oleh: Nabiha Shahab
Pada siang hari tanggal 8 Maret 2026, batasan struktural dan filosofis sistem pengelolaan sampah Indonesia didobrak oleh kejadian yang mematikan. Di Zona IV Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Bekasi, tumpukan sampah setinggi 50 meter, atau setara dengan gedung 15 lantai, runtuh.
Tujuh nyawa melayang, truk-truk pengangkut tertimbun oleh lautan lumpur, dan jalur utama pembuangan sampah ibu kota lumpuh total. Dampak langsungnya terlihat jelas: antrean truk yang diam di tempat sepanjang lima kilometer dan kemacetan di seluruh kota, terutama di kawasan Jakarta seperti Koja dan Cipinang. Namun, bagi seorang analis kebijakan, “situasi yang mengkhawatirkan” ini mengingatkan kita pada tragedi Leuwigajah tahun 2005 di Cimahi, di mana longsor tempat pembuangan sampah yang serupa merenggut 157 nyawa. Dua dekade kemudian, ketergantungan pada model kuno “kumpul-angkut-buang” tetap menjadi kegagalan definitif dalam ketahanan perkotaan.
Ini bukan sekadar masalah Jakarta; ini adalah masalah yang meluas ke seluruh wilayah. Depok menghasilkan 1.300 ton sampah setiap hari, sementara Bekasi dan Tangerang masing-masing melebihi 1.000 ton. Krisis ini saat ini tersamarkan oleh sistem sertifikasi “Adipura” pemerintah, yang memberikan sertifikat status lingkungan yang sangat baik kepada kota-kota yang, pada kenyataannya, sedang berjuang di bawah beban praktik pengelolaan yang “sangat buruk”. Saat gunung sampah itu runtuh, hal itu mengungkap fiksi kemajuan berkelanjutan, yang berubah dari tragedi yang terlihat menjadi ancaman atmosfer yang tak terlihat.
Metana dan dampaknya terhadap iklim
Meskipun tanah longsor merupakan bencana alam, dampak paling berbahaya dari lokasi tersebut adalah metana (CH₄). Tempat pembuangan akhir (TPA) berada di garis depan komitmen iklim Indonesia karena “pembuangan terbuka” pada dasarnya mengubah limbah makanan menjadi pabrik metana anaerobik. Seperti yang dijelaskan oleh Satya Utama dari WRI Indonesia dalam webinar yang diselenggarakan oleh AJI Jakarta bulan lalu, metana hanya bertahan di atmosfer selama 12 tahun, namun potensi pemanasan globalnya 28 hingga 34 kali lebih kuat daripada CO2 dalam kurun waktu satu abad—dan bahkan 80 kali lebih kuat dalam kurun waktu 20 tahun.
Sektor limbah menyumbang 54% dari emisi metana di Indonesia. Yang terpenting, inventarisasi saat ini mengandalkan pemantauan IPCC Tier 1, yang menggunakan “faktor default” umum dan memiliki tingkat akurasi yang rendah. Untuk memenuhi Global Methane Pledge yang ditandatangani pada COP26, Indonesia harus beralih ke Tier 2, dengan memanfaatkan data aktivitas khusus negara untuk mendorong mitigasi. Satya mengatakan, “Inventarisasi emisi saat ini menggunakan Tier 1. Kita membutuhkan pemantauan Tier 2 untuk menyediakan data yang akurat dan terperinci yang diperlukan untuk mitigasi yang nyata.” Tanpa menangkap gas-gas ini, tempat pembuangan akhir tetap menjadi bom iklim yang siap meledak, memicu kebakaran yang baru-baru ini melanda lokasi di Suwung dan Tangerang.
Persoalan limbah makanan
Penyebab lonjakan emisi metana ini adalah sebuah paradoks dalam budaya Indonesia: negara ini menghasilkan 20 juta ton limbah makanan setiap tahunnya, sementara pada saat yang sama berjuang mengatasi tingginya angka stunting dan kemiskinan. Hampir 49% limbah di Bantar Gebang bersifat organik.
Agus Rusli, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), mengidentifikasi fenomena budaya lapar mata sebagai salah satu penyebab utama polusi. Selama bulan Ramadan, lonjakan pembelian barang yang tidak dikonsumsi berubah dari kebiasaan sosial menjadi ancaman bagi iklim.
Ketika makanan dijejalkan ke dalam zona TPA anaerobik, makanan tersebut tidak hanya membusuk; melainkan berubah menjadi metana berkadar tinggi. Mengenai peta jalan 2025–2029, Rusli mencatat, bahwa “kita diharapkan dapat mengelola hampir 100% sampah kita pada tahun 2029… setiap orang hidup dengan mengonsumsi dan menghasilkan limbah, namun hal itu harus dikelola.” Gunung sampah yang runtuh itu dibangun, sebagian besar, di atas tumpukan nutrisi yang terbuang yang sebenarnya bisa memberi makan 26,36% populasi yang hidup dalam kemiskinan.
Alternatif dari akar rumput
Masyarakat setempat membuktikan bahwa sirkularitas terdesentralisasi adalah satu-satunya alternatif yang layak untuk model Bantar Gebang. Sebuah koperasi masyarakat di Jakarta Timur, yaitu Koperasi Kompos RW 016, Jatinegara Baru, berperan sebagai “laboratorium riset dan pengembangan” untuk pengelolaan sampah di sumbernya.
Beroperasi sejak 2021, koperasi ini menggunakan pengomposan aerobik untuk menghasilkan CO₂ dan uap air yang tidak berbahaya, bukan metana. Metodologi mereka sangat ketat secara teknis: siklus pengumpulan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, serta penugasan “pengumpul data” dari Generasi Z untuk mengelola dasbor digital yang mencatat partisipasi rumah tangga. Namun, kurva “Penyebaran Inovasi” mengungkap kenyataan yang pahit. Meskipun koperasi ini berhasil melibatkan tetangganya, mereka telah menemui “batas atas” pada 150–162 rumah.
Shanty Syahril, koordinator koperasi tersebut, berpendapat bahwa “Mayoritas Awal” warga tidak akan ikut serta sampai pemerintah memperluas infrastrukturnya. “Bukan karena masyarakat tidak mau memilah sampah; mereka membutuhkan sistem yang andal dari pemerintah… “Kami hanya bisa mengembangkan ini sampai batas tertentu sebelum akhirnya membutuhkan dukungan resmi dari TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah: Mengurangi, Menggunakan Kembali, Mendaur Ulang),” katanya. Saat ini, para inovator akar rumput sedang membuktikan konsepnya, tetapi negara gagal menyediakan pengolahan skala industri yang sesuai dengan upaya mereka.
Mengejar keberlanjutan
Tragedi di Zona IV Bantar Gebang merupakan peringatan terakhir dari sistem yang sekarat. Runtuhnya tumpukan sampah tersebut membuktikan bahwa era menyembunyikan sampah di pinggiran kota-kota telah berakhir. Kemampuan Indonesia untuk mencapai target Net Zero 2060 sepenuhnya bergantung pada penerapan segera mandat “Pilah Sampah dari Rumah.” Masa depan bangsa ini adalah pilihan antara dua skenario: satu berupa tumpukan gunung sampah yang merenggut nyawa dan memanaskan planet, dan yang lain berupa siklus nutrisi yang menggerakkan ekonomi sirkular. Indonesia kini harus memilih untuk mengubah limbahnya dari beban menjadi sumber daya, memastikan bahwa tujuh nyawa yang hilang di Zona IV mempercepat revolusi keberlanjutan nasional.
Foto banner: Seorang petugas kebersihan lingkungan di Jakarta sedang mengisi gerobaknya dengan sampah rumah tangga yang belum dipilah. 6 April 2021. Nabiha Shahab/tanahair.net
