Jakarta — Kementerian Kehutanan dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) telah meluncurkan proyek senilai IDR 74,6 miliar (USD 4,4 juta) untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengendalikan spesies asing invasif yang menjadi ancaman yang semakin besar bagi keanekaragaman hayati negara ini.
Proyek yang didanai oleh Global Environment Facility (GEF) diluncurkan selama workshop awal di Bogor pada Kamis, 12 Maret. Bernama “Peningkatan Kapasitas untuk Pengelolaan Spesies Asing Invasif (SMIAS) di Indonesia”, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, koordinasi antarlembaga, dan pengelolaan di lapangan guna mencegah dan mengendalikan spesies invasif di kawasan konservasi kunci.
Spesies asing invasif — hewan, tumbuhan, atau organisme lain yang diperkenalkan di luar habitat alaminya — dapat mengganggu ekosistem dan merugikan spesies asli. Menurut laporan tahun 2023 dari Platform Ilmu Pengetahuan dan Kebijakan Antarpemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Layanan Ekosistem (IPBES), spesies semacam ini berkontribusi hingga 60 persen terhadap kepunahan tumbuhan dan hewan secara global dan menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan melebihi USD 423 miliar per tahun.
Indonesia dianggap sangat rentan. Negara ini menjadi tuan rumah bagi salah satu jumlah spesies asing invasif tertinggi di Asia Tenggara, menurut Kelompok Ahli Spesies Invasif Komisi Konservasi Spesies IUCN tahun 2015. Peningkatan perdagangan, perjalanan, perubahan penggunaan lahan, dan perubahan iklim telah mempercepat penyebaran spesies-spesies tersebut di seluruh kepulauan.
Data dari Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa spesies invasif telah dilaporkan terdapat di lebih dari setengah dari 54 taman nasional yang dikelola oleh kementerian tersebut.
Proyek SMIAS akan berfokus pada dua kawasan konservasi dengan nilai ekologi tinggi: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur dan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Sulawesi Selatan, yang mengandung kawasan karst terbesar kedua di dunia.
“”Proyek SMIAS menjadi ikhtiar strategis untuk memperkuat tata kelola, kapasitas, dan kolaborasi pengelolaan jenis asing invasif, dari tingkat kebijakan sampai tingkat tapak,” kata Satyawan Pudyatmoko, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan, dalam pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Ahmad Munawir.
Program ini akan mendukung perbaikan dalam kebijakan, peraturan, dan mekanisme pembiayaan, sambil mempromosikan praktik berkelanjutan yang melibatkan Masyarakat Adat, komunitas lokal, perempuan, dan pemuda.
Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, mengatakan bahwa proyek ini diperkirakan akan memberikan manfaat bagi lebih dari 2.000 orang yang bergantung pada ekosistem hutan untuk mata pencaharian mereka.
“Dengan melindungi kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia, proyek ini bertujuan untuk juga memberikan manfaat bagi banyak warga Indonesia yang mata pencaharian dan ketahanan pangannya bergantung pada hutan, termasuk Masyarakat Adat. FAO siap memberikan dukungan pengawasan, membantu Indonesia mewujudkan produksi yang lebih baik, gizi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik dengan tidak meninggalkan siapa pun,” kata Aryal.
Inisiatif ini juga bertujuan untuk membantu Indonesia memenuhi komitmen internasionalnya berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, termasuk target untuk mengurangi pengenalan dan penyebaran spesies asing invasif setidaknya 50 persen pada tahun 2030.
Pemerintah siapkan pedoman konservasi gajah
Dalam acara terpisah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan instruksi presiden yang bertujuan untuk melindungi populasi dan habitat gajah Sumatra dan Kalimantan.
Kebijakan ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas kekhawatiran terkait penurunan drastis habitat gajah di berbagai wilayah di Indonesia.
“Kami cek kantong gajah yang dahulu jumlahnya 42 sekarang tinggal 21 saja, dan kalau tidak ada intervensi yang serius oleh pemerintah maka kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan,” ujar Menhut setelah pertemuan dengan presiden di Istana Negara di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan instruksi presiden yang direncanakan, kementerian dan lembaga pemerintah akan diarahkan untuk mendukung upaya konservasi, termasuk menetapkan kawasan pelestarian habitat dan koridor ekologi yang memungkinkan gajah berpindah antara habitat yang terfragmentasi.
Koridor-koridor ini dapat dibuat bahkan di kawasan yang sudah memiliki konsesi kelapa sawit dengan menetapkan zona konservasi di dalam area perkebunan untuk menghubungkan kembali habitat gajah.
Pemerintah juga sedang menyiapkan keputusan presiden untuk membentuk Tim Tugas Khusus tentang Pembiayaan Inovatif dan Pengelolaan Taman Nasional yang akan mengkaji skema pembiayaan berkelanjutan untuk konservasi.
Tim tugas tersebut akan dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo, dengan Raja Juli Antoni dan mantan Menteri Perdagangan Indonesia Mari Elka Pangestu sebagai wakilnya.
Indonesia saat ini mengelola 57 taman nasional, yang dianggap oleh pemerintah sebagai elemen kunci dalam konservasi keanekaragaman hayati. Pejabat pemerintah menyatakan bahwa mekanisme pembiayaan baru dan kemitraan dengan sektor swasta dapat membantu memperkuat pengelolaan taman nasional sambil mendukung pariwisata ekowisata yang berkelanjutan.
Sebagai inisiatif percontohan, pemerintah berencana untuk menguji pendekatan manajemen baru di Taman Nasional Way Kambas, termasuk langkah-langkah untuk mengurangi konflik antara manusia dan gajah melalui pemagaran, kanal, dan program pemberdayaan masyarakat.
Pejabat berharap langkah-langkah kebijakan terpadu ini dapat memperkuat konservasi satwa liar sambil memungkinkan taman nasional untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi komunitas sekitar tanpa mengorbankan perlindungan lingkungan. (nsh)
Foto banner: Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Sulawesi Selatan, rumah bagi kawasan karst terbesar kedua di dunia. (Sumber: Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, melalui UNIC)
