Jakarta – Pemerintah Indonesia bersama Institute for Essential Services Reform (IESR) akan menyelenggarakan Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 pada 11 September mendatang di Jakarta. Acara ini digelar untuk menjawab tantangan pemanfaatan potensi berlimpah energi surya Indonesia yang mencapai lebih dari 7 terawatt (TW), sebagai modal untuk mempercepat transisi menuju energi bersih yang baru dimanfaatkan sebagian kecil.
ISS 2025 mengusung tema “Solarizing Indonesia: Powering Equity, Economy, and Climate Action”. Forum ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen nasional terhadap energi surya, mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, penyedia teknologi, akademisi, hingga komunitas lokal.
“Energi surya adalah kunci transisi energi bersih. Dengan potensi besar, kita punya peluang melompat ke masa depan yang lebih hijau. Tapi pemanfaatannya jangan hanya berhenti di industri besar. PLTS harus hadir juga di sekolah, pesantren, UMKM, sampai rumah tangga,” tegas Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, dalam media briefing, Selasa, 2 September.
Capaian dan tantangan PLTS nasional
Hingga Mei 2025, kapasitas terpasang PLTS nasional telah menembus 1.000 MW (1 GW). Angka ini mencakup PLTS atap di rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan besar yang memasang sistem surya untuk menekan biaya listrik sekaligus memenuhi tuntutan pasar ekspor akan energi hijau.
Meski ada perkembangan positif, Marlistya menekankan masih ada tantangan besar, seperti regulasi yang kerap berubah, keterbatasan pembiayaan, dan rantai pasok domestik yang belum kuat. “Momentum ini tidak boleh berhenti pada proyek percontohan, tetapi harus masuk ke arus utama sistem energi nasional,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan kapasitas 17,1 GW PLTS dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program 100 GW PLTS tersebar di desa-desa, yang ditujukan untuk pemerataan akses energi dan percepatan dekarbonisasi.
“Regulasi baru sedang kami siapkan, termasuk revisi Perpres No.112/2022 dan Permen ESDM tentang PLTS operasi paralel,” jelas Andriah Feby Misna, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM.
Andriah menambahkan, peran pemerintah daerah sangat penting dalam menyukseskan proyek PLTS. “Mulai dari penyelarasan tata ruang wilayah, pembebasan lahan, hingga alokasi APBD untuk proyek PLTS di fasilitas publik, semuanya harus didorong agar investasi energi terbarukan lebih lancar,” ujarnya.
Investasi dan rantai pasok
Menurut Alvin Putra Sisdwinugraha, Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR, pertumbuhan PLTS di Indonesia masih didominasi skala besar, dengan kapasitas terpasang 916 MW per akhir 2024. Namun tren baru mulai muncul di sektor industri lewat PLTS captive, yang menambah kapasitas lebih dari 100 MW pada 2024.
“PLTS captive terbukti meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global. Tapi agar lebih banyak terpasang, kita butuh transparansi dalam sistem perencanaan, data, dan perizinan,” jelas Alvin.
Dari sisi rantai pasok, kapasitas produksi modul surya nasional sudah mencapai11,7 GWp per tahun. Namun harga modul lokal masih lebih mahal 30–40 persen dibanding impor. “Konsistensi permintaan dalam negeri dan insentif fiskal seperti pembebasan bea masuk bahan baku sangat dibutuhkan,” tambah Alvin.
ISS telah digelar sejak 2022 dan menjadi forum tahunan yang mendorong keterlibatan multi-pihak dalam pengembangan energi surya. Edisi keempat tahun ini dipandang strategis karena bertepatan dengan momentum akselerasi transisi energi di bawah pemerintahan baru. Pendaftaran ISS 2025 dapat dilakukan secara gratis melalui idsolarsummit.info. (Hartatik)
Foto banner: Gambar dibuat oleh DALL-E OpenAI melalui ChatGPT (2025)
