DPR: Komitmen atasi perubahan iklim, negara anggarkan 4,1% APBN

Jakarta – Sebagai bentuk komitmen mengatasi perubahan iklim, pemerintah mengalokasikan 4,1 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), menurut anggota parlemen, Selasa (18/10). Anggaran tersebut untuk pembiayaan program pengurangan emisi.

“Pemerintah Indonesia telah menyampaikan enhanced NDC berisi dokumen peningkatan target penurunan emisi dari 29 persen menjadi 31,89 persen melalui sumber daya dan kemampuan sendiri, atau 43,2 persen dengan bantuan internasional,” papar Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana dalam keterangan resmi dalam Standing Committee on Sustainable Developments, dalam rangkaian sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-145 di Kigali, Rwanda.

Pada Juli lalu, lanjutnya, pemerintah juga telah menyerahkan strategi jangka panjang untuk ‘Low-Carbon and Climate Resilience 2050’ (LTS-LCCR 2050) kepada sekretariat The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Adapun dokumen enhanced NDC diserahkan pada September lalu.

Menurut dia, Indonesia adalah “negara super power” dalam menanggulangi perubahan iklim, sehingga mendorong agar dunia menyiapkan “Climate Fund” sebesar 100 miliar USD untuk menanggulangi perubahan iklim

Dia juga menyampaikan target pengurangan emisi di sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan (Folu) yang diperkirakan mencapai hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi gas rumah kaca.

“Secara umum, Indonesia berkomitmen dan menaruh perhatian khusus pada program untuk mengatasi punahnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, degradasi lahan, penurunan kualitas air laut, deforestasi, polusi, limbah, dan kerawanan pangan serta ketahanan dan aksesibilitas terhadap air bersih,” imbuhnya.

Politisi asal Bali itu menjelaskan Indonesia mulai menerapkan kebijakan energi hijau, seperti percepatan penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan bahan bakar B40 yang mengandung 40 persen biofuel berbahan kelapa sawit serta 60 persen solar.

Putu mengakui Indonesia merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia dan penyumbang emisi berbasis hutan terbesar, namun memiliki bentangan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia.

Karena itu, dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki peranan penting untuk menjadi negara yang super power dalam menanggulangi perubahan iklim.

“Indonesia mampu mengurangi emisi dan deforestasi secara signifikan. Namun masih membutuhkan dukungan dan kontribusi dunia internasional serta sektor kehutanan telah berkontribusi 60 persen dalam mencapai target net-zero emisi,” tukasnya. (Hartatik)

Foto banner: Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana (Sumber: kanal Youtube DPR RI)

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles