Para pemimpin dunia dan pejabat senior bidang iklim telah menyerukan tindakan yang lebih cepat untuk mengatasi perubahan iklim, pendistribusian pendanaan iklim yang lebih adil, serta percepatan transisi untuk meninggalkan bahan bakar fosil, seiring dimulainya segmen tingkat tinggi Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya pada Rabu, 11 November.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan bahwa dunia semakin tertinggal dalam memenuhi komitmen iklimnya, dengan emisi global mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2025 dan empat tahun terakhir tercatat sebagai tahun-tahun terpanas yang pernah tercatat.
Dia mengatakan bahwa melampaui ambang batas pemanasan global 1,5 derajat Celsius yang disepakati dalam Perjanjian Paris 2015 kini sudah tak terhindarkan, namun ia menekankan bahwa hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak bertindak.
“Ilmu pengetahuan tidak menyuruh kita untuk menyerah. Sebaliknya, ilmu pengetahuan justru mendorong kita untuk berjuang lebih keras,” kata Guterres dalam pertemuan tingkat tinggi, COP31 Leaders’ Summit.
Tantangannya, katanya, adalah memastikan bahwa setiap lonjakan emisi bersifat sementara dan dampaknya dapat diminimalkan melalui pengurangan emisi yang lebih cepat serta tindakan iklim yang lebih tegas.
Guterres menyoroti tiga pelajaran dari dekade terakhir, termasuk pertumbuhan pesat energi terbarukan dan kendaraan listrik, semakin lemahnya argumen ekonomi yang mendukung bahan bakar fosil, serta kesenjangan yang terus berlanjut antara laju tindakan iklim dan apa yang dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan.
Tenaga surya, yang sepuluh tahun lalu hanya menyumbang 1 persen dari total pembangkitan listrik global, tahun lalu memenuhi hampir tiga perempat dari pertumbuhan permintaan listrik global, katanya. Sementara itu, kendaraan listrik diperkirakan akan menyumbang hampir satu dari tiga mobil yang terjual tahun ini, dibandingkan dengan satu dari setiap 100 mobil sepuluh tahun lalu.
Namun, rencana iklim nasional yang ada saat ini masih belum memadai. Emisi global perlu diturunkan sekitar 6 persen setiap tahun, sementara komitmen nasional saat ini, termasuk target bersyarat, paling banyak hanya akan menghasilkan sepertiga dari pengurangan tersebut.
Bahkan jika dilaksanakan sepenuhnya, komitmen-komitmen ini akan membuat dunia tetap berada di jalur menuju kenaikan suhu lebih dari 2,5 derajat Celsius pada akhir abad ini, demikian peringatan Guterres.
Ia menyerukan dibentuknya Perjanjian Keadilan Iklim baru yang didasarkan pada empat prioritas: mempercepat transisi yang adil untuk meninggalkan bahan bakar fosil, melindungi komunitas-komunitas yang rentan, memastikan pendanaan iklim yang memadai dan terjangkau, serta memperkuat kerja sama internasional.
Transisi tersebut harus mencakup penghentian pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara baru serta infrastruktur minyak dan gas yang tidak selaras dengan target 1,5 derajat, di samping percepatan penerapan energi terbarukan, jaringan listrik, dan sistem penyimpanan energi.
Guterres juga menyerukan kepada negara-negara maju agar menyalurkan setidaknya 300 miliar dolar AS per tahun dalam bentuk pendanaan iklim hingga tahun 2035 dan menyusun rencana konkret untuk setidaknya melipatgandakan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat pada tahun tersebut.
Ia mendesak pemerintah-pemerintah untuk mempertimbangkan pengenaan pajak atas keuntungan tak terduga yang diperoleh perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil guna membantu negara-negara yang rentan pulih dari kerugian dan kerusakan yang terkait dengan perubahan iklim.
“Hanya dalam kuartal terakhir saja, sembilan perusahaan minyak terbesar menghasilkan laba sebesar 95 miliar dolar AS, sementara Dana Kerugian dan Kerusakan baru menerima sekitar 600 juta dolar AS,” katanya.
“Para pencemar harus membayar,” kata Guterres.
Pelaksanaan jadi fokus utama
Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Stiell, mengatakan bahwa kerja sama iklim internasional telah membantu mengurangi proyeksi pemanasan global dari angka yang jauh di atas 4 derajat Celsius sebelum Perjanjian Paris menjadi sekitar 2,6 derajat saat ini.
Kerja sama tersebut juga telah membantu memasukkan adaptasi ke dalam kebijakan iklim utama dan mendorong transisi energi, di mana investasi di bidang energi bersih kini melampaui investasi di bidang bahan bakar fosil, katanya.
Namun, manfaat dari tindakan iklim masih terdistribusi secara tidak merata, di mana negara-negara yang rentan membutuhkan dukungan yang jauh lebih besar meskipun kontribusinya terhadap krisis iklim relatif kecil.
Stiell mengatakan bahwa COP31 seharusnya berfokus pada upaya mewujudkan komitmen internasional dan rencana iklim nasional yang sudah ada menjadi solusi praktis yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata.
“Kita akan bekerja dengan cara yang berbeda,” katanya, sambil menekankan pentingnya beralih dari sekadar target ke tahap pelaksanaan.
Konferensi tersebut akan mencakup dua jalur yang saling melengkapi: negosiasi iklim formal dan Agenda Aksi Iklim Global, yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah, dunia usaha, dan pelaku ekonomi lainnya dengan proses iklim PBB.
Prioritas utama meliputi transformasi ekonomi berbasis listrik, melipatgandakan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat, serta meningkatkan akses terhadap pendanaan iklim tanpa mengubah komitmen yang telah disepakati sebelumnya.
Stiell mendesak para pemimpin nasional untuk memastikan bahwa COP31 menghasilkan kesepakatan yang kuat serta kemajuan yang berarti dalam kerangka Agenda Aksi Iklim Global.
COP31 cari solusi praktis di tengah krisis global
Ketua Negosiasi COP31, Chris Bowen, mengakui bahwa konferensi tersebut berlangsung di tengah berbagai krisis yang saling tumpang tindih, termasuk ketidakpastian pasokan energi, konflik geopolitik, kenaikan biaya hidup, serta meningkatnya permintaan listrik yang didorong oleh kecerdasan buatan dan pusat data.
Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai “krisis ganda” global, namun berpendapat bahwa tindakan iklim dapat membantu mengatasi beberapa tantangan tersebut secara bersamaan.
Memperluas penggunaan energi terbarukan, mengelektrifikasi perekonomian, dan mendiversifikasi pasokan energi dapat memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada pasar bahan bakar fosil yang fluktuatif, serta mendukung stabilitas ekonomi, katanya.
Bowen menegaskan kembali komitmen Australia terhadap multilateralisme dan Perjanjian Paris, sambil mencatat bahwa kerja sama internasional telah membantu menggalang investasi energi bersih sebesar USD 2,2 triliun tahun lalu, dua kali lipat dari jumlah investasi di sektor bahan bakar fosil.
Dia juga menyoroti manfaat transisi ini dalam hal lapangan kerja yang semakin meningkat, di mana jumlah lapangan kerja di sektor energi bersih di seluruh dunia kini telah melampaui jumlah lapangan kerja di sektor bahan bakar fosil.
Bowen menguraikan tiga prioritas utama untuk COP31: mempercepat elektrifikasi, memperkuat adaptasi iklim dan ketahanan, serta meningkatkan akses terhadap pendanaan iklim.
Konferensi ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa listrik dalam konsumsi energi akhir global dari sekitar seperlima menjadi sepertiga, dengan janji “35 by 35” sebagai langkah menuju pencapaian tujuan tersebut.
Mengenai adaptasi, ia menekankan perlunya memperkuat ketahanan seiring dengan semakin parahnya dampak perubahan iklim, terutama di negara-negara yang menghadapi risiko terbesar.
Pendanaan iklim harus menjadi lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih adil, sehingga memungkinkan negara-negara berkembang untuk mewujudkan komitmen iklim nasional dan rencana adaptasi mereka menjadi proyek-proyek yang siap untuk investasi.
Bowen menyoroti betapa terbatasnya dukungan yang diterima oleh negara-negara pulau kecil berkembang, dengan mencatat bahwa hanya 0,2 persen dari pendanaan iklim global yang dialokasikan kepada negara-negara tersebut untuk upaya adaptasi.
Ia juga menyambut baik kepemimpinan kawasan Pasifik dalam hal ketahanan, termasuk usulan Fasilitas Ketahanan Pasifik, serta Deklarasi Laut Antalya dari Turki, yang bertujuan untuk mewujudkan komitmen iklim terkait laut menjadi solusi praktis dan layak investasi.
Kepemimpinan COP31 dari Australia dan Turki, katanya, akan mendorong pengambilan keputusan yang dipimpin oleh kepemimpinan dan didorong oleh para pihak, yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan dan menghasilkan solusi praktis.
“Keberhasilan di Antalya ini berarti adanya kemajuan di seluruh agenda perundingan,” kata Bowen, sambil menambahkan bahwa hal itu juga seharusnya memberikan keyakinan yang lebih besar kepada pemerintah untuk bertindak dan kepada investor untuk mengucurkan modal.
Ujian bagi kerja sama internasional
Meskipun terdapat perbedaan dalam hal penekanan, ketiga pidato tersebut memiliki pesan inti yang sama: dunia telah mencapai kemajuan dalam memperluas penggunaan energi bersih dan menetapkan komitmen iklim, namun laju implementasi serta ketersediaan pendanaan masih belum memadai.
Bagi Guterres, tantangan mendesak saat ini adalah keadilan iklim dan memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki sumber daya yang cukup untuk beralih dari bahan bakar fosil sambil melindungi komunitas-komunitas yang rentan.
Stiell menekankan pentingnya mewujudkan komitmen internasional menjadi hasil yang dapat diukur, sementara Bowen memandang COP31 sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa kerja sama multilateral dapat menghadirkan solusi di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat.
Pesan-pesan mereka menjadi penentu arah pembahasan tingkat tinggi di Antalya, di mana pemerintah-pemerintah menghadapi tekanan yang semakin besar untuk membuktikan bahwa komitmen iklim internasional dapat diwujudkan dalam tindakan konkret di lapangan. (nsh)
Foto banner: Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyampaikan pidato pada pembukaan sesi tingkat tinggi COP31 (Foto: © UN Climate Change – Kiara Worth)
