Greenwashing di sektor keuangan merujuk pada klaim menyesatkan atau menipu mengenai manfaat lingkungan atau iklim dari produk keuangan, strategi investasi, atau tindakan korporasi. Praktik-praktik ini, jika dibiarkan tanpa pengawasan, dapat merusak pasar, mengikis kepercayaan investor, dan mengancam upaya untuk menyelaraskan keuangan dengan tujuan iklim global seperti Kesepakatan Paris (Paris Agreement).
Laporan ClientEarth berjudul “Greenwashing and how to avoid it: An introductory guide for Asia’s finance industry” (Greenwashing dan Cara Menghindarinya: Panduan Pengantar untuk Industri Keuangan Asia) dan “Guardrails to address greenwashing of climate transition finance” (Pedoman Pengendalian untuk Mengatasi Greenwashing dalam Pembiayaan Transisi Iklim) menganalisis risiko greenwashing—terutama di pasar keuangan berkelanjutan Asia yang berkembang pesat—dan menyajikan kerangka kerja praktis untuk mengatasinya.
Keuangan berkelanjutan memainkan peran kunci dalam mengarahkan modal ke aktivitas dan perusahaan yang berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, greenwashing dapat menghambat transisi ini dengan menciptakan kesan palsu tentang kinerja lingkungan, yang dapat menyebabkan modal dialokasikan secara salah ke entitas yang sebenarnya tidak benar-benar beralih ke jalur rendah karbon. Klaim menyesatkan merusak kepercayaan di antara investor dan pemangku kepentingan, dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, keuangan, dan reputasi yang serius bagi lembaga keuangan dan korporasi.
Panduan tersebut menyoroti bahwa regulator dan badan internasional semakin mengakui greenwashing sebagai masalah yang signifikan, dengan tindakan penegakan hukum dan standar regulasi yang sedang berkembang digunakan untuk menekan klaim yang menyesatkan.
Greenwashing dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk klaim keberlanjutan yang berlebihan untuk produk keuangan tanpa bukti yang memadai; label produk yang menyesatkan, di mana dana investasi atau obligasi dipromosikan sebagai “hijau” tanpa kriteria yang jelas; pengungkapan yang tidak transparan yang gagal memberikan laporan yang jelas tentang dampak lingkungan; dan komitmen permukaan terhadap tujuan iklim yang tidak didukung oleh rencana konkret dan metrik kinerja.
Praktik-praktik semacam itu dapat mengganggu pasar keuangan dengan membuat investor kesulitan membedakan antara investasi yang benar-benar berkelanjutan dan investasi yang hanya menggunakan bahasa ramah lingkungan. Kaburnya batasan ini menghambat alokasi modal yang efektif yang diperlukan untuk transisi iklim di dunia nyata.
Panduan-panduan tersebut menekankan bahwa meskipun tidak ada definisi yang secara universal disepakati mengenai greenwashing, regulator dan badan penetapan standar di seluruh dunia sedang bergerak untuk membatasi klaim-klaim menyesatkan. Mekanisme seperti Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) dan standar dari International Sustainability Standards Board (ISSB) telah muncul untuk menetapkan tolok ukur pelaporan yang lebih jelas. Pada saat yang sama, regulator nasional di Asia, termasuk di China, Singapura, dan Jepang, sedang memperkenalkan persyaratan pengungkapan keberlanjutan dan pedoman penandaan produk yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko greenwashing.
Panduan ini juga memetakan tipologi tindakan penegakan hukum yang diambil di seluruh dunia, menggambarkan bagaimana badan regulasi dan pengadilan telah bertindak terhadap lembaga atau produk yang dianggap terlibat dalam praktik greenwashing. Meskipun tindakan ini bervariasi antaryurisdiksi, mereka menunjukkan perluasan batas hukum seputar klaim lingkungan dan menandakan peningkatan pengawasan terhadap aktor keuangan.
Untuk menghindari risiko greenwashing, laporan-laporan tersebut merekomendasikan serangkaian praktik internal yang harus diadopsi oleh lembaga keuangan, termasuk tata kelola yang kuat dan proses internal untuk pengungkapan terkait iklim; verifikasi klaim keberlanjutan melalui data yang andal dan tinjauan pihak ketiga; keterlibatan rutin dengan perusahaan portofolio untuk memastikan bahwa komitmen iklim didukung oleh rencana transisi yang kredibel; serta pengungkapan yang jelas, spesifik, dan didukung bukti yang selaras dengan standar regulasi yang terus berkembang.
Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam manajemen risiko dan desain produk, lembaga keuangan dapat meningkatkan transparansi dan menjaga integritas pasar, sehingga mengurangi risiko menyesatkan investor atau pemangku kepentingan.
Pembiayaan transisi merujuk pada modal yang dialokasikan ke sektor-sektor dengan emisi tinggi untuk membantu mereka mengurangi emisi karbon secara bertahap, misalnya melalui obligasi yang terkait dengan keberlanjutan. Instrumen-instrumen ini berpotensi mendanai pengurangan emisi karbon di dunia nyata jika sejalan dengan jalur pengurangan emisi berbasis sains. Namun, tanpa adanya kerangka regulasi yang jelas, banyak instrumen keuangan transisi yang diberi label diterbitkan untuk perusahaan dengan strategi transisi yang lemah atau tidak kredibel. Hal ini mengikis kepercayaan investor dan berisiko menyebabkan alokasi modal yang salah, sehingga mengurangi kemampuan pasar keuangan transisi untuk memfasilitasi transformasi rendah karbon.
Untuk mengatasi hal ini, ClientEarth mengusulkan enam prinsip kebijakan utama: jalur pengurangan emisi yang selaras dengan Perjanjian Paris pada tingkat nasional atau regional untuk mengarahkan strategi korporasi dan investor; standar klasifikasi yang secara ilmiah kokoh untuk aktivitas dan teknologi yang intensif karbon, sering kali tertuang dalam taksonomi; kapasitas pasar untuk verifikasi eksternal guna memastikan penilaian objektif terhadap klaim pembiayaan transisi; regulasi keuangan yang ditargetkan dengan ambang batas wajib untuk penggunaan label pembiayaan transisi yang dilindungi; pemberdayaan regulator keuangan untuk menerapkan sanksi terhadap praktik transition-washing; dan reformasi sistemik untuk memperluas pembiayaan transisi yang efektif—bukan hanya produk yang dilabeli—di seluruh sektor.
Tindakan kebijakan ini dirancang untuk memperkuat kredibilitas pasar pembiayaan transisi dan menciptakan lingkungan regulasi di mana hanya instrumen yang benar-benar selaras yang dapat menggunakan label transisi. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah untuk mendorong perusahaan dengan strategi iklim yang kredibel sambil mencegah klaim-klaim yang bersifat permukaan yang dapat merusak integritas pasar.
Kedua laporan tersebut secara bersama-sama menggambarkan gambaran komprehensif tentang tantangan greenwashing dan transition-washing di sektor keuangan, serta merumuskan peta jalan bagi regulator dan pelaku pasar. Laporan-laporan ini menekankan bahwa menangani greenwashing bukan sekadar soal semantik atau bahasa pemasaran—ini adalah masalah sistemik yang memengaruhi alokasi modal dan efektivitas aksi iklim.
Untuk Asia, di mana pasar keuangan berkelanjutan diperkirakan akan tumbuh dengan cepat, kebutuhan akan kerangka regulasi yang kuat, praktik pengungkapan yang kokoh, dan disiplin pasar yang ditingkatkan menjadi sangat mendesak. Tanpa hal-hal tersebut, greenwashing dapat mengganggu sinyal pasar, menunda transisi ekonomi riil menuju net zero, dan melemahkan kepercayaan investor. Sebaliknya, dengan mengadopsi praktik dan rekomendasi kebijakan yang tercantum dalam laporan-laporan ini, lembaga keuangan dan pembuat kebijakan dapat membantu memastikan bahwa keuangan secara nyata mendukung tujuan keberlanjutan daripada sekadar tampak melakukannya.
Anda dapat mengakses panduan-panduan ini dalam bahasa Inggris di sini:
Greenwashing and how to avoid it: an introductory guide for Asia’s finance industry
Guardrails to address greenwashing of climate transition finance
Artikel ini dipublikasikan bekerja sama dengan ClientEarth. Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini merupakan pendapat dan pandangan ClientEarth dan tidak selalu mencerminkan pendapat atau posisi redaksi tanahair.net. https://www.clientearth.asia/
Foto banner: Gambar dibuat oleh DALL-E OpenAI melalui ChatGPT (2026)
