Jakarta – Presiden Joko Widodo mengingatkan direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk merampingkan birokrasi agar negosiasi izin usaha tidak lebih dari lima tahun. Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan dua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sulawesi hari Jumat (25/2).
Presiden Jokowi meresmikan PLTA Poso Energy 515 MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan PLTA Malea 90 MW di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Indonesia melaksanakan pembangunan PLTS secara meluas di seluruh negeri sebagai bagian dari usaha mencapai target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) 23% di tahun 2025.
“Yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi, utamanya di PLN itu betul-betul, Pak Dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla, negosiasi perizinan itu sampai lebih dari lima tahun,” katanya menanggapi keluhan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. PLTA Malea Energy adalah milik Kalla Group, yang pengerjaannya memakan waktu 12 tahun, termasuk lima tahun dalam mengurus perizinan.
“Itu baru ngurus izinnya, belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang,” tambah Jokowi.
Sebelumnya pada hari Rabu (23/2), Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengungkapkan bahwa perkembangan pembangunan pembangkit listrik dari EBT dalam lima tahun terakhir justru tidak signifikan, walaupun potensi sumberdaya EBT sebesar 3.698 GigaWatt (GW) dinilainya cukup.
Menurut Surya Darma, dari tenaga kelistrikan, target (bauran EBT) tahun 2025 bukan 23%, melainkan sekitar 33%-34%. Menurutnya, mengejar target bauran EBT sebesar 33%-34% dari sektor kelistrikan pada 2025 dinilai berat. (nsh)
