Jakarta – Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memangkas subsidi energi sebesar Rp 67,1 triliun pada tahun 2025. Langkah ini diambil dalam rangka efisiensi anggaran dan bukan semata-mata untuk mendanai program makan siang gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa, 28 Mei, bahwa reformasi subsidi ini adalah bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. “Penurunan belanja subsidi sejak awal tahun ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya subsidi energi, khususnya dari komoditas BBM,” ujarnya.
Dalam rencana reformasi subsidi tersebut, pemerintah akan menaikkan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga kaya serta mengendalikan penerima subsidi untuk LPG 3 kilogram dan BBM jenis Pertalite dan Solar.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Wahyu Utomo menyatakan bahwa reformasi subsidi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian. “Reformasi subsidi dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi perekonomian, dan momentum yang tepat,” kata Wahyu.
Selama periode Januari-April 2024, realisasi penyaluran subsidi APBN mencapai Rp 51,8 triliun, turun 16,4% dari periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, Rp 42,4 triliun adalah subsidi energi dan Rp 9,4 triliun adalah subsidi non-energi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa evaluasi penggunaan subsidi BBM akan dilakukan berdasarkan kondisi keuangan negara. “Semuanya dilihat dari fiskal negara. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat. Harganya, harga minyaknya sampai seberapa tinggi,” ujar Jokowi dalam keterangan resmi saat memberikan sambutan di acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta.
Adapun Kepala BPH Migas Erika Retnowati memastikan bahwa meskipun ada rencana pengurangan subsidi, kuota Pertalite tetap akan dipertahankan. “Proyeksi kuota Pertalite tahun 2025 adalah sebesar 31,33 hingga 33,23 juta kiloliter,” kata Erika dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR.
Presiden terpilih Prabowo Subianto juga mengungkapkan strategi untuk mendanai program makan siang gratis. “Kami telah mempelajari ini. Kami telah menghitung angka-angkanya, dan kami percaya diri akan dapat mewujudkan itu,” kata Prabowo di acara Qatar Economic Forum di Doha.
Namun, ekonom memperingatkan bahwa pemangkasan subsidi energi bisa berdampak negatif pada daya beli masyarakat. “Secara umum ini akan ada potensi penurunan daya beli, ketika sudah diberlakukan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat tidak membaik,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal. (Hartatik)
