Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan energi nasional dengan menyuntikkan dana besar pada sektor energi bersih. Dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2026, anggaran sebesar Rp37,5 triliun dialokasikan khusus untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan program listrik desa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari total belanja ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun. “Ini ada untuk EBT yang cukup signifikan Rp37,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat, 15 Agustus.
Menurut paparan Kementerian Keuangan, alokasi ketahanan energi tahun depan mencakup insentif perpajakan di bidang energi Rp16,7 triliun, pengembangan EBT Rp37,5 triliun, infrastruktur energi Rp4,5 triliun, program listrik desa Rp5 triliun, dukungan lainnya Rp600 miliar
Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan 63 unit pembangkit listrik EBT, penyediaan 14 ribu unit konverter kit BBM ke BBG, hingga reformasi kebijakan subsidi energi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan 2026 menegaskan ambisi besar Indonesia menuju energi bersih. Ia menargetkan 100 persen pembangkit listrik berbasis EBT bisa tercapai paling lambat tahun 2035.
“Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Indonesia bisa jadi pelopor energi bersih dunia,” kata Prabowo.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka jalan bagi Indonesia menjadi pemain utama dalam transisi energi global, terutama lewat pengembangan tenaga surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi. (Hartatik)
Foto banner: Gambar dibuat oleh DALL-E OpenAI melalui ChatGPT (2024)
