Jakarta – Pemerintah Indonesia telah mengucurkan dana kompensasi sebesar Rp 29,88 triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan akibat penetapan harga jual eceran BBM subsidi jenis tertentu. Kompensasi ini ditujukan untuk BBM jenis solar dan Pertalite, yang disalurkan pada Triwulan I 2024.
Pembayaran tersebut termasuk pajak, sementara tanpa pajak nilainya mencapai Rp 26,92 triliun.
Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan distribusi BBM bersubsidi di Indonesia.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM, yang telah memastikan pembayaran dana kompensasi BBM yang kami salurkan pada Triwulan I 2024,” ujar Nicke dalam pernyataannya Selasa, 17 September.
Nicke menambahkan bahwa pembayaran kompensasi ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pada Mei 2024, pemerintah juga telah membayar dana kompensasi untuk Triwulan IV 2023 dengan total Rp 43,52 triliun, termasuk pajak, atau Rp 39,20 triliun tanpa pajak.
Kompensasi ini, menurut Nicke, sangat krusial dalam menjaga stabilitas finansial Pertamina, sehingga distribusi BBM tetap berjalan lancar. “Dengan dukungan pemerintah, Pertamina dapat terus menyediakan energi yang terjangkau bagi masyarakat, serta memastikan BBM subsidi tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nicke mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM dan LPG secara bijak dan mendaftarkan kendaraan mereka dalam sistem penerima subsidi. Saat ini, upaya digitalisasi melalui QR Code Pertalite terus dilakukan oleh Pertamina, yang bertujuan memastikan hanya masyarakat yang berhak yang dapat menikmati BBM bersubsidi.
“Pertamina mengajak masyarakat pengguna Pertalite, terutama pengendara roda empat, untuk segera mendaftar sebagai penerima BBM subsidi melalui QR Code,” kata Nicke.
Hingga awal September 2024, sebanyak 4,1 juta kendaraan bermotor telah terverifikasi dan menggunakan sistem QR Code di berbagai SPBU. Inisiatif ini dimulai di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (JAMALI) serta beberapa daerah lainnya seperti Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Timur, dan Aceh.
Selain itu, Pertamina terus mengembangkan infrastruktur digital di SPBU untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran. Upaya ini meliputi digitalisasi rantai distribusi BBM dan LPG, sistem pemantauan real-time, serta peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum. (Hartatik)
