengan ekspansi proyek pembangunan di dalam negeri, menurut kelompok masyarakat sipil. Program Strategis Nasional (PSN) yang menggunakan kawasan hutan untuk pengembangan pangan dan energi dinilai berisiko meningkatkan deforestasi sekaligus mengurangi insentif finansial yang dapat diterima Indonesia dari skema pendanaan global tersebut.
Yayasan MADANI Berkelanjutan pada Selasa, 17 November, memperingatkan bahwa Indonesia berpotensi mengalami kerugian ganda apabila tidak mampu mengendalikan pembukaan hutan alam. Selain kehilangan ekosistem penyerap karbon, negara juga terancam kehilangan sebagian manfaat pendanaan TFFF akibat mekanisme penalti bagi negara yang gagal menjaga tutupan hutan.
Risiko tersebut mengemuka setelah pemerintah kembali menegaskan komitmen kontribusi sebesar 1 miliar USD atau lebih dari Rp16 triliun untuk TFFF dalam Leaders’ Summit Event on Forests pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, 15 November 2026.
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, mengatakan komitmen pendanaan tersebut harus diikuti dengan konsistensi kebijakan perlindungan hutan di dalam negeri. Sebab, keberhasilan Indonesia memperoleh manfaat TFFF sangat bergantung pada kemampuan mempertahankan tutupan hutan tropis.
Berdasarkan analisis spasial MADANI Berkelanjutan, terdapat 8,78 juta hektare hutan alam di dalam wilayah proyek strategis nasional untuk cadangan pangan dan energi. Sementara itu, total hutan alam di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) pada 2024 mencapai 37,3 juta hektare, termasuk 8,17 juta hektare hutan alam primer.
Data tersebut menunjukkan besarnya tekanan terhadap kawasan hutan yang masih tersisa. Pengembangan lumbung pangan skala luas, infrastruktur, hilirisasi pertambangan, dan proyek energi menjadi sejumlah aktivitas pembangunan yang berpotensi mengubah tutupan lahan.
“Jika proyek-proyek PSN berbasis lahan di dalam negeri terus membabat hutan alam hingga melampaui ambang batas deforestasi 0,5 persen, potensi dana yang seharusnya diterima Indonesia dari TFFF akan tergerus habis oleh penalti. Indonesia justru berisiko menanggung kerugian ganda: kehilangan ekosistem hutannya sendiri sekaligus gagal memetik manfaat finansial dari fasilitas pendanaan global yang ikut didanainya,” tegas Nadia.
Berbeda dengan skema hibah konvensional, TFFF dirancang sebagai instrumen pendanaan berbasis kinerja. Mekanisme pembiayaan campuran atau blended finance tersebut menargetkan pengumpulan modal hingga 125 miliar USD melalui kontribusi negara sponsor dan investasi swasta.
Dana yang terkumpul akan ditempatkan dalam portofolio obligasi global. Hasil pengelolaannya kemudian digunakan untuk memberikan insentif kepada negara-negara pemilik hutan tropis yang berhasil mempertahankan tutupan hutan. Besaran pembayaran yang dirancang sekitar 4 USD per hektare per tahun.
Namun, penyaluran insentif tersebut bergantung pada capaian perlindungan hutan. Negara peserta harus menjaga laju deforestasi tahunan di bawah ambang batas 0,5 persen. Sebaliknya, kehilangan atau degradasi hutan dan kebakaran hutan dalam skala besar dapat memicu pengurangan pembayaran.
Dalam desain yang dipaparkan MADANI Berkelanjutan, penalti bahkan dapat mencapai 100 USD hingga 800 USD untuk setiap hektare hutan yang hilang atau terdegradasi. Mekanisme tersebut membuat ekspansi proyek berbasis lahan perlu diperhitungkan tidak hanya dari sisi investasi ekonomi, tetapi juga potensi hilangnya manfaat pendanaan konservasi.
Nadia menilai pemerintah perlu menempatkan perlindungan hutan sebagai prioritas utama dibandingkan sekadar menunjukkan besarnya kontribusi finansial Indonesia dalam forum internasional.
“Kontribusi terbesar dan paling tak ternilai dari Indonesia bagi upaya menahan laju krisis iklim global bukanlah uang tunai sebesar 1 miliar USD, melainkan jasa ekosistem dari sekitar 90 juta hektare tutupan hutan tropis kita yang tetap berdiri tegak. Pemerintah harus berhati-hati agar ambisi diplomasi di panggung global tidak mengaburkan prioritas utama kita untuk menyelamatkan hutan yang tersisa di tingkat tapak,” ujarnya.
Menurut Nadia, pengalokasian dana 1 miliar USD untuk instrumen keuangan global juga memiliki konsekuensi terhadap prioritas anggaran domestik. Pemerintah masih membutuhkan pembiayaan untuk memperkuat operasional kawasan konservasi dan hutan lindung, mendukung adaptasi perubahan iklim masyarakat pesisir, serta mempercepat pengakuan dan penetapan wilayah hutan adat.
Karena itu, MADANI Berkelanjutan meminta pemerintah memastikan Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyandang dana TFFF, tetapi juga memperoleh manfaat secara optimal sebagai negara berkembang dengan kawasan hutan tropis yang luas.
Organisasi tersebut mengusulkan tiga langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut. Pertama, pemerintah harus memastikan hasil pengelolaan dana TFFF kembali dimanfaatkan untuk perlindungan hutan alam dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
Kedua, pemerintah perlu memberlakukan moratorium permanen terhadap pembukaan hutan alam dan lahan gambut yang tersisa, sekaligus mengevaluasi proyek-proyek PSN yang berpotensi merusak ekosistem penting dan meningkatkan deforestasi.
Ketiga, pemerintah diminta menjamin akses pendanaan langsung bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. MADANI Berkelanjutan mengusulkan sedikitnya 20 persen dari total dana TFFF dialokasikan langsung kepada kelompok masyarakat yang selama ini menjadi penjaga hutan.
Nadia menegaskan, keberhasilan komitmen Indonesia dalam pendanaan hutan global pada akhirnya harus diukur dari kondisi tutupan hutan di dalam negeri, bukan hanya besarnya dana yang dijanjikan dalam forum internasional.
“Komitmen besar Indonesia di panggung COP30 Belém hingga COP31 Antalya pada akhirnya akan diuji bukan oleh seberapa besar angka triliunan rupiah yang dijanjikan, melainkan oleh seberapa hijau tutupan hutan alam kita saat dipantau oleh satelit dunia,” tutupnya.
MADANI Berkelanjutan juga akan mengangkat persoalan perlindungan hutan tropis dan skema pendanaan iklim dalam kegiatan sampingan COP31 pada 19 November 2026. Diskusi bertajuk “Addressing the Loss and Degradation of Tropical Rainforests – Key in Mitigation and Adaptation” tersebut akan membahas hasil riset kondisi hutan hujan tropis serta instrumen kebijakan dan pendanaan untuk memperkuat perlindungannya. (Hartatik)
Foto banner: Foto udara batas kawasan hutan yang telah dan akan terus dibuka untuk area konsesi penanaman kelapa sawit PT Papua Agro Lestari di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada tahun 2026. Foto: Mighty Earth / Auriga Nusantara


