Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi nikel untuk tahun 2024 diperkirakan mencapai 240 juta ton.
“Tahun lalu kebutuhan smelter itu 220 juta ton, dan tahun ini kita targetkan produksi nikel sebesar 240 juta ton,” kata Arifin dalam keterangan resmi, Senin, 5 Agustus.
Menurut proyeksi Kementerian ESDM kebutuhan baterai di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai 108,2 GWh. Untuk mencapai target 20 juta kendaraan listrik (electric vehicle, EV) roda empat, diperlukan kapasitas baterai sebesar 780 GWh, sedangkan kapasitas smelter dalam negeri saat ini baru mampu memproduksi bahan baku setara 373 GWh. Dengan demikian masih ada peluang investasi untuk mengembangkan sebesar 407 GWh di sektor baterai EV.
“Kita harus mengendalikan hilirisasi nikel ini dengan baik agar memberikan nilai tambah yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, dan mendukung program transisi energi ke industri EV,” ujar Arifin.
Potensi sumber daya nikel yang mencapai 17 miliar ton dan cadangan sebesar 5 miliar ton, Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan industri baterai, baik untuk kebutuhan nasional maupun global.
Pemerintah juga tengah mengevaluasi industri-industri berbasis nikel yang menghasilkan nilai tambah rendah. Arifin menyebut bahwa beberapa industri sudah memasuki fase sunset dan tidak lagi layak untuk dikembangkan.
“Kita evaluasi untuk menghentikan pengembangan pabrik-pabrik baru yang tidak memberikan nilai tambah tinggi. Kita lakukan moratorium, stop dulu, tidak boleh ada lagi,” jelasnya.
Salah satu produk dengan nilai tambah rendah yang menjadi sorotan adalah nickel pig iron (NPI) yang diproduksi oleh smelter dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). “Melihat permintaan internasional, Kementerian Perindustrian sudah sepakat tidak ada lagi tambahan baru untuk RKEF dan NPI,” kata Arifin.
Menurutnya, dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa sumber daya nikel dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan transisi energi. (Hartatik)
