Negara-negara berkembang membutuhkan pendanaan iklim yang lebih terjangkau, mudah diakses, dan terkoordinasi untuk memutus lingkaran setan utang, bencana, dan biaya pinjaman yang tinggi yang melemahkan kemampuan mereka dalam membangun ketahanan iklim, demikian disampaikan Kepala Urusan Iklim PBB Simon Stiell pada Jumat, 13 November.
Dalam pidatonya pada dialog tingkat tinggi para menteri mengenai pendanaan iklim di COP31, Sekretaris Eksekutif PBB untuk Perubahan Iklim menyerukan peralihan dari pendanaan proyek-proyek individual menuju dukungan terhadap transformasi ekonomi yang lebih luas di negara-negara berkembang.
Dia memperingatkan bahwa negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim terjebak dalam lingkaran setan, di mana ancaman banjir, kebakaran, badai, dan kekeringan telah meningkatkan biaya pinjaman bahkan sebelum bencana terjadi. Ketika bencana terjadi, penurunan pendapatan dan kenaikan biaya pemulihan semakin menambah beban utang, sehingga pemerintah hanya memiliki sedikit sumber daya untuk diinvestasikan dalam upaya peningkatan ketahanan.
“Pendanaan iklim dapat membantu negara-negara membebaskan diri,” kata Stiell, sambil menekankan bahwa pendanaan tersebut harus memperkuat lembaga-lembaga nasional, meningkatkan kondisi investasi, dan menarik lebih banyak modal dengan biaya yang lebih rendah.
Ia menguraikan empat prioritas untuk meningkatkan penyaluran pendanaan iklim, dimulai dengan menyesuaikan ketentuan pembiayaan agar sesuai dengan keberlanjutan utang dan kondisi ekonomi masing-masing negara.
Meskipun pembiayaan swasta, pinjaman, dan jaminan tetap penting, ia mengatakan bahwa hibah dan pembiayaan dengan syarat yang sangat lunak akan tetap menjadi hal yang sangat penting bagi negara-negara kurang berkembang, negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, dan negara-negara lain yang rentan.
Dia juga menyerukan upaya yang lebih luas untuk mengatasi tekanan utang agar pemerintah tidak terpaksa memilih antara pembayaran utang dan investasi dalam ketahanan iklim.
Kedua, Stiell mendesak lembaga keuangan internasional dan dana iklim untuk menyederhanakan prosedur akses serta mengurangi beban administratif yang memaksa negara-negara berkembang untuk berurusan dengan program pendanaan yang terfragmentasi dan persyaratan yang rumit.
Ketiga, pendanaan iklim harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan memperkuat lembaga-lembaga dalam negeri yang sudah ada, termasuk kementerian keuangan nasional, pemerintah daerah, bank pembangunan, dan lembaga keuangan, alih-alih mengabaikan peran mereka.
Ia juga menekankan perlunya memperkuat kapasitas negara-negara untuk mengakses dan memanfaatkan pendanaan secara efektif, sejalan dengan pengembangan dan transfer teknologi yang berkelanjutan guna mewujudkan pembangunan rendah emisi dan tahan terhadap perubahan iklim.
Keempat, Stiell menyerukan adanya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga pendanaan iklim, bank pembangunan, lembaga keuangan, dan investor guna menyelaraskan pendanaan, teknologi, dan pengembangan kapasitas dengan prioritas nasional.
Ia menyebutkan urutan pembiayaan di mana dukungan hibah pada tahap awal dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan mengembangkan portofolio investasi, yang kemudian dilanjutkan dengan pembiayaan dengan syarat lunak dan instrumen pembagian risiko untuk membantu proyek-proyek tersebut berkembang lebih luas.
Seruan ini muncul di tengah upaya berbagai negara untuk mencapai target pendanaan iklim yang disepakati dalam COP29 di Baku: negara-negara maju memimpin upaya penyediaan dana setidaknya 300 miliar dolar AS per tahun hingga tahun 2035, sejalan dengan upaya semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan pendanaan bagi negara-negara berkembang dari semua sumber menjadi 1,3 triliun dolar AS per tahun.
Stiell mengatakan bahwa Peta Jalan Baku-ke-Belém memberikan arah menuju pencapaian target-target tersebut, namun ia mengingatkan bahwa memenuhi komitmen keuangan saja belum tentu dapat memenuhi kebutuhan riil negara-negara tersebut.
“Ini pasti merupakan babak baru dalam pendanaan iklim,” katanya, seraya mendesak dialog tingkat menteri—yang dibentuk pada tahun 2013—untuk mendorong pendekatan yang lebih terkoordinasi guna memastikan bahwa investasi iklim mendukung pembangunan jangka panjang dan ketahanan. (nsh)
Foto banner: Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Stiell. (Foto: © UN Climate Change – Kubilay Ciftci)
