Jakarta – Founder dan Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto mengkritisi minimnya intervensi langsung dari pemerintah dalam proses transisi energi di Indonesia. Menurutnya, transisi energi seharusnya menjadi momentum untuk mengelola energi nasional secara lebih mandiri.
Namun, Pri menyoroti bahwa kebijakan pengelolaan energi nasional cenderung minim dalam melakukan investasi dan intervensi secara langsung. “Pemerintah Indonesia tampaknya terlalu bergantung pada inisiatif dari pelaku usaha atau investor, tanpa memberikan intervensi yang cukup,” ungkap Pri Agung dalam keterangan resmi.
Pri mengutip alokasi anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2024, yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Namun, porsi anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) terbilang sangat minim.
Dari total anggaran sebesar Rp 6,8 triliun yang diterima oleh Kementerian ESDM, hanya sekitar 34,45% atau Rp 2,33 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA). Dari jumlah itu, porsi untuk mendorong pengembangan EBT secara langsung pun dapat dikatakan sangat minim, perinciannya PLTS Rp 99,54 miliar (4,27%), PLTMH Rp 54,46 miliar (2,46%), dan perencanaan Rp 31,98 miliar.
“Dengan komposisi anggaran seperti itu, tidaklah mengherankan jika target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 mungkin tidak akan tercapai,” katanya.
Lebih lanjut, Pri menekankan bahwa pendanaan transisi energi yang bergantung pada pinjaman konsesi akan membatasi kemampuan Indonesia dalam mengoptimalkan sumber daya energi sesuai dengan kebutuhan nasional. Ia juga menyoroti skema Just Energy Transition Partnership (JETP), yang besarannya mencapai USD 21 miliar, namun sebagian besar akan dilakukan melalui mekanisme pinjaman konsesi.
Meskipun pemerintah telah memiliki prinsip pengelolaan kebijakan nasional yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, ia menegaskan perlunya konsistensi dalam pelaksanaannya tanpa terpengaruh oleh tren atau tema yang sedang beredar. (Hartatik)
