Jakarta – Pertamina Patra Niaga (PPN) dan badan usaha (BU) swasta sepakat menggunakan mekanisme harga open book dalam pengadaan base fuel, langkah yang diyakini memperkuat transparansi sekaligus kepastian pasokan ke masyarakat.
Menurut PPN, Rabu, 24 September, kesepakatan ini lahir dari dua kali pertemuan antara Pertamina dan BU swasta pada 19 dan 23 September 2025. Pertamina memastikan bahwa kargo base fuel yang dibutuhkan telah tiba di Jakarta pada hari ini Rabu, sesuai spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa pola open book akan menjadi dasar hubungan bisnis antara Pertamina dan swasta.
“Dengan mekanisme harga open book serta melibatkan pihak independen sebagai join surveyor, kami memastikan proses ini berlangsung transparan, sesuai aturan, dan bisa dipercaya oleh semua pihak,” ujar Roberth.
Menurutnya, kolaborasi dengan swasta dilakukan dengan tetap menghormati aturan pemerintah, aspek kepatuhan, serta prinsip good corporate governance. “Kami membuka ruang kerja sama dengan semangat niat baik, dan berharap badan usaha swasta juga menempuh jalan yang sama,” tambahnya.
Partisipasi badan usaha swasta
Dalam pertemuan kedua, seluruh BU swasta hadir, termasuk Vivo, AKR, Exxon, BP, dan Shell. Meski beberapa perusahaan masih perlu berkoordinasi dengan kantor pusat global masing-masing, semuanya menyatakan komitmen untuk segera mengajukan kebutuhan kuota tambahan.
Pertemuan lanjutan akan dilakukan secara one-on-one guna membahas detail kebutuhan dan rencana distribusi ke masyarakat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang mendorong adanya kolaborasi penyediaan BBM antara Pertamina dan badan usaha swasta. Tujuannya jelas: menjaga kelancaran distribusi BBM subsidi maupun nonsubsidi bagi masyarakat.
“Harapan kami segera mendapat informasi kebutuhan pasokan dari BU swasta agar distribusi ke masyarakat tidak terganggu. Ini adalah kerja bersama untuk memastikan stok BBM tetap aman,” kata Roberth.
Dengan mekanisme harga open book dan pengawasan kualitas oleh join surveyor, pemerintah berharap kolaborasi ini dapat mencegah praktik-praktik tidak transparan di sektor migas. Selain itu, pola kerja sama ini dianggap sebagai model baru untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika pasar global. (Hartatik)
Foto banner: putradigitalid/shutterstock.com
