Jakarta — Dalam acara yang menandai 75 tahun kehadiran PBB di Indonesia dan peringatan ke-80 pendirian PBB, Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC) menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam memerangi perdagangan satwa liar.
Erik van der Veen, Kepala Kantor UNODC untuk Indonesia dan Malaysia serta Perwakilan untuk ASEAN, pada Jumat, 24 Oktober, mengatakan bahwa organisasi tersebut bekerja sama erat dengan negara-negara anggota untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan seperti perdagangan satwa liar yang dilindungi.
“Di UNODC, kami bekerja sama dengan negara-negara anggota di seluruh dunia untuk menangani berbagai jenis kejahatan, termasuk perdagangan satwa liar. Apa yang kami lakukan dengan Indonesia dan negara-negara lain adalah mendukung penegak hukum dan jaksa dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut kasus-kasus ini,” kata van der Veen kepada para wartawan.
Dia menyatakan bahwa kejahatan satwa liar seringkali kompleks dan memerlukan keahlian khusus. “Tidak selalu jelas apa yang dimaksud dengan kejahatan satwa liar. Petugas lapangan seperti polisi dan bea cukai memerlukan keahlian khusus untuk mengidentifikasi satwa liar yang dilindungi dan tidak boleh melintasi perbatasan. Oleh karena itu, kami melakukan banyak pelatihan bersama mitra pemerintah kami,” ujarnya.
Pada bulan Mei, otoritas Thailand menangkap seorang pria yang mencoba menyelundupkan dua bayi orangutan, setelah penyelidikan bersama oleh UNODC dan Layanan Ikan dan Satwa Liar AS. Kasus ini menyoroti ancaman berkelanjutan dari perdagangan satwa liar ilegal di Asia Tenggara. Orangutan, yang asli Indonesia, terdaftar dalam Lampiran I Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES), artinya mereka termasuk dalam spesies yang paling dilindungi secara kritis karena risiko kepunahannya.
Van der Veen mencatat bahwa seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap keanekaragaman hayati, melindungi apa yang tersisa menjadi semakin mendesak. “Indonesia merupakan mitra yang sangat penting dalam hal ini. Kami memiliki kerja sama yang sudah terjalin dengan baik,” tambahnya.
Dia juga menyoroti salah satu tantangan utama dalam memberantas perdagangan satwa liar: “Memahami cara organisasi kriminal melakukan perdagangan satwa liar, mengetahui dari mana ke mana satwa liar tersebut diperdagangkan, dan memastikan otoritas dapat bertindak saat diperlukan tetap menjadi tantangan besar.”
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari peringatan yang lebih luas bertajuk “Menjaga Dunia, Menenun Harmoni: Peran Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian” yang diselenggarakan di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, untuk merayakan 75 tahun kemitraan Indonesia dengan PBB dan peringatan ke-80 organisasi tersebut.
Acara yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan PBB di Indonesia ini menyoroti komitmen Indonesia yang berkelanjutan terhadap misi pemeliharaan perdamaian, multilateralisme, dan kerja sama global. Acara ini juga menampilkan peluncuran prangko dan token peringatan yang melambangkan tujuh dekade kerja sama Indonesia-PBB, serta menegaskan kepemimpinan Indonesia sebagai kontributor kelima terbesar di dunia untuk pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. (nsh)
Foto banner: Peluncuran prangko peringatan dalam acara Hari PBB 2025, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Universitas Katolik Atma Jaya. Jumat, 24 Oktober 2025. (Sumber: Pusat Informasi PBB/Kevin Surya Setiadi)
