Jakarta – Untuk memerangi tingkat polusi yang terus meningkat dan berkontribusi terhadap masa depan yang berkelanjutan, Kementerian Perhubungan Indonesia telah mengambil langkah penting untuk mengelektrifikasi armada transportasi umum di Indonesia. Menyadari perlunya perencanaan strategis dan dukungan yang komprehensif, ITDP Indonesia, didukung oleh ViriyaENB, World Economic Forum (WEF) Moving Indonesia, dan World Resources Institute (WRI) Indonesia berkolaborasi untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam elektrifikasi armada transportasi publik sekaligus memberikan rekomendasi awal untuk mempercepat proses tersebut.
Dalam sebuah diskusi panel dan lokakarya baru-baru ini yang bertajuk “Tantangan Elektrifikasi Armada Angkutan Umum Indonesia” di Jakarta, yang menyoroti urgensi dari situasi ini, Kementerian Perhubungan menekankan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dan memperkenalkan bus listrik ke dalam 90% armada angkutan umum pada tahun 2025. Terlepas dari ambisi ini, keterbatasan perencanaan dan kendala keuangan telah menghambat kemajuan.
“Proses elektrifikasi bukan hanya mengenai transisi ke kendaraan berbasis listrik; hal ini menandai momen penting untuk reformasi menyeluruh dari seluruh sistem transportasi umum,” kata perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Lokakarya ini menekankan perlunya sistem transportasi yang terintegrasi dan rencana operasional yang jelas untuk memastikan transisi yang mulus, terutama di sektor angkutan umum informal yang banyak terdapat di kota-kota di Indonesia.
Tujuan utama dari lokakarya ini adalah untuk menganalisis secara mendalam rintangan-rintangan dalam mengimplementasikan elektrifikasi, mendapatkan umpan balik yang berharga untuk rekomendasi awal, dan mendapatkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk perubahan kebijakan yang diperlukan agar transisi dapat berjalan dengan baik. Para peserta terlibat dalam diskusi yang hidup, menyoroti hambatan kebijakan, kelembagaan, dan operasional yang rumit untuk elektrifikasi praktis.
Dalam diskusi tersebut, para peserta mengidentifikasi bahwa bagian dari solusi untuk mempercepat elektrifikasi transportasi massal adalah dukungan regulasi dan infrastruktur. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan permintaan dan menurunkan biaya transportasi massal atau bus kota. Pengadaan massal juga merupakan solusi yang diidentifikasi untuk modal awal yang tinggi.
Jakarta memiliki peta jalan yang agresif untuk program Bus Rapid Transit (BRT), dengan target lebih dari 10.000 unit bus listrik pada tahun 2030. Peta jalan untuk rencana mobilitas elektronik menargetkan 90% transportasi massal berbasis listrik pada tahun 2030. Saat ini terdapat proyek BRT di Bandung dan Medan yang didanai oleh pinjaman dari Bank Dunia. (nsh)
