Jakarta – Pemerintah telah memberikan sinyalemen kenaikan sejumlah produk energi, mulai dari BBM bersubsidi, tarif listrik nonsubsidi hingga elpiji tabung 3 kilogram sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia. Bahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif tidak menampik kenaikan harga komoditas energi itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Pemerintah sedang menyiapkan strategi jangka pendek, menengah hingga jangka panjang untuk sejumlah sektor energi,” ujar Tasrif dalam rilis tertulis, Jumat (15/4).
Tasrif menyampaikan pemerintah akan melakukan penyesuaian harga pertalite dan minyak solar. Pasalnya, lonjakan harga minyak dunia juga turut memicu kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Maret mencapai 98,4 USD per barel. ICP ini jauh di atas asumsi APBN yang hanya mengasumsikan sebesar 63 USD per barel.
“Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, untuk jangka menengah akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti seperti Bahan Bakar Gas (BBG), bioethanol, bio CNG, dan lainnya,” ungkapnya.
Untuk strategi jangka pendek terkait BBM subsidi, salah satu skenario yang akan dilakukan pemerintah yaitu menambah kuota BBM subsidi seperti solar, minyak tanah, hingga BBM khusus penugasan seperti pertalite (RON 90).
Kuota solar subsidi diusulkan bertambah sebesar 2,29 juta kilo liter (kl) menjadi 17,39 juta kl, minyak tanah bertambah 0,10 juta kl menjadi 0,58 juta kl, dan Pertalite bertambah 5,45 juta kl menjadi 28,50 juta kl. Lebih lanjut, Tasrif juga mengungkapkan rencana kenaikan harga elpiji 3 kg sebagai bagian dari strategi menghadapi lonjakan harga minyak dunia.
“Untuk menjaga ketersediaan elpiji dan mengurangi impor, dalam jangka pendek akan dilakukan peningkatan pendistribusian elpiji 3 kg tepat sasaran, bekerja sama dengan pemda dan aparat penegak hukum,” jelasnya.
Kenaikan harga elpiji bakal diterapkan melalui perubahan formula elpiji 3 kg. Kemudian, pihaknya juga akan melakukan uji coba penjualan dengan aplikasi MyPertamina untuk 34 kabupaten/kota pada 2022.
“Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, melakukan substitusi dengan kompor induksi jaringan gas. Kita harapkan bisa sekitar 1 juta rumah tangga per tahun. Kemudian subsidi komoditas menjadi subsidi langsung ke pengguna,” imbuhnya.
Hal yang serupa juga akan diterapkan pada harga dasar listrik dari PLN. Mengingat harga bahan bakar fosil mengalami kenaikan, baik minyak bumi maupun batu bara.
“Dalam jangka pendek, rencana penerapan tariff adjustment tahun 2022. Ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi sebesar Rp 7 – 16 triliun,” ungkap Tasrif.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan efisiensi biaya pokok penyediaan listrik dan strategi energi primer PLN, serta optimalisasi pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik (PLTU dan pembangkit listrik EBT). Lebih lanjut, untuk jangka menengah dan panjang di sektor ketenagalistrikan, strategi yang diambil di antaranya pemadanan dan pemilahan data pelanggan penerima manfaat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk subsidi langsung. Ada pula rencana percepatan pemanfaatan hidrogen sebagai sumber bahan bakar untuk transportasi, industri berat, dan pembangkitan, serta konversi motor BBM ke listrik yang akan dilaksanakan di masyarakat. Rencana kenaikan harga elpiji 3 kg
Terpisah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berharap pemerintah menunda rencana penyesuaian atau kenaikan harga sektor energi seperti BBM, LPG dan listrik. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Bobby Gafur Umar mengungkapkan, pihaknya memahami tekanan yang dihadapi APBN akibat kenaikan harga minyak dunia. Kendati demikian, Indonesia dinilai telah mencatatkan kinerja ekonomi yang baik untuk kurun 2021 lalu. Tren di awal tahun pun juga dinilai semakin membaik.
Daya beli masyarakat memang diprediksi bakal kian meningkat pada momen Bulan Ramadan dan Idul Fitri. Namun kenaikan harga atau tarif energi dinilai berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
“Jadi menurut kami kalau dari sisi pengusaha mohon ditunda dua sampai tiga bulan lah setelah Lebaran,” ujar Bobby dalam rilis tertulis, dikutip Jumat (15/4).
Bobby melanjutkan, kenaikan harga sektor energi juga berpotensi kian memberatkan masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga energi bakal mendorong kenaikan pada sisi logistik, transportasi hingga bahan baku.
Bobby melanjutkan, sejauh ini pemerintah memang baru memberikan sinyal untuk kenaikan harga energi. Untuk itu, pihaknya optimistis pemerintah bakal mengambil kebijakan dengan pertimbangan yang matang dan strategis.
“Jadi saya pikir untuk mempertahankan pemulihan ekonomi ditahap awal ini pemerintah mesti secara bijak menahan kenaikan-kenaikan dari energi,” pungkas Bobby. (Hartatik)
