Jakarta — Fase prioritas program tenaga surya 100 gigawatt (GW) Indonesia diperkirakan membutuhkan dana hingga USD 78 miliar dalam lima tahun ke depan, menurut Institute for Essential Services Reform (IESR).
Perkiraan tersebut disampaikan Senin, 23 Februari, dalam peluncuran laporan berjudul “The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty”, yang dipublikasikan IESR bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan ini merupakan peta jalan kebijakan dan implementasi untuk mengembangkan kapasitas tenaga surya sebesar 100 GW di seluruh Indonesia, memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan perintah Presiden Prabowo untuk membangun 100 GW PLTS yang disampaikan pada pertengahan tahun 2025 lalu.
Studi ini menggambarkan strategi terperinci untuk penerapan pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik (PV) yang terintegrasi dengan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS). Studi ini mengusulkan percepatan penghapusan pembangkit listrik diesel berbiaya tinggi sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, sambil memperluas sistem tenaga surya skala desa untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal, termasuk koperasi, fasilitas penyimpanan dingin, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Sunandar, Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menyatakan bahwa inisiatif ini dapat memperkuat industri dalam negeri dengan menciptakan kepastian pasar bagi manufaktur surya dan rantai pasokannya, sekaligus menciptakan peluang kerja.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan Indonesia memiliki peluang strategis untuk beralih dari ekonomi yang bergantung pada bahan bakar fosil menjadi pemimpin dalam energi terbarukan di Asia Tenggara.
Alvin Putra Sisdwinugraha, Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi di IESR, mengatakan bahwa sebagian besar dari USD 78 miliar yang dibutuhkan selama fase prioritas hingga 2030 akan dialokasikan untuk mengganti pembangkit listrik diesel berbiaya tinggi, sebuah program yang akan dilaksanakan oleh PLN. Proyek-proyek listrik desa (Lisdes) yang sudah ada akan terus mengandalkan anggaran negara (APBN), sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 316/2025 tentang elektrifikasi pedesaan.
Namun, perluasan program melampaui alokasi saat ini akan memerlukan partisipasi sektor swasta yang lebih kuat dan koordinasi antarkementerian yang lebih erat. Untuk proyek-proyek yang termasuk dalam RUPTL PLN, Alvin mengatakan bahwa struktur pembiayaan campuran diperlukan untuk menarik investasi yang lebih luas.
Di luar fase prioritas awal sebesar USD 78 miliar, IESR memperkirakan bahwa strategi penggantian bahan bakar fosil yang lebih agresif dapat memerlukan setidaknya USD 139 miliar. Meskipun angka tersebut terlihat besar, Alvin mengatakan hal itu tetap dapat diwujudkan jika Indonesia mengoptimalkan akses ke pembiayaan iklim internasional.
IESR memperkirakan bahwa inisiatif 100 GW secara penuh dapat menciptakan sekitar 118.000 lapangan kerja hijau, mengurangi subsidi bahan bakar hingga Rp21 triliun, dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 24 juta ton setara CO₂.
Organisasi tersebut juga mendesak revisi RUPTL PLN agar selaras dengan target transisi energi Indonesia, termasuk mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah tua dan mencegah kelebihan kapasitas berbasis fosil di masa depan. (nsh)
Foto banner: Peluncuran laporan berjudul “The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty”, dipublikasikan oleh IESR bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 23 Februari 2026. (Sumber: IESR)
