Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA), Fatih Birol, menyatakan optimisme bahwa berbagai negara akan mendukung target elektrifikasi global yang diusulkan pada COP31, dengan mengatakan bahwa komitmen tersebut dapat mengirimkan sinyal yang sangat jelas kepada pasar energi dan para investor mengenai arah masa depan energi dunia.
Dalam konferensi pers di KTT Iklim PBB pada Jumat, 13 November, Birol mengatakan bahwa respons berbagai negara terhadap perang di Iran, terutama kekhawatiran terkait keamanan energi, telah memperkuat argumen bahwa elektrifikasi merupakan langkah kebijakan strategis.
“Ketika saya melihat respons berbagai negara terhadap Perang Iran, terutama dalam konteks keamanan energi, saya dapat mengatakan bahwa banyak negara telah beralih ke elektrifikasi sebagai respons strategis mereka terhadap Perang Iran, yang merupakan kebijakan keamanan energi yang penting,” katanya.
Birol mengatakan bahwa peningkatan pangsa listrik dalam konsumsi energi global dari 23–25% saat ini menjadi 35% pada tahun 2035 juga dapat menghasilkan pengurangan emisi yang signifikan, bahkan dalam kerangka kebijakan yang ada saat ini.
“Jika hal itu terjadi, bahkan dengan pengaturan kebijakan saat ini—saya tekankan hal ini: bahkan dengan pengaturan kebijakan saat ini—kita akan menyaksikan pengurangan emisi dalam jumlah yang signifikan,” katanya.
Meskipun negosiasi masih berlangsung, Birol mengatakan bahwa memperoleh dukungan internasional yang luas terhadap target yang diusulkan akan memengaruhi keputusan investasi dan memberikan kepastian yang lebih besar mengenai masa depan energi.
“Jika perjanjian itu ditandatangani, menurut saya, hal itu akan memberikan sinyal yang sangat jelas kepada pasar energi, para investor, dan lembaga keuangan mengenai arah masa depan energi dunia, yang menurut saya adalah elektrifikasi,” katanya.
Dia menambahkan bahwa pembicaraan dengan para pemimpin pemerintah dalam beberapa pekan terakhir telah memberinya alasan untuk optimis terhadap hasilnya, meskipun masih belum jelas apakah komitmen tersebut akan dimuat dalam keputusan utama COP31 atau dalam rencana aksinya.
Berbagai jalur menuju tujuan yang sama
Para pakar yang menghadiri konferensi pers COP31 mengingatkan bahwa target elektrifikasi global harus mencerminkan titik awal dan kondisi ekonomi masing-masing negara yang berbeda-beda.
Dr. Ajay Mathur, negosiator utama India pada KTT Iklim Paris dan mantan direktur jenderal Aliansi Surya Internasional, mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat elektrifikasi yang lebih tinggi, pemerintah perlu menangani baik sisi pasokan maupun permintaan energi.
Memperluas kapasitas energi terbarukan saja tidak akan cukup tanpa mengalihkan sektor transportasi, industri, dan memasak dari penggunaan bahan bakar fosil. Hal ini akan membutuhkan subsidi untuk teknologi seperti pompa panas dan motor listrik, di samping dukungan bagi pembangkitan energi terbarukan.
Mathur mengatakan bahwa meningkatkan tingkat elektrifikasi India hingga tahun 2035 adalah hal yang dapat dicapai, namun menerapkan target yang sama untuk setiap negara akan sulit karena adanya perbedaan dalam posisi awal masing-masing negara.
Madhura Joshi, Kepala Program Asia untuk Global Clean Power di E3G, juga mengatakan bahwa target 35% yang diusulkan tidak boleh ditafsirkan sebagai kewajiban bagi setiap negara untuk mencapai tingkat yang sama.
Sebaliknya, hal ini harus dipahami sebagai upaya bersama untuk memajukan transisi energi, sejalan dengan komitmen-komitmen COP sebelumnya terkait energi terbarukan, efisiensi energi, penyimpanan energi, dan jaringan listrik.
Joshi mengidentifikasi pembiayaan yang terjangkau dan investasi dalam infrastruktur jaringan listrik sebagai syarat penting untuk mempercepat elektrifikasi. Infrastruktur jaringan listrik secara historis mengalami kesulitan dalam menarik investasi, sementara pembiayaan energi terbarukan masih terkonsentrasi di sejumlah negara yang terbatas.
Oleh karena itu, mengurangi biaya pembiayaan dan mengembangkan rantai pasokan yang lebih tangguh akan menjadi hal yang sangat penting agar negara-negara dapat mewujudkan ambisi elektrifikasinya.
Pembiayaan tetap hambatan utama bagi Afrika
Bagi negara-negara Afrika, tantangannya tidak hanya sebatas mengganti bahan bakar fosil dengan listrik, melainkan juga menyediakan akses energi bagi masyarakat yang hingga kini masih kurang terlayani.
Dr. Dola Oluteye, Peneliti Senior Bidang Kebijakan Energi dan Transportasi di University College London, mengatakan bahwa Afrika memiliki sekitar 60% dari potensi energi surya dunia, namun masih kesulitan menarik investasi energi terbarukan dalam skala yang diperlukan.
Hambatan utamanya adalah tingginya biaya modal, yang membuat proyek-proyek sulit mendapatkan pembiayaan dan kurang menarik bagi para investor.
Oluteye mengatakan bahwa biaya modal untuk proyek-proyek energi terbarukan di Australia serta beberapa wilayah di Asia dan Eropa bisa mencapai tingkat serendah 3–5%, dibandingkan dengan 21–22% di Afrika.
“Dengan biaya modal sebesar itu, para investor tentu saja tidak akan mau menanamkan modalnya untuk program elektrifikasi atau industrialisasi di Afrika,” katanya.
Dia menyerukan agar dana internasional dialirkan ke kawasan-kawasan seperti Afrika, di mana energi terbarukan dapat dikembangkan dalam skala besar.
Oluteye juga menyoroti perbedaan makna elektrifikasi di berbagai wilayah. Sementara negara-negara maju sebagian besar berfokus pada penggantian sistem energi berbasis bahan bakar fosil yang sudah ada, banyak komunitas di Afrika masih belum memiliki listrik dan bergantung pada kayu bakar.
Oleh karena itu, masalah keterjangkauan dan akses harus ditangani sejalan dengan transisi menuju listrik dari sumber energi terbarukan.
Tiongkok tampaknya tidak akan menentang
Posisi negosiasi Tiongkok juga dapat memengaruhi hasil dari target global yang diusulkan.
Li Shuo, Direktur China Climate Hub di Asia Society Policy Institute, mengatakan bahwa Beijing kemungkinan tidak akan secara aktif mendukung usulan tersebut, namun juga kemungkinan tidak akan menentangnya.
Dia mengatakan bahwa mencapai tingkat elektrifikasi sebesar 35% pada tahun 2035 akan relatif mudah bagi Tiongkok mengingat kemajuan yang telah dicapai di dalam negeri dalam bidang energi terbarukan dan elektrifikasi.
Sikap Tiongkok mencerminkan keinginannya agar negosiasi COP berfokus pada pelaksanaan komitmen yang sudah ada, bukan pada penetapan target internasional baru.
Shuo mengatakan bahwa Beijing dapat mendukung target yang diusulkan asalkan negara-negara tetap memiliki keleluasaan untuk menentukan pendekatan masing-masing sesuai dengan kondisi nasional.
Dia menyoroti kontras antara sikap negosiasi Tiongkok yang berhati-hati dan perannya yang semakin berpengaruh dalam transisi energi bersih global.
Tiongkok diperkirakan memasok 70–80% dari apa yang dibutuhkan dunia untuk mendekarbonisasi, katanya, sementara kapasitas tenaga surya dan anginnya yang besar dan terus meningkat menjadi pendorong elektrifikasi di dalam negeri.
Shuo juga menyoroti kekhawatiran terkait pelaksanaan komitmen internasional sebelumnya, termasuk target untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan dan menggandakan efisiensi energi, serta target pendanaan iklim sebesar 300 miliar dolar AS yang belum tercapai.
Elektrifikasi akan kurangi setengah dari kebutuhan energi global
Penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Universitas Oxford semakin memperkuat argumen mendukung elektrifikasi, dengan temuan bahwa sistem energi global yang sebagian besar digerakkan oleh listrik bersih diperkirakan hanya membutuhkan sekitar setengah dari jumlah energi yang dibutuhkan oleh sistem berbasis bahan bakar fosil saat ini untuk menghasilkan output yang sama di sektor pemanasan, transportasi, dan industri.
Jan Rosenow, profesor kebijakan energi dan iklim di Universitas Oxford sekaligus penulis utama penelitian tersebut, menggambarkan usulan peningkatan pangsa listrik dalam konsumsi energi global dari 23% menjadi 35% pada tahun 2035 sebagai program efisiensi yang berpotensi menjadi yang terbesar di dunia.
“Penelitian kami menunjukkan bahwa saat ini dunia membuang energi dua kali lipat lebih banyak daripada yang digunakan. Dengan beralih ke tenaga listrik, pemborosan tersebut akan berkurang lebih dari 60%. Tidak ada kebijakan iklim lain yang mendekati hal itu,” katanya.
Temuan tersebut menyoroti potensi elektrifikasi untuk mewujudkan pengurangan emisi sekaligus peningkatan efisiensi energi yang signifikan.
Seiring berlanjutnya negosiasi di COP31, tantangannya adalah mengubah argumen politik dan ekonomi yang semakin kuat mengenai elektrifikasi menjadi komitmen internasional yang bersedia dan mampu diimplementasikan oleh negara-negara. (nsh)
Foto banner: Fatih Birol (tengah) dan peserta lainnya sedang mendiskusikan transisi energi global. (Foto: © UN Climate Change – Kubilay Ciftci)
