Jakarta – Sejumlah badan usaha swasta menolak stok BBM milik Pertamina Patra Niaga (PPN) karena dianggap tidak sesuai spesifikasi, khususnya terkait kandungan etanol 3,5 persen. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) enggan menanggapi lebih jauh keluhan tersebut dan hanya menegaskan ketersediaan stok BBM nasional masih aman.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Kamis, 2 Oktober, menyatakan pemerintah sudah menyiapkan mekanisme agar badan usaha yang kekurangan pasokan bisa bermitra dengan Pertamina.
“Stok BBM kita cukup untuk 18 sampai 21 hari. Mau RON 92, 95, 98 ataupun Pertalite, semuanya aman. Kewajiban pemerintah memastikan pasokan ada. Soal B2B, silakan mereka atur sendiri,” ujarnya.
Pertamina Patra Niaga sebelumnya melaporkan batalnya kesepakatan dengan BP-AKR dan Vivo. Padahal, Vivo bahkan telah memesan 40 ribu barel base fuel. Alasan penolakan, menurut swasta, adalah adanya kandungan etanol 3,5 persen dalam BBM yang ditawarkan.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar menjelaskan, secara regulasi kandungan etanol hingga 20 persen masih diperbolehkan pemerintah.
“Konten etanol 3,5 persen itu aman dan sesuai aturan. Tapi memang tiap badan usaha punya spesifikasi merek sendiri, sehingga dianggap tidak cocok,” paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI.
Pertamina tegaskan sesuai standar
Meski ditolak swasta, Pertamina menegaskan seluruh produk BBM yang disalurkan tetap sesuai dengan standar resmi pemerintah. Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menekankan, praktik pencampuran etanol sudah lazim di banyak negara. “Penggunaan BBM dengan campuran etanol sampai 10 persen adalah best practice internasional, mulai dari Amerika, Brasil, hingga Thailand. Tujuannya mengurangi emisi karbon dan mendukung energi lebih ramah lingkungan,” jelasnya.
Pertamina juga membuka ruang negosiasi dengan SPBU swasta. “Kami tidak bekerja sendiri menjaga pasokan energi nasional. Kolaborasi dengan SPBU swasta tetap terbuka, tapi harus saling menghormati prosedur internal masing-masing,” tambah Roberth.
Stok aman, polemik berlanjut
Bahlil menegaskan kembali bahwa penolakan swasta tidak mengganggu stok nasional. “Tidak ada alasan menyebut ketersediaan menipis. Semuanya penuh, bahkan kuota impor sudah diberikan sesuai kebutuhan,” katanya.
Meski layanan BBM disebut tetap berjalan normal, polemik kandungan etanol masih menjadi ganjalan dalam kerja sama distribusi antara Pertamina dan swasta. Nasib kelanjutan negosiasi pun kini bergantung pada titik temu spesifikasi yang bisa diterima kedua pihak. (Hartatik)
Foto banner: putradigitalid/shutterstock.com
