Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah membersihkan delegasi Indonesia dalam perundingan iklim internasional dari kepentingan bisnis ekstraktif dan energi fosil. Mereka menilai keterlibatan pelaku usaha yang memiliki kepentingan di sektor perusak lingkungan berpotensi melemahkan diplomasi iklim sekaligus menjauhkan kebijakan pemerintah dari prinsip keadilan iklim.
Desakan tersebut mengemuka setelah Hashim Djojohadikusumo memimpin delegasi Indonesia sekaligus membuka Paviliun Indonesia bertajuk “Indonesia: Rumah Solusi Iklim” dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, 9 November 2026.
Masyarakat sipil bahkan meminta Hashim mundur dari posisi Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim. Mereka menilai penunjukan pengusaha dari sektor ekstraktif dan energi fosil sebagai pemimpin diplomasi iklim berisiko menimbulkan konflik kepentingan.
Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan TIFA, Firdaus Cahyadi, mengatakan bahwa kepentingan bisnis yang melekat pada pimpinan delegasi dapat mengurangi kredibilitas Indonesia dalam perundingan internasional.
“Penunjukan pebisnis sektor bisnis ekstraktif dan energi fosil sebagai pimpinan delegasi diplomasi iklim berpotensi memicu potensi konflik kepentingan (conflict of interest) yang nyata sehingga akan memperlemah posisi tawar Indonesia dalam perundingan internasional,” ujarnya.
Indonesia Country Manager 350.org, Sisilia Nurmala Dewi, juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup mengevaluasi komposisi delegasi. Menurut dia, delegasi iklim seharusnya mewakili kepentingan pekerja, masyarakat, dan lingkungan, bukan mempertahankan keuntungan perusahaan yang berkontribusi terhadap kerusakan alam.
“Sudah terlalu lama delegasi Indonesia mendatangkan orang dengan kepentingan bisnis perusak alam, bukan iklim,” kata Sisilia.
Dia menilai kondisi tersebut semakin tidak dapat diterima ketika Indonesia terus menghadapi bencana yang berkaitan dengan krisis iklim. Karena itu, pemerintah didesak untuk membersihkan delegasi dari pengusaha energi fosil dan perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan.
Kritik terhadap komposisi delegasi tersebut berjalan beriringan dengan penilaian masyarakat sipil atas arah kebijakan iklim pemerintah. Mereka memandang bahwa pendekatan yang terlalu mengandalkan mekanisme pasar belum menjawab persoalan mendasar, yakni perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjaga ekosistem.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Fikerman Saragih, menilai komitmen iklim yang disampaikan Hashim belum mencerminkan kondisi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal, kelompok tersebut termasuk yang paling rentan menghadapi dampak perubahan iklim.
Dalam pidato pembukaan Paviliun Indonesia, Hashim menyatakan bahwa pemerintah bertekad menerjemahkan ambisi iklim menjadi tindakan nyata. Menurut dia, aksi iklim perlu berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan memastikan ketahanan dan manfaat iklim dapat menjangkau komunitas yang paling membutuhkan,” kata Hashim.
Namun, Fikerman melihat masyarakat pesisir masih kerap ditempatkan sebagai pelaksana program konservasi, bukan pemegang hak utama atas wilayah dan sumber daya alamnya. Akibatnya, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan standar konservasi yang ditetapkan pemerintah, bahkan kehilangan keleluasaan untuk mengelola ekosistem di ruang hidup mereka sendiri.
Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi memicu konflik sekaligus mengancam sumber penghidupan. Di Sulawesi Utara, misalnya, masyarakat pesisir menghadapi keterbatasan dalam mengelola ekosistem mangrove yang diklaim pemerintah masuk dalam kawasan Taman Nasional Bunaken. Pembangunan tanggul laut yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur juga dinilai mengancam penghidupan pembudidaya ikan dan petambak garam tradisional.
“Konservasi terbaik mensyaratkan kemampuan masyarakat mempertahankan ruang hidup, merdeka mengakses sumber daya dan melanjutkan penghidupan di tengah krisis iklim,” ujar Fikerman.
Persoalan serupa juga terjadi di kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat sekitar 70 persen tutupan hutan dengan kondisi terbaik berada di wilayah adat dan wilayah kelola rakyat. Namun, masyarakat yang menjaga kawasan tersebut dinilai belum memperoleh pengakuan dan manfaat yang memadai dari kebijakan maupun pendanaan iklim.
Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI Indonesia, Uli Arta Siagian, mengatakan pemerintah belum memberikan pengakuan yang sebanding terhadap kontribusi masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Salah satu persoalannya terlihat pada distribusi pendanaan iklim yang belum menjangkau langsung komunitas penjaga hutan. Sebaliknya, manfaat ekonomi justru dinilai lebih banyak mengalir kepada pihak-pihak yang memiliki aktivitas merusak lingkungan.
“Ketika orang membicarakan soal pendanaan iklim, uang itu tidak pernah sampai kepada mereka yang menjaga. Uang justru mengalir kepada mereka yang merusak,” kata Uli.
Kritik juga diarahkan pada pengembangan kredit karbon yang menjadi salah satu agenda unggulan dalam pidato Hashim. Pemerintah memandang sumber daya karbon, termasuk hutan hujan tropis, sebagai potensi untuk mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca. Namun, masyarakat sipil mengingatkan mekanisme perdagangan karbon berisiko membuka ruang konsesi baru yang justru memicu deforestasi dan konflik penguasaan lahan.
Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, menilai pemerintah perlu mengevaluasi ketergantungan pada mekanisme pasar karbon. Menurut dia, pengurangan emisi secara nyata, terutama dari sektor energi, perlu menjadi prioritas melalui pengembangan energi terbarukan.
“Sumber daya karbon tak lagi relevan dijadikan andalan untuk mengatasi krisis iklim. Cara paling jitu dan efektif memangkas emisi melalui sektor energi adalah melalui pengembangan energi terbarukan,” kata Agung.
Dia menyoroti ketimpangan antara target pengembangan energi bersih dan ekspansi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara untuk kebutuhan industri. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) pada 2029. Namun, industri nikel masih mengandalkan PLTU captive untuk memasok listrik bagi pabrik dan kawasan industri, termasuk smelter.
CERAH mencatat kapasitas PLTU captive yang telah beroperasi mencapai 19,3 gigawatt dan berpotensi melampaui 31 gigawatt. Ekspansi pembangkit tersebut dikhawatirkan mengunci industri dalam ketergantungan terhadap batu bara, meskipun kapasitas energi terbarukan terus ditingkatkan.
Karena itu, CERAH mendesak pemerintah menghentikan proyek pembangkit berbahan bakar batu bara dan memastikan komitmen transisi energi diwujudkan melalui perubahan nyata di sektor industri.
Deputi Direktur MADANI Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, menambahkan bahwa keadilan iklim belum menjadi pesan utama dalam pidato Hashim. Menurut dia, kebijakan perlindungan lingkungan tidak cukup berhenti pada proyek dan target konservasi, tetapi harus mengakui dampak krisis iklim serta melindungi kepemimpinan dan pengetahuan tradisional masyarakat.
“Sudah saatnya pemerintah mengakui dampak krisis iklim terhadap masyarakat. Pengakuan itu harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kepemimpinan, pengetahuan tradisional dan ruang hidup masyarakat. Keadilan iklim harus tegak di Indonesia,” ujarnya.
Koordinator Climate Rangers Indonesia, Ginanjar Aryasuta, turut menegaskan bahwa generasi muda menolak transisi energi yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang masih memperoleh keuntungan dari krisis ekologis.
“Anak muda menolak janji transisi energi yang dikendalikan oleh mereka yang masih mengeruk keuntungan dari krisis ekologis. Kami menuntut pemimpin iklim yang bersih dari kepentingan bisnis demi mengamalkan keadilan iklim bagi generasi mendatang,” katanya.
Selama COP31, masyarakat sipil berkomitmen untuk mengawasi posisi perundingan delegasi Indonesia. Mereka mendesak pemerintah untuk memperjuangkan penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap, memperluas pemanfaatan energi bersih dan terbarukan yang terjangkau, serta memperjuangkan pendanaan adaptasi dan pemulihan bencana berbasis hibah dari negara maju.
Menjelang COP32, mereka meminta pemerintah mengganti ketua delegasi iklim dengan tokoh yang berpengalaman dalam perundingan internasional dan bebas dari kepentingan bisnis ekstraktif. Pembersihan delegasi dari pengusaha ekstraktif dan pelobi energi fosil juga menjadi bagian dari tuntutan pembenahan diplomasi iklim Indonesia. (Hartatik)
Foto banner: Anggota masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di lokasi COP31. (Foto: © UN Climate Change – Kubilay Ciftci)
