Menteri Energi dan SumberDaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menekankan bahwa transisi energi dengan beralih dari penggunaan energi fosil ke energi baru dan terbarukan penting bagi Indonesia agar tetap kompetitif dan berdaya saing di masa depan.
“Kalau kita tidak melakukan transisi, industri kita akan kena pajak karbon yang membuat produk kita tidak kompetitif dan berakibat pabrik harus tutup atau mereka pindah ke luar negeri,” sebagaimana dikutip Antaranews.com, Senin (28/3).
Indonesia berkomitmen mencapai netralitas karbon pada tahun 2060.
“Kita harus bisa membuat suatu program bahwa transisi ini memberi manfaat bukan menjadi suatu beban, tapi yang harus dilihat dengan adanya transisi ini merupakan suatu potensi untuk pertumbuhan ekonomi baru,” kata Arifin.
Keterlibatan negara-negara G20 yang secara keseluruhan mewakili 80% ekonomi dunia, diharapkan menjadi stimulus transisi energi.
“Saya yakin negara-negara G20 telah menerapkan transisi energi untuk mencapai net zero emission sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara sesuai situasi ekonomi, sosial dan energi serta kemampuan teknologi, mulai 2050 hingga 2070,” ujarnya di sisi sidang 1st Energy Transitions Working Group G20, Sabtu (26/3).
Masyarakat sipil serukan perbankan segera stop danai batubara
Pada hari Jumat (25/3) kelompok masyarakat sipil menggelar Global Climate Strike atau Jeda Iklim Global yang merupakan unjuk rasa dengan mengangkat permasalahan krisis iklim.
“Krisis iklim telah datang lebih cepat dari semua perkiraan yang ada. Ini adalah ancaman nyata bagi seluruh penduduk bumi,” ujar Firdaus Cahyadi, Indonesia Team Leader 350.org, dalam rilis tertulis. Menurutnya, semua pihak harus mendukung upaya penghentian penggunaan energi batubara ini, termasuk perbankan.
Di Indonesia, beberapa bank masih saja mendanai energi batubara. Di antaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, dan PT Bank Central Asia Tbk atau BCA.
“Pada April 2021, misalnya, BNI menjadi bagian dari bank yang memberikan kredit sindikasi pada Adaro. Padahal Adaro merupakan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia yang memiliki cadangan sebesar 1,1 miliar ton. Bayangkan berapa emisi gas rumah kaca (GRK), penyebab krisis iklim, bila seluruh cadangan batu bara itu dibakar,” ungkap Firdaus.
Besarnya tantangan keluar dari konsumsi energi fosil
Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengungkapkan bahwa mengejar target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 33%-34% dari sektor kelistrikan saja pada 2025 dinilai berat. Dalam bauran energi, saat ini 63% lebih masih berasal dari batubara.
Meningkatnya harga batubara di pasar global menyebabkan pemerintah mengetatkan ketentuan domestik market obligation (DMO) bagi para pengekspor batubara agar PLN dapat tetap memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.
ESDM siapkan peraturan menteri untuk menyikapi kemungkinan kenaikan DMO batubara dari 25 persen menjadi 30 persen. Terkait kapan peraturan menteri tersebut akan diterbitkan masih melihat tren konsumsi domestik.
“Kita lihat dulu kebutuhan (batubara) ke depannya, termasuk tren konsumsi listrik industri dalam negeri,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif usai membuka Youth Forum, rangkaian program Energy Transition Working Group (ETWG) G20 di Hotel Sheraton, Yogyakarta, Jumat (25/3).
Menurut Kontan.co.id, rencana produksi batubara untuk tahun ini mencapai 663 juta ton. Dari jumlah tersebut, dengan besaran DMO 25% maka total kebutuhan batubara dalam negeri mencapai 165,75 juta ton.
Terkait harga, Arifin memastikan tidak ada kenaikan. Untuk sektor industri semen dan pupuk, harga batubara 90 USD per ton.
Sedangkan sektor kelistrikan (PLTU) tetap dipatok 70 USD per ton. Sebagai informasi, besaran DMO yang dikenakan saat ini sebesar 25%. Kemudian, realisasi di dua bulan pertama tahun ini mencapai 25,88 juta ton. (Hartatik/nsh)
Banner foto: https://youtu.be/MD6g3EFUIBI
