Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta perusahaan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) agar berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Salah satunya lebih berperan dalam mendukung Program Kampung Iklim (Proklim).
“Keterlibatan PBPH diharapkan bisa mendukung tercapainya 20 ribu kampung iklim pada 2024 di seluruh Indonesia yang memiliki ketahanan dan mampu beradaptasi pada perubahan iklim,” ujar Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dewanthi, saat diskusi virtual “Sinergi Program Kampung Iklim dengan Pengelolaan Hutan Produksi”, dikutip Jumat (1/4).
KLHK akan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai target tersebut. Perusahaan PBPH yang menjadi anggota APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) menjadi bagian dari kolaborasi tersebut.
Laksmi menjelaskan, ada tiga agenda yang dijalankan dalam adaptasi perubahan iklim yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap. Menurutnya, aksi adaptasi punya tantangan lebih karena tidak berwujud dan spesifik dari satu ekosistem ke ekosistem lain.
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK Sri Tantri Arundhati menambahkan, saat ini sudah ada 3.270 kampung iklim dan diharapkan bisa mencapai 4.000 kampung iklim pada tahun ini. Tantri menjelaskan, dari hasil identifikasi ada 19.131 desa yang menjalankan program strategis, termasuk yang didukung oleh pemegang PBPH, yang bisa didaftarkan menjadi bagian dari Proklim di Sistem Registrasi Nasional (SRN), sebuah sistem terpadu pegendalian perubahan iklim tingkat nasional.
“Dengan terdaftar sebagai Proklim, maka SDM dan kapasitas lembaganya bisa ditingkatkan,” imbuh Tantri.
Sekjen Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Purwadi Soeprihanto menilai Proklim sangat relevan dengan pengelolaan hutan lestari yang dijalankan pemegang PBPH. Menurutnya, masyarakat yang harmonis dan berketahanan iklim akan menjadi modal unuk mencapai modal target mitigasi perubahan iklim yang dijalankan PBPH
“Upaya mitigasi dan adaptasi diharapkan bisa membuahkan insentif bagi PBPH melalui Nilai Ekonomi Karbon seperti yang sudah diatur Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021,” terang Purwadi.
Head of Partnership and Engagement APP Sinar Mas Trisia Megawati menyatakan untuk mendukung Proklim, pihaknya memperkuat program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang dijalankan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan hutan.
Adapun dari identifikasi, ada 500 desa yang berpotensi menjadi DMPA yang tersebar di Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Saat ini sudah mencapai 394 desa program DMPA yang melibatkan lebih dari 31 ribu kepala keluarga. APP Sinar Mas mengalokasikan dana dukungan sebesar 10 juta USD untuk program ini.
Menurut Trisia, di antara desa binaan program DMPA tersebut terdapat 213 yang sudah mendaftar dan 147 di antara telah terdaftar pada SRN. “Sebanyak 29 di antaranya mendapat penghargaan sebagai Proklim Utama, sementara sisanya sebagai proklim Madya dan Pratama,” kata dia.
Salah satu desa binaan APP Sinar Mas yang teregister sebagai kampung iklim adalah Desa Dataran Kempas, Jambi. Sekdes Desa Dataran Kempas Supari mengungkapkan, dengan dukungan APP Sinar Mas pihaknya mengembangkan produski kompos memanfaatkan limbah kotoran ternak, pelepah sawit dan abu boiler.
“Kami kini bisa memproduksi 4.000 ton kompos per bulan dengan omzet mencapai Rp4 miliar per bulan. Omzet tersebut dinikmati oleh tujuh kelompok dengan anggota terutama kaum wanita yang setiap bulannya bisa memperoleh pendapatan hingga Rp3 juta,” terang Supari. (Hartatik)
Foto banner: Hutan alam di Borneo, Malaysia. (Jonathan Yee/shutterstock.com)
