Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas bersama Asian Development Bank (ADB), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Pemerintah Australia resmi meluncurkan Buku Putih berjudul “Mewujudkan Masa Depan Bisnis Berkelanjutan melalui Pemberdayaan UMKM Hijau”, Selasa, 16 September. Upaya ini bertujuan untuk mendorong transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menuju praktik bisnis hijau mendapat tonggak baru.
Dokumen strategis tersebut berisi analisis, peta jalan, serta rekomendasi untuk memperkuat ekosistem UMKM hijau di Indonesia, mulai dari pembiayaan, regulasi, hingga peningkatan kapasitas teknologi.
“Buku Putih ini menjadi panduan penting bagi arah kebijakan kita. Ada lima strategi utama yang harus kita dorong: peningkatan kapasitas SDM, penyusunan roadmap, adopsi teknologi dan inovasi, penyediaan insentif dan pembiayaan, serta reformasi regulasi. Semua ini tidak bisa berjalan tanpa kolaborasi lintas sektor,” jelas Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menegaskan pentingnya peran UMKM dalam menghadapi perubahan iklim dan mendorong ekonomi rendah karbon.
“Peluncuran Buku Putih menandai langkah nyata menuju ekonomi hijau yang inklusif. Pemerintah memastikan tidak ada UMKM yang tertinggal dalam transisi hijau ini,” ujar Maliki.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, juga menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, Buku Putih akan menjadi acuan kementeriannya dalam menyusun panduan standar pengembangan UMKM hijau.
Dukungan dari mitra pembangunan
ADB menilai peluncuran Buku Putih sebagai momentum penting. “Dengan komitmen publik dan swasta yang kuat, inisiatif seperti kredit hijau, perangkat penilaian mandiri, dan jaringan pembina hijau dapat memberdayakan UMKM untuk tumbuh berkelanjutan,” kata Kepala Perwakilan ADB di Indonesia, Jiro Tominaga.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, menambahkan praktik ramah lingkungan dalam UMKM—seperti efisiensi energi, penghematan air, dan pengelolaan limbah—tidak hanya berdampak baik pada lingkungan, tapi juga meningkatkan profitabilitas usaha.
“Namun, agar bisa mengadopsi teknologi rendah emisi, UMKM membutuhkan akses ke pembiayaan hijau dan pendampingan teknis. Edukasi bagi lembaga keuangan juga penting agar mereka mampu menilai potensi UMKM hijau dengan tepat,” ungkap Fabby.
Pemerintah Australia turut mendukung inisiatif ini melalui “Sustainable Infrastructure Assistance Program (SIAP)”.
“Buku Putih ini adalah cetak biru yang kuat bagi UMKM untuk berperan dalam pertumbuhan hijau dan ekonomi sirkular. Pemerintah Australia siap mendukung implementasinya sebagai bagian dari kerja sama bilateral yang lebih luas dengan Indonesia,” tutur Plt. Wakil Duta Besar Australia, Jonathan Gilbert.
Bappenas menegaskan, transformasi UMKM hijau akan menjadi motor ekonomi inklusif sekaligus strategi jangka panjang.
“UMKM hijau sudah menjadi bagian dari RPJPN 2025–2045. Transformasi ini bukan hanya soal mendukung SDGs, tetapi juga langkah strategis menuju visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Wamen Febrian. (Hartatik)
Foto banner: Gambar dibuat oleh DALL-E OpenAI melalui ChatGPT (2024)
