Jakarta – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, menyatakan bahwa kementeriannya telah mengerahkan sumber dayanya untuk pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), dengan menekankan penggunaan data ilmiah dan pendanaan strategis untuk memulihkan lanskap yang terdegradasi.
Dalam sambutannya pada peluncuran program reforestasi di Pelalawan, Riau, pada Selasa, 3 Maret, Wakil Menteri mengumumkan bahwa KLH/BPLH akan menyediakan peta Layanan Lingkungan (JLH) untuk membantu otoritas memprioritaskan area dengan nilai ekologi tinggi untuk rehabilitasi.
Wakil Menteri juga mencatat bahwa kementerian siap memfasilitasi akses pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk memastikan kelangsungan jangka panjang upaya reboisasi. Komitmen ini merupakan respons terhadap kondisi kritis taman nasional tersebut, di mana diperkirakan lebih dari 90 persen dari luas asli 81.000 hektar telah mengalami degradasi serius.
Habitat kritis yang terancam
Inisiatif pemulihan yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ini menetapkan Tesso Nilo sebagai prioritas nasional karena perannya sebagai habitat vital bagi gajah Sumatra. Pemerintah telah menetapkan target segera untuk memulihkan 2.574 hektar pada tahun 2026, dengan tujuan jangka panjang mencapai 66.704 hektar pada tahun 2028. Komponen kunci dari rencana ini melibatkan penghapusan bertahap perkebunan kelapa sawit ilegal dan penggantiannya dengan spesies hutan yang menyediakan makanan dan perlindungan bagi satwa liar.
Urgensi upaya pemulihan ini didorong pula oleh serangkaian tragedi satwa liar yang terjadi di ekosistem Tesso Nilo. Pada Kamis, 26 Februari, seekor anak gajah liar ditemukan mati di Resort Lancang Kuning di dalam taman nasional, menurut Kementerian Kehutanan. Temuan awal menunjukkan bahwa hewan tersebut mati akibat infeksi yang disebabkan oleh jerat.
Dua minggu sebelumnya, seekor gajah jantan dewasa dari Sumatra ditemukan tewas tertembak dan kehilangan gadingnya di kawasan hutan industri yang berfungsi sebagai zona penyangga kritis dan koridor pergerakan bagi populasi gajah di taman nasional tersebut. Gajah jantan berusia 40 tahun itu dibunuh secara brutal oleh sindikat lintas provinsi yang profesional. Kepolisian Daerah Riau mengatakan pada Selasa bahwa mereka telah menangkap lima belas orang terkait kasus tersebut.
Kelompok lingkungan Jikalahari menyebut insiden tersebut sebagai “kegagalan sistemik” dalam perlindungan satwa liar karena perburuan liar terjadi di dalam konsesi hutan industri. LSM tersebut tetap skeptis terhadap program reboisasi pemerintah, menggambarkan responsnya sebagai “reaktif” dan mendesak dilakukannya audit kepatuhan wajib bagi perusahaan yang memegang izin di koridor satwa liar kritis.
Pemerintahan kolaboratif
Menteri Raja Juli Antoni menekankan bahwa kesuksesan bergantung pada sinergi antara 11 kementerian dan lembaga, bersama dengan pemerintah daerah dan penegak hukum. Selain penanaman ekologis, pemerintah berencana memperkuat tata kelola taman melalui keadilan restoratif, penegakan hukum terhadap penggunaan lahan ilegal, dan relokasi persuasif komunitas untuk memastikan kawasan tetap “bersih dan terawat” demi konservasi.
Seperti yang disimpulkan oleh Wakil Menteri Diaz Hendropriyono, dukungan dari KLH/BPLH merupakan komitmen yang kuat untuk “menghijaukan kembali” taman dan memulihkan keseimbangan alam di salah satu ekosistem paling penting di Sumatra. (nsh)
Foto banner: Kementerian Lingkungan Hidup
