Jakarta – Di gelaran COP30 di Belém, Brasil, Pertamina menuntaskan transaksi penjualan 37 ribu ton CO₂e kepada Bank Mandiri dan CIMB Niaga, melalui skema pertemuan dagang “Seller Meet Buyer”, menurut keterangan tertulis, Jumat, 14 November.
Di kesempatan berbeda di Belém, PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Framework Agreement di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia, untuk menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton CO₂e dari proyek energi terbarukan.
“Kami memandang kerja sama ini bukan akhir, tetapi awal dari fase implementasi nyata. Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun berintegritas tinggi, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Kamis, 13 November.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa kredit karbon yang dijual di COP30 berasal dari dua proyek strategis yakni PLTBg Sei Mangkei di Sumatra Utara dan PLTP Lahendong di Sulawesi Utara. “Dua proyek ini menunjukkan arah transformasi energi Pertamina yang semakin jelas, yaitu mengandalkan panas bumi dan biogas sebagai basis produksi kredit karbon ke depan,” ujar Agung.
Sejak 2023, Pertamina telah mencatatkan penjualan kredit karbon kumulatif mencapai lebih dari 846 ribu ton CO₂e, menjadikan perusahaan ini sebagai salah satu aktor utama perdagangan karbon di sektor energi Indonesia.
Kerjasama Indonesia-Norwegia
Kerja sama bilateral Indonesia–Norwegia yang selama ini berfokus pada sektor Nature-Based Solutions (NBS) melalui skema Result-Based Contribution (RBC) Norwegia telah memberikan kontribusi hingga USD 260 juta bagi kinerja pengelolaan hutan Indonesia. Dengan kesepakatan baru ini, Indonesia memasuki fase perdagangan karbon berbasis teknologi, diversifikasi sumber mitigasi emisi menuju transisi energi rendah karbon.
“Kami mengapresiasi komitmen Norwegia yang bersedia menanggung Share of Proceeds sebesar lima persen untuk kegiatan adaptasi. Indonesia mengusulkan agar dana ini disalurkan melalui mekanisme Dana Iklim Nasional, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan sejalan dengan prioritas nasional,” tambah Menteri Hanif.
Strategi karbon internal untuk tarik investasi energi bersih
Pertamina saat ini tengah memperkuat internal carbon pricing sebagai mekanisme pengambilan keputusan investasi, menurut Agung. Kebijakan ini diharapkan mendorong efisiensi energi serta mempercepat masuknya proyek-proyek energi terbarukan ke tahap pembangunan.
Pertamina juga menyiapkan prosedur Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang memastikan setiap proyek memiliki standar yang diakui pasar domestik maupun internasional. Dengan MRV yang kuat, kredit karbon yang dihasilkan dapat diperdagangkan secara global.
Pertamina merupakan penjual pertama kredit karbon di platform IDXCarbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023. Sejak itu, total kredit karbon yang telah dipasarkan Pertamina mencapai 864 ribu ton CO₂e. Sepanjang 2025 saja, Subholding PNRE Pertamina telah menghasilkan karbon kredit sebesar 249 ribu ton CO₂, khususnya dari proyek panas bumi dan pemanfaatan limbah cair pabrik sawit (POME). (Hartatik/nsh)
Foto banner: Gambar dibuat oleh DALL-E OpenAI melalui ChatGPT (2024)
